Minggu, 25 April 2010

Lima Ribu Anak Ikut Sikat Gigi Masal


TEMPO Interaktif, Kupang - Sebanyak lima ribu anak usia dini di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) mengikuti sikat gigi masal, Ahad (25/4).

Kegiatan sikat gigi masal yang diselenggarakan oleh Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Cabang Kupang ini difokuskan di kantor Camat Kupang Tengah.

Ketua PDGI Cabang Kupang, Drg Donny mengatakan, aksi sikat gigi masal ini, bertujuan untuk meningkatkan kesehatan gigi pada anak sejak usia dini dan mensosialisasikan cara menyikat gigi yang baik dan benar. "Kegiatan ini digelar untuk mengurangi tingginya tingkat kerusakan gigi anak," katanya.

Kegiatan ini, menurut dia, terinspirasi karena tingginya tingkat kerusakan gigi pada anak usia dini di NTT. Dia berharap kegiatan sikat gigi masal ini dapat menimimalisir tingkat kerusakan gigi pada anak di Nusa Tenggara Timur.

Karena itu, ia meminta kerjasama semua pihak terutama orang tua agar terus mendorong anak agar rajin menyikat gigi setiap hari. "Kita berharap kegiatan seperti ini akan menekan tingkat kerusakan gigi pada anak NTT," katanya.

Sementara itu, Angel dan Kumalasari, anak yang mengikuti kegiatan sikat gigi masal itu mengatakan, setiap harinya mereka biasa menyikat gigi sebanyak dua kali, yakni pagi dan malam. "Guru kami ajarkan harus sikat gigi dua kali agar tidak rusak," kata Angel.

Namun, keduanya tidak mengetahui cara menyikat gigi yang baik dan benar, seperti yang diajarkan oleh Drg Donny. Walau begitu keduanya mengaku tidak pernah mengeluh sakit gigi. "Kita tidak pernah sakit gigi, karena sering gosok gigi," kata Kumalasari. YOHANES SEO

Jumat, 23 April 2010

Pemprov NTT Gratiskan Pelayanan Ibu Melahirkan

TEMPO, Kupang - Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memprogramkan pelayanan ibu melahirkan secara gratis pada 2011 mendatang.

"Semua ibu melahirkan yang mendapat pelayanan di puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kelas tiga dibebaskan dari semua biaya," kata Sekretaris Dinas Kesehatan NTT, Barthol Badar di Kupang, Sabtu (24/4).

Pelayanan kesehatan gratis ini, menurut dia, akan dibahas secara detail pada kegiatan Musyawarah pembangunan (Musrenbang) tingkat provinsi. Program ini sudah disampaikan dan dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan kabupaten/kota se-NTT.

"Semua kabupaten/kota telah mendukung program ini dengan mengalokasikan dana, karena alasan masalah kemanusiaan," katanya.

Pelayanan kesehatan gratis untuk ibu melahirkan ini, lanjutnya, berlaku di seluruh wilayah NTT. Pelayanan ini tidak membedakan status sosial atau tingkat ekonomi. Intinya, ibu melahirkan mendapat pelayanan kesehatan di puskesmas atau RSUD kelas tiga.

Program ini, katanya, harus dilaksanakan, karena bersentuhan dengan aspek kemanusiaan. Apalagi, hampir seluruh masyarakat miskin sudah memiliki kartu jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) atau jaminan kesehatan dasar (Jamkesda).

"Bagi mereka yang tidak miliki kedua kartu tersebut tetap membayar biaya persalinan," katanya.

Untuk mendukung program ini, tambahnya, semua puskesmas yang ada akan ditingkatkan statusnya menjadi puskesmas rawat inap. Peningkatan ini dilakukan secara bertahap.

Puskesmas rawat inap tersebut juga harus memiliki lima orang bidan dan perawat, sehingga pelayanan yang diberikan puskesmas itu bisa optimal. “Baguis lagi kalau puskesmas rawat inap ditempatkan juga seorang tenaga dokter," katanya.

Pihaknya, kata Badar, akan membentuk tim verifikasi provinsi atau kabupaten/kota yang ada di masing-masing Dinas Kesehatan akan melakukan verifikasi, guna memastikan keberadaan pasien dan jumlah dana yang dibutuhkan selama proses persalinan.

"Jika kabupaten/kota belum mengalokasikan dana tersebut, maka semuanya akan ditanggung oleh provinsi," tegasnya.

Sementara itu, Gubernur NTT, Frans Lebu Raya meminta semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tingkat Kabupaten/Kota untuk mendukung semua program yang diusulkan termasuk bidang kesehatan.

"Saya berharap semua dinas mendukung program yang diusulkan, terutama di bidang kesehatan," katanya. YOHANES SEO

Belu Usulkan Pembangunan Jalan Lingkar Perbatasan RI-TL

TEMPO, Kupang - Pemerintah Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) mengusulkan kepada pemerintah provinsi dan pusat untuk kelanjutan pembangunan jalan lingkar sabuk perbatasan Indonesia-Timor Leste.

Sesuai hasil Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) daerah, prioritas utama pemerintah Kabupaten Belu adalah pembangunan jalan dan jembatan lingkar sabuk perbatasan antar Indonesia-Timor Leste.

"Usulan ini sudah dimasukkan dalam rencana program pembangunan tahun 2011," kata Kepala Bappeda Belu, Falentinus Pareira.

Usulan ini, katanya, telah disampaikan ke pemerintah provinsi yang menggelar Musrenbang tingkat provinsi, Sabtu (24/4). Hal itu juga akan disampaikan ke pemerintah pusat agar pembangunannya dapat dilaksanakan tahun 2011 mendatang.

Menurut dia, pembangunan jalan lingkar sabuk perbatasan Indonesia-Timor Leste mencapai 212,35 Kilometer (km) dimaksudkan untuk lancarnya mobilisasi barang dan penumpang ke ruas jalan kolektor dan arteri primer.

Dengan rincian, lanjutan rehabilitasi ruas jalan Atambua-Weluli dengan target 20 km, peningkatan kondisi jalan (pengerasan) ruas lingkar sabuk perbatasan RI-TL dengan target 62,75 km.

Peningkatan status jalan provinsi menjadi jalan negara, sepanjang 73 km, diantaranya ruas jalan sepanjang 40,8 km yang akan mengakses perbatasan Turiskain.

Ruas jalan Webua-Motamasin sepanjang 23 km, akses perbatasan Motamasin dan ruas jalan Atambua-Haliwen-Salore panjang 9,4 km. Selain itu, peningkatan status ruas jalan kabupaten menjadi jalan provinsi sebanyak empat ruas jalan dengan target 60,3 km.

Dia menambahkan, usulan lainnya yang juga disampaikan ke provinsi maupun pusat, yakni pembangunan embung (waduk) teknis sebanyak dua buah di Kecamatan Kakulukmesak (Embung Rotiklot) dan Kecamatan Lamaknen (embung Balokama). "Pembangunan embung juga kita usulkan ke pemerintah provinsi dan pusat untuk dibangun tahun 2011," katanya.

Hal lain yang diusulkan, lanjutnya, yakni perluasan Pelabuhan Atapupu, sehingga bisa dilabuhi kapal dengan tonase 5.000 gros ton (GT) dari kondisi sekarang hanya 2.000 GT. YOHANES SEO

Sumba Barat Dilanda Rawan Pangan

TEMPO, Kupang - Sebanyak enam kecamatan di Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) dilanda rawan pangan setelah mengalami gagal panen akibat kekeringan yang melanda daerah itu.

"Gagal panen di enam kecamatan itu belum dilaporkan kepada pemerintah provinsi dan pusat," kata Wakil Bupati sumba Barat, T Lero Ore di Kupang, Sabtu (24/4).

Menurut dia, pemerintah kabupaten telah menyalurkan bantuan beras untuk keluarga miskin (Raskin) serta bantuan dari Menko Kesra, Agung Laksono yang melakukan kunjungan belum lama inike Kabupaten Sumba Timur bersama Menteri Sosial Salim Segaf Aljufry. "Sejauh ini belum ada bantuan dari pemerintah provinsi," katanya.

Menyangkut stok beras yang tersedia di Dolog Sumba Barat, katanya, masih terdapat sebanyak 300 ton beras yang siap disalurkan ke 65 Desa dan 19 kelurahan yang berada di enam Kecamatan tersebut untuk mengatasi masalah rawan pangan.

Pemerintah daerah, tambahnya, masih menunggu hasil panen di empat wilayah yang mempunyai potensi untuk panen dengan perkiraan hasil panen 40 sampai 50 ton, yang bisa menjadi stok tambahan untuk mengatasi rawan pangan.

"Stok beras masih cukup. Kita juga antisipasi dengan hasil panen di empat wilayah lain yang berpotensi panen," katanya.

Dari empat kabupaten di Pulau Sumba, sebanyak tiga kabupaten yang mengalami gagal panen, yakni Sumba Barat, Sumba Timur dan Sumba Tengah, hanya Sumba Barat Daya yang tidak mengalami gagal panen.

Di Kabupaten Sumba Timur, Bupati Gidion Mbilijora mengatakan, darri 161 desa yang ada di kabupaten tersebut, sebanyak 156 desa yang mengalami rawan pangan. Bahkan, sudah dikategori krisis pangan, karena stok pangan tidak tersedia.

Pemerintah pusat telah melakukan intervensi terkait masalah rawan pangan di Sumba tersebut, dengan kunjungan Menko Kesra, Agung Laksono, dan telah memberikan bantuan beras sebanyak 300 ton. YOHANES SEO

Selasa, 06 April 2010

Dewan Minta Pemerintah NTT Bantu Warga Kelaparan

TEMPO Interaktif, Kupang - DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta pemerintah provinsi dan kabupaten menyalurkan bantuan bagi warga di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Sumba Timur yang kelaparan.

"Kita akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk segera menyalurkan bantuan bagi warga dua kabupaten itu," kata Anggota DPRD NTT, Emi Nomleni, yang dihubungi di Kupang, Selasa (6/3) petang.

Dampak kekeringan yang mengakibat rawan pangan karena gagal panen di dua kabupaten ini sudah sangat memprihatinkan. Ribuan warga mulai menkonsumsi putak (pakan ternak) serta pisang sebagai pengganti beras.

Menurut Emi, tindakan tanggap darurat yang harus diambil pemerintah adalah mempercepat penyaluran beras miskin (Raskin) bagi rumah tangga yang terkena dampak kekeringan tersebut. "Tindakan jangka pendeknya harus ada bantuan dari pemerintah untuk menanggulangi masalah kekeringan tersebut," katanya.

Ia pun mengakui NTT saat ini sedang dilanda kekeringan, dan kondisi tahun ini lebih parah dari tahun-tahun sebelumnya. "Saya temui banyak sungai dan kali yang kering, sehingga tidak bisa mengairi lahan pertanian masyarakat. Mungkin Tuhan marah dengan kita, atau mungkin kita tidak ramah terhadap lingkungan," katanya.

Kodisi ini, lanjut anggota Dewan asal Partai Golkar ini, terjadi hampir setiap tahun. Bahkan, ada sebagian masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan setiap harinya hanya menkonsumsi pisang sebagai pengganti beras.

"Ke depan pemerintah harus lebih memberdayakan masyarakat agar masalah seperti tidak muncul setiap tahunnya," katanya.

YOHANES SEO

DPT Pilkada Flores Timur 141.732


TEMPO, Kupang - KPU Kabupaten Flores Timur telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) di daearh di daerah itu sebanyak 141.732 orang.

"DPT pilkada di Flores Timur yang telah ditetapkan sebanyak 141.732 orang," kata Anggota KPU NTT, Djidon de Haan di Kupang, Selasa (6/3).

Menurut dia, jumlah pemilih di Flores Timur tersebut, tersebar di 373 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dari enam yang kabupaten yang akan menggelar pilkada secara serentak pada 3 Juni 2001 ini, baru satu kabupaten yang menetapkan DPT-nya, sedangkan sisanya masih dalam tahap verifikasi. "Laporan yang kami terima baru dari Flores Timur, sedangkan kabupaten lainnya belum," katanya.

Sesuai jadwal yang ada, jelasnya, DPT pilkada sudah harus ditetapkan satu bulan sebelum pelaksanaan pilkada, sehingga KPU kabupaten diberi deadline hingga tanggal 3 Mei 2010. "Setelah penyerahan daftar pemilih penduduk potensial pemilu (DP4) dari pemerintah. KPU diberi kesempatan dua minggu untuk lakukan verifikasi," katanya.

Ia pastikan, empat kabupaten lainnya, yakni Sumba Barat, Sumba Timur, Ngada dan Manggarai Barat akan tetapkan DPT-nya dalam waktu dekat ini, hanya Kabupaten Manggarai yang kemungkinan akan mengalami keterlambatan, karena penyerahan DP4 dari pemerintah daerah juga dilakukan terlambat.

"Kita terus dorong agar KPU Manggarai bisa menyesuaikan jadwal penetapan DPT pilkada dengan lima kabupaten lainnya," katanya. YOHANES SEO

Dana Belum Cair, Pilkada TTU Terancam Molor

TEMPO, Kupang - Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT) terancam molor, karena dana pilkada belum cair.

"Dana pilkada di Kabupaten tersebut hingga saat ini belum dicairkan oleh pemerintah daerah," kata Anggota KPU NTT, Djidon de Haan di Kupang, Selasa (6/3).

Pemerintah daerah dan DPRD setempat telah menetapkan dana pilkada sebesar Rp16 miliar, dari usulan sebesar Rp21 miliar. Pilkadanya akan dilakukan pada 17 Oktober 2010.

Menurut dia, belum cairnya dana pilkada tersebut akan mempengaruhi tahapan pilkada di daerah itu, karena tahapan pilkadanya akan dimulai pada 17 April 2010 ini. "Kita harus pastikan dananya sudah siap, baru bisa jalankan tahapan pilkada," katanya.

Permasalahan yang menyebabkan dana pilkada belum cair, katanya, adanya perbedaan pemahaman dalam pengelolaan dan audit dana tersebut. Di mana, pemerintah daerah menilai pemanfaatan dana tersebut akan diaudit oleh inspektorat pemerintah, karena dana itu berasal dari APBD.

"Benar, dana dari APBD kabupaten, namun dana itu dihibahkan ke KPU, sehingga auditnya dilakukan oleh Badan pemeriksa keuangan (BPK)," katanya.

Pemahaman mereka, dana itu bisa diatur oleh pemerintah daerah dan DPRD setempat. Ia menduga sudah ada kepentingan politik sehingga dananya
belum cair. "Banyak kepentingan dibalik tidak cairnya dana pilkada itu," katanya.

Untuk menyelesaikan masalah itu, Djidon menambahkan, KPU NTT akan mengirim tim untuk menyelesaikan perbedaan pemahaman itu, sehingga pilkada di kabupaten itu dapat dilaksanakan tepat waktu.
"Tim ini akan diberangkatkan ke TTU besok, untuk bertemu Bupati, DPRD dan KPU setempat," katanya.

Bahkan, ia mengancam akan menyerahkan pelaksanaan pilkada ke pemerintah daerah, jika pertemuan tim KPU NTT dan pemerintah, DPRD serta KPU setempat tidak menemui titik terang. "Terserah pemerintah daerah mau jalankan pilkada atau tidak," katanya. YOHANES SEO