Dana Belum Cair, Pilkada TTU Terancam Molor

TEMPO, Kupang - Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT) terancam molor, karena dana pilkada belum cair.

"Dana pilkada di Kabupaten tersebut hingga saat ini belum dicairkan oleh pemerintah daerah," kata Anggota KPU NTT, Djidon de Haan di Kupang, Selasa (6/3).

Pemerintah daerah dan DPRD setempat telah menetapkan dana pilkada sebesar Rp16 miliar, dari usulan sebesar Rp21 miliar. Pilkadanya akan dilakukan pada 17 Oktober 2010.

Menurut dia, belum cairnya dana pilkada tersebut akan mempengaruhi tahapan pilkada di daerah itu, karena tahapan pilkadanya akan dimulai pada 17 April 2010 ini. "Kita harus pastikan dananya sudah siap, baru bisa jalankan tahapan pilkada," katanya.

Permasalahan yang menyebabkan dana pilkada belum cair, katanya, adanya perbedaan pemahaman dalam pengelolaan dan audit dana tersebut. Di mana, pemerintah daerah menilai pemanfaatan dana tersebut akan diaudit oleh inspektorat pemerintah, karena dana itu berasal dari APBD.

"Benar, dana dari APBD kabupaten, namun dana itu dihibahkan ke KPU, sehingga auditnya dilakukan oleh Badan pemeriksa keuangan (BPK)," katanya.

Pemahaman mereka, dana itu bisa diatur oleh pemerintah daerah dan DPRD setempat. Ia menduga sudah ada kepentingan politik sehingga dananya
belum cair. "Banyak kepentingan dibalik tidak cairnya dana pilkada itu," katanya.

Untuk menyelesaikan masalah itu, Djidon menambahkan, KPU NTT akan mengirim tim untuk menyelesaikan perbedaan pemahaman itu, sehingga pilkada di kabupaten itu dapat dilaksanakan tepat waktu.
"Tim ini akan diberangkatkan ke TTU besok, untuk bertemu Bupati, DPRD dan KPU setempat," katanya.

Bahkan, ia mengancam akan menyerahkan pelaksanaan pilkada ke pemerintah daerah, jika pertemuan tim KPU NTT dan pemerintah, DPRD serta KPU setempat tidak menemui titik terang. "Terserah pemerintah daerah mau jalankan pilkada atau tidak," katanya. YOHANES SEO