Lima Ribu Anak Ikut Sikat Gigi Masal

TEMPO Interaktif, Kupang - Sebanyak lima ribu anak usia dini di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) mengikuti sikat gigi masal, Ahad (25/4).

Kegiatan sikat gigi masal yang diselenggarakan oleh Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Cabang Kupang ini difokuskan di kantor Camat Kupang Tengah.

Ketua PDGI Cabang Kupang, Drg Donny mengatakan, aksi sikat gigi masal ini, bertujuan untuk meningkatkan kesehatan gigi pada anak sejak usia dini dan mensosialisasikan cara menyikat gigi yang baik dan benar. "Kegiatan ini digelar untuk mengurangi tingginya tingkat kerusakan gigi anak," katanya.

Kegiatan ini, menurut dia, terinspirasi karena tingginya tingkat kerusakan gigi pada anak usia dini di NTT. Dia berharap kegiatan sikat gigi masal ini dapat menimimalisir tingkat kerusakan gigi pada anak di Nusa Tenggara Timur.

Karena itu, ia meminta kerjasama semua pihak terutama orang tua agar terus mendorong anak agar rajin menyikat gigi setiap hari. "Kita berharap kegiatan seperti ini akan menekan tingkat kerusakan gigi pada anak NTT," katanya.

Sementara itu, Angel dan Kumalasari, anak yang mengikuti kegiatan sikat gigi masal itu mengatakan, setiap harinya mereka biasa menyikat gigi sebanyak dua kali, yakni pagi dan malam. "Guru kami ajarkan harus sikat gigi dua kali agar tidak rusak," kata Angel.

Namun, keduanya tidak mengetahui cara menyikat gigi yang baik dan benar, seperti yang diajarkan oleh Drg Donny. Walau begitu keduanya mengaku tidak pernah mengeluh sakit gigi. "Kita tidak pernah sakit gigi, karena sering gosok gigi," kata Kumalasari. YOHANES SEO

Pemprov NTT Gratiskan Pelayanan Ibu Melahirkan

TEMPO, Kupang - Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memprogramkan pelayanan ibu melahirkan secara gratis pada 2011 mendatang.

"Semua ibu melahirkan yang mendapat pelayanan di puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kelas tiga dibebaskan dari semua biaya," kata Sekretaris Dinas Kesehatan NTT, Barthol Badar di Kupang, Sabtu (24/4).

Pelayanan kesehatan gratis ini, menurut dia, akan dibahas secara detail pada kegiatan Musyawarah pembangunan (Musrenbang) tingkat provinsi. Program ini sudah disampaikan dan dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan kabupaten/kota se-NTT.

"Semua kabupaten/kota telah mendukung program ini dengan mengalokasikan dana, karena alasan masalah kemanusiaan," katanya.

Pelayanan kesehatan gratis untuk ibu melahirkan ini, lanjutnya, berlaku di seluruh wilayah NTT. Pelayanan ini tidak membedakan status sosial atau tingkat ekonomi. Intinya, ibu melahirkan mendapat pelayanan kesehatan di puskesmas atau RSUD kelas tiga.

Program ini, katanya, harus dilaksanakan, karena bersentuhan dengan aspek kemanusiaan. Apalagi, hampir seluruh masyarakat miskin sudah memiliki kartu jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) atau jaminan kesehatan dasar (Jamkesda).

"Bagi mereka yang tidak miliki kedua kartu tersebut tetap membayar biaya persalinan," katanya.

Untuk mendukung program ini, tambahnya, semua puskesmas yang ada akan ditingkatkan statusnya menjadi puskesmas rawat inap. Peningkatan ini dilakukan secara bertahap.

Puskesmas rawat inap tersebut juga harus memiliki lima orang bidan dan perawat, sehingga pelayanan yang diberikan puskesmas itu bisa optimal. “Baguis lagi kalau puskesmas rawat inap ditempatkan juga seorang tenaga dokter," katanya.

Pihaknya, kata Badar, akan membentuk tim verifikasi provinsi atau kabupaten/kota yang ada di masing-masing Dinas Kesehatan akan melakukan verifikasi, guna memastikan keberadaan pasien dan jumlah dana yang dibutuhkan selama proses persalinan.

"Jika kabupaten/kota belum mengalokasikan dana tersebut, maka semuanya akan ditanggung oleh provinsi," tegasnya.

Sementara itu, Gubernur NTT, Frans Lebu Raya meminta semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tingkat Kabupaten/Kota untuk mendukung semua program yang diusulkan termasuk bidang kesehatan.

"Saya berharap semua dinas mendukung program yang diusulkan, terutama di bidang kesehatan," katanya. YOHANES SEO

Belu Usulkan Pembangunan Jalan Lingkar Perbatasan RI-TL

TEMPO, Kupang - Pemerintah Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) mengusulkan kepada pemerintah provinsi dan pusat untuk kelanjutan pembangunan jalan lingkar sabuk perbatasan Indonesia-Timor Leste.

Sesuai hasil Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) daerah, prioritas utama pemerintah Kabupaten Belu adalah pembangunan jalan dan jembatan lingkar sabuk perbatasan antar Indonesia-Timor Leste.

"Usulan ini sudah dimasukkan dalam rencana program pembangunan tahun 2011," kata Kepala Bappeda Belu, Falentinus Pareira.

Usulan ini, katanya, telah disampaikan ke pemerintah provinsi yang menggelar Musrenbang tingkat provinsi, Sabtu (24/4). Hal itu juga akan disampaikan ke pemerintah pusat agar pembangunannya dapat dilaksanakan tahun 2011 mendatang.

Menurut dia, pembangunan jalan lingkar sabuk perbatasan Indonesia-Timor Leste mencapai 212,35 Kilometer (km) dimaksudkan untuk lancarnya mobilisasi barang dan penumpang ke ruas jalan kolektor dan arteri primer.

Dengan rincian, lanjutan rehabilitasi ruas jalan Atambua-Weluli dengan target 20 km, peningkatan kondisi jalan (pengerasan) ruas lingkar sabuk perbatasan RI-TL dengan target 62,75 km.

Peningkatan status jalan provinsi menjadi jalan negara, sepanjang 73 km, diantaranya ruas jalan sepanjang 40,8 km yang akan mengakses perbatasan Turiskain.

Ruas jalan Webua-Motamasin sepanjang 23 km, akses perbatasan Motamasin dan ruas jalan Atambua-Haliwen-Salore panjang 9,4 km. Selain itu, peningkatan status ruas jalan kabupaten menjadi jalan provinsi sebanyak empat ruas jalan dengan target 60,3 km.

Dia menambahkan, usulan lainnya yang juga disampaikan ke provinsi maupun pusat, yakni pembangunan embung (waduk) teknis sebanyak dua buah di Kecamatan Kakulukmesak (Embung Rotiklot) dan Kecamatan Lamaknen (embung Balokama). "Pembangunan embung juga kita usulkan ke pemerintah provinsi dan pusat untuk dibangun tahun 2011," katanya.

Hal lain yang diusulkan, lanjutnya, yakni perluasan Pelabuhan Atapupu, sehingga bisa dilabuhi kapal dengan tonase 5.000 gros ton (GT) dari kondisi sekarang hanya 2.000 GT. YOHANES SEO

Sumba Barat Dilanda Rawan Pangan

TEMPO, Kupang - Sebanyak enam kecamatan di Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) dilanda rawan pangan setelah mengalami gagal panen akibat kekeringan yang melanda daerah itu.

"Gagal panen di enam kecamatan itu belum dilaporkan kepada pemerintah provinsi dan pusat," kata Wakil Bupati sumba Barat, T Lero Ore di Kupang, Sabtu (24/4).

Menurut dia, pemerintah kabupaten telah menyalurkan bantuan beras untuk keluarga miskin (Raskin) serta bantuan dari Menko Kesra, Agung Laksono yang melakukan kunjungan belum lama inike Kabupaten Sumba Timur bersama Menteri Sosial Salim Segaf Aljufry. "Sejauh ini belum ada bantuan dari pemerintah provinsi," katanya.

Menyangkut stok beras yang tersedia di Dolog Sumba Barat, katanya, masih terdapat sebanyak 300 ton beras yang siap disalurkan ke 65 Desa dan 19 kelurahan yang berada di enam Kecamatan tersebut untuk mengatasi masalah rawan pangan.

Pemerintah daerah, tambahnya, masih menunggu hasil panen di empat wilayah yang mempunyai potensi untuk panen dengan perkiraan hasil panen 40 sampai 50 ton, yang bisa menjadi stok tambahan untuk mengatasi rawan pangan.

"Stok beras masih cukup. Kita juga antisipasi dengan hasil panen di empat wilayah lain yang berpotensi panen," katanya.

Dari empat kabupaten di Pulau Sumba, sebanyak tiga kabupaten yang mengalami gagal panen, yakni Sumba Barat, Sumba Timur dan Sumba Tengah, hanya Sumba Barat Daya yang tidak mengalami gagal panen.

Di Kabupaten Sumba Timur, Bupati Gidion Mbilijora mengatakan, darri 161 desa yang ada di kabupaten tersebut, sebanyak 156 desa yang mengalami rawan pangan. Bahkan, sudah dikategori krisis pangan, karena stok pangan tidak tersedia.

Pemerintah pusat telah melakukan intervensi terkait masalah rawan pangan di Sumba tersebut, dengan kunjungan Menko Kesra, Agung Laksono, dan telah memberikan bantuan beras sebanyak 300 ton. YOHANES SEO

Dewan Minta Pemerintah NTT Bantu Warga Kelaparan

TEMPO Interaktif, Kupang - DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta pemerintah provinsi dan kabupaten menyalurkan bantuan bagi warga di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Sumba Timur yang kelaparan.

"Kita akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk segera menyalurkan bantuan bagi warga dua kabupaten itu," kata Anggota DPRD NTT, Emi Nomleni, yang dihubungi di Kupang, Selasa (6/3) petang.

Dampak kekeringan yang mengakibat rawan pangan karena gagal panen di dua kabupaten ini sudah sangat memprihatinkan. Ribuan warga mulai menkonsumsi putak (pakan ternak) serta pisang sebagai pengganti beras.

Menurut Emi, tindakan tanggap darurat yang harus diambil pemerintah adalah mempercepat penyaluran beras miskin (Raskin) bagi rumah tangga yang terkena dampak kekeringan tersebut. "Tindakan jangka pendeknya harus ada bantuan dari pemerintah untuk menanggulangi masalah kekeringan tersebut," katanya.

Ia pun mengakui NTT saat ini sedang dilanda kekeringan, dan kondisi tahun ini lebih parah dari tahun-tahun sebelumnya. "Saya temui banyak sungai dan kali yang kering, sehingga tidak bisa mengairi lahan pertanian masyarakat. Mungkin Tuhan marah dengan kita, atau mungkin kita tidak ramah terhadap lingkungan," katanya.

Kodisi ini, lanjut anggota Dewan asal Partai Golkar ini, terjadi hampir setiap tahun. Bahkan, ada sebagian masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan setiap harinya hanya menkonsumsi pisang sebagai pengganti beras.

"Ke depan pemerintah harus lebih memberdayakan masyarakat agar masalah seperti tidak muncul setiap tahunnya," katanya.

YOHANES SEO

DPT Pilkada Flores Timur 141.732

TEMPO, Kupang - KPU Kabupaten Flores Timur telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) di daearh di daerah itu sebanyak 141.732 orang.

"DPT pilkada di Flores Timur yang telah ditetapkan sebanyak 141.732 orang," kata Anggota KPU NTT, Djidon de Haan di Kupang, Selasa (6/3).

Menurut dia, jumlah pemilih di Flores Timur tersebut, tersebar di 373 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dari enam yang kabupaten yang akan menggelar pilkada secara serentak pada 3 Juni 2001 ini, baru satu kabupaten yang menetapkan DPT-nya, sedangkan sisanya masih dalam tahap verifikasi. "Laporan yang kami terima baru dari Flores Timur, sedangkan kabupaten lainnya belum," katanya.

Sesuai jadwal yang ada, jelasnya, DPT pilkada sudah harus ditetapkan satu bulan sebelum pelaksanaan pilkada, sehingga KPU kabupaten diberi deadline hingga tanggal 3 Mei 2010. "Setelah penyerahan daftar pemilih penduduk potensial pemilu (DP4) dari pemerintah. KPU diberi kesempatan dua minggu untuk lakukan verifikasi," katanya.

Ia pastikan, empat kabupaten lainnya, yakni Sumba Barat, Sumba Timur, Ngada dan Manggarai Barat akan tetapkan DPT-nya dalam waktu dekat ini, hanya Kabupaten Manggarai yang kemungkinan akan mengalami keterlambatan, karena penyerahan DP4 dari pemerintah daerah juga dilakukan terlambat.

"Kita terus dorong agar KPU Manggarai bisa menyesuaikan jadwal penetapan DPT pilkada dengan lima kabupaten lainnya," katanya. YOHANES SEO

Dana Belum Cair, Pilkada TTU Terancam Molor

TEMPO, Kupang - Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT) terancam molor, karena dana pilkada belum cair.

"Dana pilkada di Kabupaten tersebut hingga saat ini belum dicairkan oleh pemerintah daerah," kata Anggota KPU NTT, Djidon de Haan di Kupang, Selasa (6/3).

Pemerintah daerah dan DPRD setempat telah menetapkan dana pilkada sebesar Rp16 miliar, dari usulan sebesar Rp21 miliar. Pilkadanya akan dilakukan pada 17 Oktober 2010.

Menurut dia, belum cairnya dana pilkada tersebut akan mempengaruhi tahapan pilkada di daerah itu, karena tahapan pilkadanya akan dimulai pada 17 April 2010 ini. "Kita harus pastikan dananya sudah siap, baru bisa jalankan tahapan pilkada," katanya.

Permasalahan yang menyebabkan dana pilkada belum cair, katanya, adanya perbedaan pemahaman dalam pengelolaan dan audit dana tersebut. Di mana, pemerintah daerah menilai pemanfaatan dana tersebut akan diaudit oleh inspektorat pemerintah, karena dana itu berasal dari APBD.

"Benar, dana dari APBD kabupaten, namun dana itu dihibahkan ke KPU, sehingga auditnya dilakukan oleh Badan pemeriksa keuangan (BPK)," katanya.

Pemahaman mereka, dana itu bisa diatur oleh pemerintah daerah dan DPRD setempat. Ia menduga sudah ada kepentingan politik sehingga dananya
belum cair. "Banyak kepentingan dibalik tidak cairnya dana pilkada itu," katanya.

Untuk menyelesaikan masalah itu, Djidon menambahkan, KPU NTT akan mengirim tim untuk menyelesaikan perbedaan pemahaman itu, sehingga pilkada di kabupaten itu dapat dilaksanakan tepat waktu.
"Tim ini akan diberangkatkan ke TTU besok, untuk bertemu Bupati, DPRD dan KPU setempat," katanya.

Bahkan, ia mengancam akan menyerahkan pelaksanaan pilkada ke pemerintah daerah, jika pertemuan tim KPU NTT dan pemerintah, DPRD serta KPU setempat tidak menemui titik terang. "Terserah pemerintah daerah mau jalankan pilkada atau tidak," katanya. YOHANES SEO

Warga Sumba Bertahan Hidup Dengan Makan Pisang

TEMPO, Kupang - Ribuan warga di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mengalami krisis pangan, hanya mengandalkan pisang sebagai makanan sehari-hari untuk bertahan hidup.

Bupati Sumba Timur, Gidion Mbilijora mengatakan, pisang menjadi satu-satunya bahan pangan alternatif yang digunakan masyarakat sebagai pangan cadangan menggantikan beras, dan menambahkan, kekeringan berkepanjagan di daerah itu menyebabkan warga tidak bisa menanam.

"Kami sudah salurkan beras miskin (Raskin) kepada warga yang mengalami kekeringan. Saat ini sedang diupayakan untuk menyalurkan lagi beras sebanyak 700 ton," katanya ketika dihubungi via telepon dari Kupang, Selasa (6/4).

Dia mengatakan, pisang yang dimanfaatkan warga untuk bertahan hidup masih cukup banyak di kebun. Namun, tidak seluruh warga yang gagal panen menanam pisang, sehingga pemerintah kesulitan mengatasi masalah itu.

Apalagi, rencana penyaluran beras 700 ton itu masih menunggu persetujuan DPRD setempat, karena beras itu merupakan beras cadangan pemerintah Kabupaten Sumba Timur yang disimpan di gudang dolog. "Saya tidak dapat pastikan kapan beras itu dapat disalurkan," katanya.

Dia menambahkan, beras miskin yang telah disalurkan pemerintah daerah
sebanyak 108,4 ton, dan baru menjangkau 120 desa dari 121 desa yang dilaporkan gagal panen.

Satu desa lainnya, lanjut dia, belum mengambil jatah beras miskinnya, karena warga di desa itu tidak memilik daya beli untuk menebus raskin seharga Rp1.600/kilogram. "Untuk beli raskin saja warga sudah tidak mampu, apalagi membeli beras dolog yang harganya lebih mahal. Kekeringan tahun ini memang sangat ekstrim," katanya.

Menurut dia, pemerintah daerah juga telah mengirim surat kepada Gubernur NTT, Frans Lebu Raya minta bantuan beras dan pompa air, tetapi belum dijawab.

Permintaan yang sama juga sudah disampaikan lewat surat ke Kementerian Sosial sebanyak 200 ton beras, dan Kementerian Percepatan Daerah Tertinggal (PDT) sebesar 250 ton beras bersama 400 unit pompa air. "Kami juga ingin menangani secara cepat krisis pangan ini, tetapi persediaan beras pemerintah juga terbatas," katanya.

Menyangkut dampak yang timbul dari krisis pangan itu, seperti gizi buruk dan busung lapar, jelasnya, sejauh ini belum ada laporan. Namun, sebelum krisis pangan dilaporkan, sekitar 130 balita di desa-desa tersebut memang menderita gizi buruk. "Saya sudah cek ke puskesmas, tetapi belum ada penambahan pasien gizi buruk," katanya. YOHANES SEO

Usai Pesta Minuman Keras, Kakak Sepupu Bunuh Adik

TEMPO Interaktif, Kupang - Dominggus Kada, dalam keadaan mabuk, membunuh adik sepupunya Sonny usai pesta minuman keras di pelelangan ikan Kupang, Nusa Tenggara Timur, Senin (4/4). Polisi masih mendalami kasusnya.

Menurut Dominggus, peristiwanya bermula saat dia bersama teman-temannya dan korban pesta minuman keras di tempat pelelangan ikan. Tak jelas penyebabnya, pemuda 25 tahun itu mau memukul teman Dominggus. "Ia saya pukul karena hendak memukul teman saya," ujar Domingus.

Pukulan Dominggus tepat mengenai wajah Sony mengakibatkan korban yang dalam keadaan mabuk terjatuh dan kepalanya terbentur keras di lantai sehingga korban pingsan dan muntah-muntah.

Korban tewas sebelum mendapatkan pertolongan medis, karena kadar alkohol dalam tubuhnya terlalu tinggi. Jasadnya korban kemudian diotopsi atas permintaan keluarga, guna mengetahui penyebab pasti kematian korban.

Usai melakukan otopsi, dokter Polisi Irman enggan menjelaskan secara rinci penyebab korban tewas, karena bukan kewenangannya. Namun ia menjelaskan terdapat pendarahan dari hidung dan mulut. "Saya tidak punya hak untuk memberikan keterangan, namun ada pendarahaan di hidung dan mulut korban," katanya.

Polisi masih melakukan penyelidikan dan pemeriksaan untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Untuk mempertanggungjawabkan kematian korban, kini Dominggus meringkuk tahanan Mapolsekta Kelapa Lima Kupang.

YOHANES SEO

Warga Eks Timor Timur Disarankan Cari Suaka ke Amerika

TEMPO Interaktif, Kupang - Ketua Persatuan Warga Negara Indoensia (WNI) eks pengungsi Timor Timur, Fransisco Soares Pereira, menyarankan agar warga eks Timor Timur mencari suaka politik ke Amerika.

"Jika ingin mencari suaka politik, sebaiknya ke negara maju, seperti Amerika, Jepang atau Inggris, bukan ke negara miskin, seperti Portugal," kata Fransisco yang dihubungi di Atambua, Belu, Senin (5/4).

Walaupun menyarankan untuk mencari suaka ke negara maju, namun ia tidak setuju dengan keinginan sejumlah warga eks Timtim yang ingin mencari suaka politik, karena keinginan untuk memperoleh suaka politik dari Portugal sangat tidak beralasan.

Menurutnya, keinginan suaka politik tersebut hanyalah bentuk kekecewaan dari sebagian warga eks Timtim. "Mereka yang ingin mencari suaka politik adalah mereka yang merasa kecewa, karena kehidupannya saat ini tidak lebih baik daripada ketika mereka masih di Timtim," katanya.

Dia menambahkan, keinginan suaka politik tersebut merupakan dampak dari adanya perbedaaan/konflik internal warga eks Timtim yang dilimpahkan kepada negara. "Ada perbedaan pendapat di antara sesama warga eks Timtim yang merasa tidak diperhatikan pemerintah, kemudian meminta suaka politik," katanya.

Karena itu, ia mengharapkan adanya konsolidasi antara sesama warga eks Timtim di Indonesia yang berjumlah sekitar 150 ribu orang, sehingga apa yang menjadi keinginan dapat diperjuangkan bersama. "Untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik perlu konsolidasi bersama, termasuk jika ada keinginan untuk suaka politik," katanya.

Sebelumnya, ratusan warga eks Timtim yang masih bermukim di Desa Tuapukan, Kabupaten Kupang, mengaku akan meminta suaka ke Portugal, karena kurang mendapat perhatian dari pemerintah, seperti pemberian bantuan rumah dan dana pemberdayaan ekonomi.

"Kami berharap permintaan suaka ini dikabulkan oleh pemerintah Indonesia," kata Wakil Pengungsi, Antonio Fretes.

YOHANES SEO

RSUD Kupang Gusur Pedagang

TEMPO Interaktif, Kupang - Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Johanes Kupang berencana menggusur pedagang kaki lima (PKL) untuk membangun ruang bersalin dan ruang bayi di lokasi itu.

"Kami akan kembangkan rumah sakit ini, sehingga PKL yang ada di sekitarnya harus direlokasi ke tempat lainnya," kata Wakil Direktur RSUD Johanes Kupang, dokter Hariani In Rantau di Kupang, Ahad (4/4).

Menurut dia, areal yang selama ini digunakan untuk parkir tepat di depan rumah sakit akan dibangun ruang bersalin dan ruang bayi, sehingga areal parkir akan dipindahkan ke areal yang selama ini ditempati PKL. "Kami sudah sampaikan ke PKL untuk membongkar sendiri lapak mereka," katanya.

Penggusuran PKL ini, lanjutnya, harus dilakukan tahun ini, karena sudah diprogramkan oleh manajemen rumah sakit. "PKL yang digusur akan direlokasi ke belakang rumah sakit ini," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD NTT, Jimi Sianto yang memantau rencana penggusuran PKL tersebut meminta manajemen rumah sakit untuk menunda penggusuran ini hingga PKL mendapatkan tempat layak. "Sebelum ada tempat yang layak bagi PKL, kami minta agar penggusuran ini dipending dulu," katanya.

Lokasi yang disiapkan manajemen rumah sakit di belakang rumah sakit akan mematikan usaha para PKL, sehingga harus dicari alternatif lokasi lainnya.

Walaupun minta penggusuran ditunda, namun ia mendukung rencana rumah sakit untuk membangun ruang bersalin dan bayi di depan rumah sakit itu. "Kami dukung pembangunan itu, tapi jangan korbankan PKL. Harus ada tempat yang layak bagi mereka untuk berdagang," katanya.

Pantuan wartawan di RSUD Johanes Kupang, PKL mulai membongkar sendiri lapak mereka. "Kami terima keputusan manajemen rumah sakit, namun jangan kami dirugikan," kata seorang PKL, Mengi Kota.

Selama ini, menurut dia, PKL setiap bulan membayar iuran sebesar Rp100 ribu ke koperasi rumah sakit ini. "Kami minta direlokasi ke tempat yang layak," katanya.

YOHANES SEO

Ribuan Peziarah Mulai Tinggalkan Larantuka

TEMPO Interaktif, Kupang - Ribuan peziarah dari seluruh daerah di Indonesia dan manca negara mulai meninggalkan Kota Larantuka, setelah mengikuti prosesi Samana Santa yang telah memasuki abad kelima.

Peziarah yang telah meninggalkan Larantuka diantaranya, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro yang melanjutkan perjalanan meninjau Pulau Batek, perbatasan antara Indonesia-Timor Leste dan lintas batas di Motaain, Kabupaten Belu.

Sejak pagi tadi, transportasi udara dan laut di Larantuka mulai ramai didatangi para peziarah yang akan kembali ke daerah asal mereka, seperti Kupang, Jakarta, Medan, Makasar, dan lainnya.

Seorang peziarah, Agustina Lamak yang dihubungi dari Kupang, Sabtu (3/4) mengatakan, ia bersama rombongan dari Kupang, hari ini sudah bertolak menggunakan kapal Fery milik pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur, Ile Boleng. "Saya sudah berada di atas kapal, tinggal menunggu keberangkatan kapal ke Kupang," katanya.

Ia mengatakan, ribuan umat yang mengikuti prosesi Samana Santa di Kupang, mulai berangsur-angsur meninggalkan kota Renga Rosari itu. Ada yang menggunakan jalur darat ke kabupaten lainnya di daratan Flores, dan sebagian lagi menuju ke Maumere, Sikka menggunakan pesawat.

"Rombongan Menteri dan Gubernur, sudah sejak pagi tadi meninggalkan Larantuka," katanya.

Kapal berkapasitas 600 penumpang ini, lanjutnya, akan meninggalkan Kota Larantuka sekitar pukul 17.00 WITA dan tiba di Kupang sekitar pukul 03.00 dini hari.

Ribuan peziarah ini, pada Jumat Agung kemarin mengikuti prosesi Laut dan Darat Samana Santa guna mengenang kematian Kristus. Prosesi tersebut sudah digelar oleh masyarakat Larantuka sejak zaman Portugis lalu, dan tahun ini memasuki masa lima abad.

YOHANES SEO

Kurang Daya, Peralatan Rumah Sakit TNI AD Kupang Tak Berfungsi

TEMPO Interaktif, Kupang - Istri Menteri Pertahanan RI, Lies Purnomo, dalam kunjungan ke Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (3/4), menyempatkan diri meninjau Rumah Sakit TNI Angkatan Darat Wirasakti Kupang, dan menemukan alat medis yang tak berfungsi karena kekurangan daya.

Alat yang ditemukan mubazir, yakni rontgen yang tidak bisa digunakan karena terbatasnya daya listrik untuk mengoperasikan alat tersebut. Selain itu, alat penghancur bekas jarum suntik, kapas dan lainnya rusak.

Di ruang operasi, Lies Purnomo juga menemukan lampu tempat operasi sebanyak enam buah menggunakan lampu mobil, karena rusak dan belum diganti. "Kita modifikasi lampu mobil yang digunakan di ruang operasi, kata Kepala Rumah Sakit Wirasakti Kupang, Mayor dr Rusli.

Menurut dia, alat medis yang tidak bisa digunakan, seperti rontgen, karena daya listrik di rumah sakit ini hanya sebesar 33 kva, sedangkan untuk mengoperasikan rontgen butuh daya 30 kva. Karena itu, ia berharap adanya bantuan genset dari Kementerian Pertahanan.

Sedangkan, alat penghancur jarum suntik sudah rusak sehingga tidak bisa dimanfaatkan lagi. Untuk itu agar tidak mencemari lingkungan, maka jarum suntik, kapas dan lainnya dikubur oleh pihak rumah sakit. "Dari pada kita buang ke tempat pembuangan akhir (TPA), maka kita timbun saja," katanya.

Lies Purnomo pada kesempatan itu mengatakan akan menyampaikan temuan dan kebutuhan di rumah sakit ini ke Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, untuk mendapat perhatian. "Saya akan sampaikan ke Bapak tentang kondisi rumah sakit ini," katanya.

Setelah meninjau rumah sakit, rombongan Lies Purnomo melanjutkan perjalanan meninjau Universitas Widya Mandira (Unwira) Kupang, kerajinan tenun ikat Ina Ndao, dan industri alat musik sasando.

YOHANES SEO

Ribuan Penjiarah Padati Kota Larantuka

TEMPO Interaktif, Jakarta - Ribuan penjiarah dari berbagai daerah di Indonesia maupun mancanegara, hari ini mulai memadati Lasrantuka, Ibu Kota Kabupaten Flores Timur, untuk mengikuti perayaan lima abad Samana Santa yang dirayakan umat Katolik saat perayaan Paskah.

"Kami ke Larantuka untuk mengikuti prosesi Samana Santa guna menyampaikan ujud dan permohonan kepada Tuhan," kata Paul Lejan, seorang penjiara yang dihubungi dari Kupang, hari ini.
Menurut Paul, ribuan warga Indonesia dan mancanegara telah berada di Larantuka untuk mengikuti prosesi Samana Santa yang digelar pada Jumat Agung, 2 April 2010.

Ritual keagamaan umat Katolik Samana Santa sudah menjadi tradisi yang diwariskan sejak zaman Portugis di Kota Larantuka. Bahkan, tahun ini ritual tersebut telah memasuki lima abad. Samana Santa digelar untuk mengenang kisah sengsara Yesus yang rela mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa umat manusia.

Bahkan, PT Angkutan Sungai Danau dan Penyebarangan (ASDP) Kupang mengerahkan seluruh armadanya untuk mengangkut penumpang yang akan mengikuti prosesi Samana Santa di Larantuka.
Manager Operasional PT ASDP Kupang, Arnol Yansen mengatakan, pihaknya menyiagakan sebanyak enam kapal Fery untuk melayani warga NTT dan sekitarnya yang ingin mengikuti perayaan Samana Santa di Larantuka.

"Enam armada kami siap untuk melayani para penjiarah yang akan mengikuti perayaan paskah di Larantuka," kata Arnol. Menurut dia, biasanya jadwal kapal Fery yang diberangkatkan ke Larantuka, hanyahari Selasa dan Minggu. Tapi untuk mengantisipasi membludaknya penumpang ke Larantuka, maka seluruh armada disiagakan. "Kami harap pelayaran ke Larantuka berjalan lancar dan aman," katanya.

Informasi yang diterima Tempo, Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro juga dijadwalkan akan tiba di kota Larantuka besok (2/4) untuk mengikuti perayaan Samana Santa. Selain itu, Perdana Menteri Portugal, Carlos Manuel Leiyau Frota telah berada di Larantuka untuk mengikuti perayaan Samana Santa tersebut.

YOHANES SEO

Ribuan Peziarah Ikut Prosesi Laut di Larantuka

TEMPO Interaktif, Kupang - Sedikitnya 10 ribu umat Katolik dari seluruh Indonesia dan mancanegara siang ini mengikuti prosesi laut di Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Prosesi sudah berusia 500 tahun sejak masa penjajahan Portugis yang digelar sebagai bagian dari rangkaian perayaan Paskah.

Ikut dalam upacara prosesi laut itu adalah Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Perdana Menteri Portugal Carlos Manuel Leiyau Frota serta Gubernur NTT Frans Lebu Raya. "Siang ini, tepatnya pukul 12.00 Wita, digelar prosesi laut untuk mengantar Tuan Ma (Maria, Bunda Yesus) dan Tuan Ana (Yesus Kristus)," kata Fin Diaz, warga lokal yang dihubungi dari Kupang, Jumat (2/4).

Upacara prosesi Jumat Agung di Kota Larantuka berpusat di dua tempat, Kapela Lohayong atau Kapela Tuan Ma dan Kapela Pohon Sirih atau Kapela Tuan Ana. Keduanya berada di Jalan Yos Sudarso, membujur dari selatan ke utara menuju pusat kota Larantuka.

Di kedua kapela ini dilakukan upacara "Muda Tuan" di mana pengurus kapela membuka pintu. Prosesi Tuan Ma dan Tuan Ana akan dilakukan dua kali, melalui laut pada siang ini, dan darat pada sekitar Pukul 19.00 Wita setelah dilaksanakan misa Jumat Agung di Gereja Katedral. "Kedua patung tersebut akan diarak keliling Kota Larantuka, sebelum dihantar kembali ke kapela masing-masing," kata Fin.

Dibandinkan tahun sebelumnya, prosesi hari ini diyakini akan memakan waktu lebih lama karena jumlah peziarah lebih banyak.

YOHANES SEO

Kantor Dewan di NTT Habiskan Dana Rp 12,5 Miliar

TEMPO Interaktif, Kupang -Pemerintah pusat menyiapkan dana sebesar Rp12,5 miliar untuk membangun kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diperuntukan bagi empat anggota DPD asal Nusa Tenggara Timur. "Sesuai aturan semua anggota senator berkantor di masing-masing ibukota provinsi. Sedangkan di Jakarta hanya mengikuti rapat atau sidang sesuai agenda," kata Anggota DPD RI, Paul Liyanto di Kupang, Selasa (30/3).

Dalam pemaparannya ke Wakil Gubenur NTT, Esthon Foenay, Paul Liyanto mengatakan, total luas lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan kantor senator tersebut seluas 1.500 meter persegi. Untuk gedung seluas 1.300 meter persegi.

"Gedung tersebut dirancang empat lantai dengan kualitas gedung tipe A. Gedung ini dilengkapi dengan lift yang menghubungkan satu lantai dengan lantai lainnya," katanya.

Dia menjelaskan, lantai satu gedung itu akan digunakan sebagai ruang sekretaris dan ruang penunjang. Lantai dua merupakan tempat empat orang senator berkantor, ditambah masing-masing sekretaris.

Lantai tiga terdapat ruang tamu dan ruang rapat yang berkapasitas kurang lebih 100-200 orang. Sedangkan lantai empat merupakan perpustakaan yang menyiapkan berbagai literatur terutama berkaitan dengan keberadaan senator.

Pembangunan kantor tersebut sangat bergantung pada kesiapan lahan oleh pemerintah daerah. "Jika sudah ada, harus dibuat berita acara penyerahan disertai penandatanganan nota kesepahaman. Syaratnya, harus berada di lingkungan perkantoran," katanya.

Ia menargetkan pembangunan gedung senator tersebut berhakhir 2011 mendatang. "Kita targetkan gedung tersebut rampung 2011," katanya.

Wakil Gubernur NTT, Esthon Foenay mengatakan, pada prinsipnya pemerintah provinsi mendukung pembangunan kantor senator asal NTT di ibukota provinsi.

Pembangunan kantor ini, menurut wagub, dapat memberi nilai investasi baru bagi daerah ini. Diharapkan, bahan bangunan untuk kegiatan pembangunan kantor itu tidak didatangkan dari luar NTT. "Ini berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja," katanya.

Pemerintah NTT menyiapkan lahan di Jalan Polisi Militer tepat berada di samping Kantor KPU NTT dan Badan Bimas Ketahanan Pangan (B2KP) NTT serta lokasi lainnya terletak di Jalan Palapa, Kota Kupang.

YOHANES SEO

Sekitar 74 Ribu Siswa SMP Nusa Tenggara Timur Ikut Ujian Nasional

TEMPO Interaktif, Kupang - Sebanyak 74.182 siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di 1.009 sekolah di Nusa Tenggara Timur (NTT) mengikuti ujian nasional (UN) yang digelar sejak Senin (29/3) hingga Kamis (1/4).

"Semua SMP sudah siap menggelar ujian nasional. Bahkan, siswanya juga sudah dipersiapkan secara baik," kata Ketua Panitia Ujian Nasional NTT, I Nyoman Mertayasa, di Kupang, Senin (29/3).

Menurut dia, semua naskah ujian nasional SMP juga sudah didistribusikan ke semua sekolah dengan pengawalan dari aparat keamanan. Selain itu, ujian nasional SMP ini akan diawasi Tim Pemantau Independen (TPI) dari perguruan tinggi. "Tidak ada masalah lagi soal naskah UN, karena semuanya telah didistribusikan ke sekolah oleh Dinas Pendidikan kabupaten/kota," kata dia.

Dia menambahkan pelaksanaan ujian nasional hari pertama akan dimulai dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, selanjutnya Bahasa Inggris, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).

Ia berharap ujian nasional SMP berjalan aman dan lancar, seperti ujian nasional SMA dan SMK. Karena itu, ia meminta dukungan semua pihak agar ujian nasional SMP ini juga berjalan baik, sehingga memperoleh hasil yang memuaskan. "Kami berharap adanya dukungan semua pihak agar ujian nasional SMP dapat berjalan lancar, seperti ujian nasional SMA dan SMK," kata dia.

YOHANES SEO

Sebanyak 91 Ribu Warga Nusa Tenggara Timur Terancam Kelaparan

TEMPO Interaktif, Kupang - Sebanyak 91 ribu penduduk di Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT), terancam kelaparan setelah daerah itu mengalami rawan pangan akibat gagal panen.

"Sabu Raijua sudah dipastikan mengalami rawan pangan tahun ini, akibat gagal panen," kata Penjabat Bupati Sabu Raijua, Tobias Uly, di Kupang, Senin (29/3).

Menurut dia, rawan pangan yang dialami masyarakat Sabu Raijua ini disebakan curah hujan yang sangat sedikit. Hujan di Kabupaten itu pada bulan ini hanya empat kali, sehingga hampir seluruh tanaman masyarakat gagal.

Akibatnya, kondisi di masyarakat di kabupaten tersebut sudah sangat memprihatinkan, karena tanaman milik masyarakat, seperti jagung, kacang hijau, dan kacang tanah gagal panen.

Kejadian ini merata hampir di enam kecamatan di kabupaten tersebut. "Tanaman yang berhasil (panen) tidak mencapai 10 hektare. Itu pun hasilnya sangat minim," kata dia.

Karena itu, Tobias mengimbau masyarakat di Sabu untuk menghemat pangan dengan tidak menggelar pesta dan acara-acara adat. "Saya himbau agar acara adat ditunda hingga tahun depan baru digelar," kata dia.

Selain itu, hasil gula air yang dipakai masyarakat untuk bertahan hidup diharapkan tidak seluruhnya dijual ke luar pulau Sabu, tetapi disimpan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Sabu. "Biasanya gula Sabu dijual ke Pulau Sumba, namun saya minta dibatasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disini," kata dia.

Untuk mengatasi masalah rawan pangan ini, tambah Tobias, pemerintah daerah akan menyalurkan beras miskin (Raskin) sebanyak 200 ton kepada masyarakat miskin di daerah itu. "Raskin mulai kita salurkan pada awal April 2010 ini," katanya.

Selain itu, pihaknya juga telah meminta bantuan beras pemerintah sebanyak 100 ton ke pemerintah provinsi serta dua ton beras bantuan dari dinas sosial. "Beras bantuan itu akan disalurkan, setelah penyaluran beras raskin," kata dia.

YOHANES SEO

Krisis Pangan, Ratusan Keluarga di NTT Makan Pakan Ternak

TEMPO Interaktif, Kupang - Ratusan kepala keluarga di Desa Bena, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT), sebulan terakhir ini mulai mengkonsumsi putak (pakan ternak) karena mengalami rawan pangan akibat gagal panen.

Putak merupakan bahan makanan dari pohon lontar yang biasanya digunakan masyarakat sebagai pakan ternak. Akibat kekurangan pangan, masyarakat terpaksa makan makanan tersebut. Bagian tengah batang lontar yang biasa digunakan sebagai pakan ternak ini dijemur hingga kering lalu ditumbuk dan disaring, sebelum dimasak untuk dikonsumsi.

"Kita manfaatkan batang lontar sebagai jagung dan beras untuk bertahan hidup," kata warga Amanuban Selatan, Dominggus Oematan, di Kupang, Selasa (30/2).

Menurut dia, sekitar 500 dari 8.000 kepala keluarga di kecamatan itu yang mengkonsumsi putak, karena mengalami rawan pangan akibat gagal panen.

Dia mengatakan ribuan hektare tanaman jagung milik petani di kecamatan ini mati, karena kekeringan. Hal itu disebabkan tidak turunnya hujan, sehingga tanaman jagung milik masyarakat yang sedang berbunga tak sempat berbuah dan petani pun gagal panen.

Minimnya curah hujan pun mengakibatkan ribuan hektare sawah tak bisa digarap petani, karena kurangnnya ketersediaan air. "Kita tidak menggarap sawah dan lahan pertanian lainnya, karena tidak ada air yang mengairinya," kata dia.

Sementara itu, Staf Desa Bena, Kecamatan Amanuban Selatan, Jemi Benu, mengatakan masyarakat di kecamatan mengkonsumsi putak sejak sebulan lalu. "Kita sudah mengajukan permohonan ke pemerintah daerah, namun hingga saat ini tidak ditanggapi," kata dia.

YOHANES SEO

Pembentukan Kabupaten Malaka Terhambat Moratorium

TEMPO Interaktif, Kupang - Wakil Bupati Belu, Ludovikus Taolin mengatakan, pembentukan Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT) terhambat moratorium (Penghentian sementara) pemekaran wilayah di Indonesia oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri). "Semua kelengkapan adminitrasi dan fisik sudah lengkap, hanya menunggu pencabutan moratorium dari Mendagri," kata Ludovikus Taolin yang di hubungi di Atambua, Belu, hari ini.

Menurut dia, Pemerintah provinsi bersama DPRD NTT telah mengusulkan pemekaran Kabupaten Malaka dengan Belu ke pemerintah pusat, sejak Desember 2009 lalu. "Semua (persyaratan) sudah lengkap, sekarang tinggal berjuang bersama-sama agar Malaka segera terbentuk" kata Taolin.

Taolin berharap pembentukan Kabupaten Malaka proses pemekaran atau pembentukan Kabupaten Malaka selesai pada 2011 mendatang. Pada 2010, NTT mengusulkan pemekaran tiga kabupaten, yakni Kabupaten dengan Malaka, Flores Timur dan Adonara serta Maumere ditingkatkan statusnya menjadi Kota.

Taolin menilai, tersendatnya proses pembentukan Kabupaten Malaka, karena keluarnya peraturan Mendagri yang menghentikan sementara pemekaran daerah untuk memonitoring dan mengevaluasi kabupaten yang telah dimekarkan dalam tiga tahun terakhir.

YOHANES SEO

Chris John Masih Bungkam soal Siapa Lawan Berikutnya

TEMPO Interaktif,Kupang:Juara gelar Super Champions kelas bulu WBA, Chris John mengatakan, dirinya belum mengetahui siapa lawan yang akan dihadapinya pada perebutan gelar berikutnya.

"Saya belum diberitahukan oleh pelatih dan manager, siapa lawan saya," kata Chris John ketika berkunjung ke Kupang, NTT untuk pembuatan iklan salah satu produsen minuman ringan terkenal, Minggu (28/3).

Chris John dikabarkan akan bertarung melawan petinju asal Argentina yang digelar di Bali, 22 Mei 2010. Ada dua nama yang siap menjadi lawan Chris John yakni Jonathan Victor Barros dan Fernando Saucedo.

Ia mengaku siap menghadapi siapa pun lawan yang ditentukan oleh promotor dan manajer, karena saat ini ia juga sedang fokus berlatih di Australia. "Saya sudah berlatih selama 1,5 bulan di Australia, setelah ini saya harus kembali untuk lanjutkan latihan saya di sana," katanya.

Tentang kegiatan pembuatan iklan, Chris mengaku tidak mengganggu program latihannya. "Menurut pelatih, kondisi saya cukup baik, sehingga saya diberikan kesempatan untuk beristirahat beberapa hari. Istirahat itu saya sempatkan untuk pembuatan iklan," katanya.

Banyak pihak menilai pukulan-pukulan Chris John sudah tidak mematikan seperti dulu yang sering menjatuhkan lawannya. "Tidak mudah untuk Meng-KO lawan. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan, jangan sampai jadi bumerang bagi saya," katanya.

Promotor tinju Chris John, Zaenal Thayeb mengatakan, dirinya mendapat kabar dari Manajemen Chris John bahwa lawan pada pertarungan mendatang adalah petinju Argentina. Kemungkinan lawan Chris John adalah Fernando Saucedo.

YOHANES SEO

PT Pupuk Kaltim Batasi Distribusi Pupuk

TEMPO Interaktif, Kupang - Distribusi pupuk bersubsidi ke kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai dibatasi oleh PT Pupuk Kaltim guna mengantisipasi terjadinya penimbunan sebelum adanya kenaikan harga pupuk subsidi pada April 2010.

"Kita batasi dulu pendistribusian pupuk ke kabupaten/kota sebelum harga pupuk dinaikan," kata Kepala PT Pupuk Kaltim NTT, Tumpal Pangabean di Kupang, Sabtu (27/3).

Pada 2010 ini, NTT mendapat kuota pupuk subsidi dari pemerintah pusat sebanyak 33 ribu ton untuk memenuhi kebutuhan petani di 21 kabupaten/kota.

Pembatasan ini, menurut dia, untuk menjaga agar tidak terjadi penimbunan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk mencari keuntungan saat pemerintah menaikan harga pupuk subsidi. "Kita antisipasi agar tidak ada oknum yang mencari keuntungan dengan kenaikan harga pupuk," katanya.

Selain itu, tambahnya, pihaknya juga mengantisipasi terjadinya penyeludupan pupuk subsidi ke Timor Leste, jika pendistribusiannya berlebihan. "Kita distribusi pupuk sesuai permintaan dari kabupaten, karena takut ada yang diseludupkan secara illegal ke Timor Leste," katanya.

Ia mengaku telah berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara dan Belu untuk mengawasi pendistribusian pupuk di daerahnya masing-masing agar tidak ada yang diseludupkan ke Timor Leste. "Pendistribusian pupuk ke tiga kabupaten ini sudah dibatasi sejak Bulan Februari lalu untuk menghindari peneyeludupan itu," katanya.

Pendistribusian pupuk Bulan Februari ke Kabupaten Belu hanya sebanyak 326 ton, Timor Tengah Utara 177 ton dan Timor Tengah Selatan sebanyak 32 ton.

Sedangkan, total keseluruhan pupuk subsidi yang telah didistribusikan ke 21 kabupaten/kota di NTT sebanyak 8.643 ton dengan perincian, Januari 2.430 ton, Februari 3.415 ton dan Maret 2.798 ton.

YOHANES SEO

Kalla Minta Relawan PMI Kupang Siaga Bencana

TEMPO Interaktif, Kupang - Ketua umum Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla meminta kepada sukarelawan dan pengurus PMI di Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk selalu siap siaga dan cepat mengambil tindakan saat terjadi bencana.

"PMI harus tanggap terhadap semua persoalan, sehingga harus lebih cepat lebih baik," kata Jusuf Kalla saat bertatap muka dengan pegurus PMI NTT di Kupang, Sabtu (27/3).

Bahkan, ia mengajak PMI NTT untuk menggunakan slogan "lebih cepat lebih baik" yang dipopulerkannya saat bertarung pada pemilu presiden dan wakil presiden pada 2009 lalu.

Menurut dia, PMI harus cepat tanggap tehadap penanganan korban bencana dalam waktu singkat, yakni satu kali 24 jam, karena jika penanganannya melewati waktu tersebut, maka korbannya dipastikan akan tewas. "Tindakan awal penanganan korban bencana harus satu kali 24 jam, jangan lebih," katanya.

Saat terjadi bencana, lanjutnya, tentunya akan banyak bantuan dari pemerintah, namun relawan PMI harus tetap siap siaga untuk membantu para korban bencana.

Ia juga mengingatkan para pengurus dan sukarelawan PMI untuk memegang teguh tiga tugas pokok PMI, yakni melakukan donor dan tranfusi darah, mengatasi masalah kemanusiaan saat terjadi bencana dan kegiatan kesehatan dan sosial lainnya. "Kegiatan sosial agak kurang dilakukan oleh PMI. Padahal, tugas ini juga merupakan bagian penting dari PMI untuk mencegah terjadinya bencana sosial," katanya.

Hambatan dalam menjalankan tugas PMI, katanya, jika tugas donor dan transfusi telah dilakukan, namun tidak ada bencana, maka akan sia-sia. Karena itu, ia berharap relawan PMI berbaur di masyarakat dengan memberikan sosialisasi tentang pencegahan terjadi bencana sosial dan alam. "Bila perlu jalankan programkan sejuta sekop dengan mengajak masyarakat menanam untuk mencegah terjadinya becana alam," katanya.

YOHANES SEO

Pengiriman 58 Tenaga Kerja Ilegal ke Malaysia Digagalkan

TEMPO Interaktif, Kupang - Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) NTT berhasil menggagalkan pemberangkatan sebanyak 58 tenaga kerjaillegal ke Malaysia.

"Mereka digagalkan keberangkatannya, karena tidak miliki dokumen lengkap," kata Toto, Kepala Seksi penempatan tenaga kerja Indonesia BP3TKI Nusa Tenggara Timur, di Kupang, Sabtu (27/3).

Tenaga kerja tersebut diamankan di pelabuhan Tenau, Kupang saat hendak diberangkatkan menggunakan kapal motor Bukit Siguntang menuju Kalimantan dan selanjutnya akan dikirim ke Malaysia.

Menurut dia, rata-rata tenaga kerja itu berasal dari Kabupaten Belu. Mereka direkrut oleh PT Bagoes Bersaudara. Padahal moratorium tenaga kerja ke Malaysia belum disepakati.

Tenaga kerja yang digagalkan tersebut langsung dibawa kembali ke tempat penampungan di Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, selanjutnyam diserahkan ke Polresta Kupang untuk dimintai keterangan. "Para TKI tersebut tidak miliki dokumen lengkap, seperti job order dan surat izin penyerahan," katanya.

Sementara itu, seorang pekerja, Wilfridus Lakabili asal Desa Haikesak Kabupaten Belu mengatakan, dirinya direkrut untuk dipekerjakan sebagai buruh pabrik, namun tidak diketahui pabrik yang akan ditempatinya.

Diakuinya, mereka diiming-iming dengan gaji yang besar dari perusahaan yang merekrut mereka, sehingga dirinya tergiur untuk bekerja di Malaysia melalui perusahan tersebut. Saat ini, para tenaga kerja tersebut masih diamankan di Polresta Kupang, sambil menunggu tindaklanjut penangangan mereka.

YOHANES SEO

Terminal Lintas Batas dengan Timor Leste Belum Dioperasikan

TEMPO Interaktif, Kupang - Terminal penumpang dan barang lintas batas yang menghubungkan Indonesia dengan Timor Leste di Mota'ain, Silawen Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga saat ini belum dioperasikan oleh pemerintah daerah setempat.

Padahal, terminal tersebut telah diserahkan pengelolaannya dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah provinsi yang dilanjutkan ke Pemerintah Kabupaten Belu sejak 3 Februari 2010 lalu.

"Terminal ini belum dioperasikan, karena sarana-prasarana terminal masih minim," kata Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Belu, Jossetiawan Manek yang dihubungi di Atambua, Jumat (26/3).

Selain sarananya masih minim, menurut dia, untuk perbaikan fasilitas yang rusak belum bisa dilakukan, karena anggarannya belum tersedia. "Ada beberapa bagian penting yang belum ada seperti portal, instalasi air, jembatan timbang dan genset. Kami kesulitan menambah fasilitas itu," katanya.

Untuk mengatasi masalah itu, pemerintah Kabupaten Belu akan mengajukan dana perbaikan fasilitas pada perubahan anggaran nanti. "Anggaran perbaikan akan kita ajukan saat perubahan anggaran" katanya.

Walaupun masih banyak kekurangan pada terminal tersebut, namun pemerintah Kabupaten Belu bertekad mengoperasikan terminal tersebut pada Bulan April 2010 ini. "April ini, kita mulai mengoperasikan terminal ini," katanya.

Selain terminal lintas batas, tambahnya, rencananya tahun ini juga Pelabuhan Fery Teluk Gurita akan diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah kabupaten Belu.

Sementara itu, Pemerintah Kota Kupang juga akan membangun terminal bus internasional di atas lahan seluas 3,5 hektare sehingga bus-bus dengan tujuan ke dan dari Timor Leste dapat menyinggahi terminal tersebut.

YOHANES SEO

Dua Imigran Afganistan yang Kabur Ditemukan Terdampar di Sumba

TEMPO Interaktif, Kupang - Dua imigran Afganistan yang kabur saat dievakuasi dari Pulau Raijua, Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT), ditemukan terdampar di pesisir Kabupaten Sumba Timur, Jumat (26/3).

Keduanya merupakan bagian dari 68 imigran yang terdampar di Raijua dalam pelayaran menuju Australia, Selasa (16/3). Dua imigran itu ditemukan warga di pantai Desa Pahunga Lodu, Kecamatan Pahunga Lodu, sebelum diantar ke masjid di Waingapu, Ibu Kota Sumba Timur.

"Kita belum ketahui apakah dua imigran tersebut merupakan bagian dari 68 imigran yang terdampar di Sabu," kata Humas Kepolisian Daerah NTT Komisaris Okto Riwu yang dihubungi di Kupang, Jumat (26/3).

Menurut dia, kedua imigran tersebut telah diamankan aparat Kepolisian Resor Sumba Timur untuk dimintai keterangan tentang keterkaitan mereka dengan 68 imigran yang terdampar di Sabu Raijua. Dalam keterangannya mereka membantah merupakan bagian dari 68 imigran itu. "Kita masih mengorek keterangan dari mereka," katanya.

Wakil Kepala Kepolisian Resor Sumba Timur Komisaris Anton Nugroho mengatakan, polisi belum berhasil mengumpulkan keterangan dari dua imigran itu, karena kendala bahasa. Namun, sejumlah keterangan yang berhasil dikumpulkan, polisi tidak mengirim kembali mereka kenegaranya.

Berdasarkan pengakuan, keduanya keluar dari Afganistan ke Dubai sebelum ke Jakarta dan melanjutkan perjalanan ke Surabaya. Dari Surabaya, mereka gunakan kapal laut ke Sumba Timur. Namun, polisi masih ragu dengan keterangan keduanya.

Pada bagian lain, keduanya mengaku melarikan diri dari tempat penampungan di sebuah kota di Indonesia. "Kami bingung berbulan-bulan di tempat penampungan. Kami ingin mencari kerja," kata Sayid Mirza, seperti disampaikan Anton.

YOHANES SEO

Kupang Butuh 700 Kantong Darah

TEMPO Interaktif, Kupang - Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Nusa Tenggara Timur (NTT), Guido Fulbertus mengatakan, kebutuhan darah untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit di Kota Kupang dalam sebulan mencapai 700 kantong darah. "Kita butuh 700 kantong darah setiap bulannya yang disuplai ke rumah sakit di Kota Kupang," kata Ketua PMI, Gudio Fulbertus di Kupang, Jumat (26/3).

Menurut dia, darah yang didapat dari hasil pendonoran setiap bulannya akan disuplai ke rumah sakit umum daerah (RSUD) Johanes Kupang, rumah sakit Wirasakti, Bayangkara dan sejumlah rumah sakit kecil lainnya.

Diakuinya, kebutuhan darah ini terkadang tidak bisa dipenuhi oleh PMI, karena kurangnya minat dan kesadaran masyarakat untuk mendonor darah setiap bulannya. "Terkadang setiap bulan mencapai 700 kantong, tapi kadang kurang," katanya.

Ia heran dengan jumlah masyarakat 300 lebih jiwa ini masih kurang sadar untuk mendonorkan darahnya guna membantu saudara-saudara yang sedang sakit dan membutuhkan darah. "Saya berharap masyarakat mau melakukan donor darah setiap bulannya," katanya.

Untuk meningkatkan kesadaran itu, lanjutnya, maka Ketua Umum PMI, Jusuf Kalla akan berkunjung ke Kupang, NTT dalam rangka konsolidasi organisasi PMI, sekaligus mengajak masyarakat Kupang untuk terus melakukan donor darah. "Besok, Sabtu (27/3) Jusuf Kalla akan berkunjung ke Kupang sebagai ketua PMI," katanya.

Menurut dia, Jusuf Kalla tidak melakukan kegiatan donor darah di NTT, namun hanya mengunjungi kantor PMI NTT dan memberikan pembekalan kepada relawan PMI di NTT. "Tidak ada kegiatan donor darah dalam kunjungan ketua PMI ini," katanya.

YOHANES SEO

Perang Tanding, 55 Warga Diamankan Aparat

TEMPO Interaktif, Kupang - Sebanyak 55 warga Desa Ede, Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Nusa Tenggara Timur (NTT) diamankan aparat kepolisian setempat setelah terjadinya perang tanding dengan warga Desa Waetana yang menyebabkan Yudas Yerudara tewas.

"Sebanyak 55 lebih warga yang diamankan untuk dimintai keterangan terkait perang tanding ini," kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Stef Dapa Loka yang dihubungi dari Kupang, Jumat (26/3).

Menurut dia, situasi di lokasi perang tanding Desa Waetana, Kabupaten Sumba Barat sudah mulai kondusif. Namun, aparat kepolisian, TNI dan Pol PP tetap disiagakan di lokasi tersebut untuk mengantisipasi meluasnya perang tanding itu.

Bahkan, lanjutnya, Bupati Sumba Barat, Julius Pote Leba dan Bupati Sumba Barat Daya, Kornelius Kodi Mete, saat ini sedang memantau kondisi di Desa waetana. "Saat ini saya bersama Bupati dua kabupaten melakukan pemantauan di lokasi perang tanding," katanya.

Ditanya soal korban pembunuhan, jelasnya, korban pembunuhan telah dievakuasi ke rumah sakit, dan saat ini polisi sedang mencari pelaku pembunuhan dan sebagian tubuh korban yang hilang, seperti kepala, kedua tangan dan sebagian isi perut. "Belum ditemukan bagian tubuh yang hilang dari korban tersebut," katanya.

Sementara itu, Kepala Kesbangpolinmas provinsi NTT, Sisilia Sona mengatakan, pihaknya telah menerima informasi tentang perang tanding tersebut, dan dilaporkan suasananya sudah kondusif.

Menurut dia, perang tanding tersebut disebabkan masalah batas wilayah antara kedua desa tersebut. Dimana, dalam kesepakatan antara kedua desa, walaupun kedua desa berada di kabupaten yang berbeda, namun tanah diperbatasan kedua desa menjadi milik bersama.

Namun, kenyataannya warga desa Waetana menganggap kesepakatan itu tidak diberlaku lagi setelah pemekaran kabupaten, dan diklaim warga desa tersebut, sehingga terjadilah perang tanding. "Masalah ini sudah ditangani oleh aparat keamanan di daerah tersebut," katanya.

Diketahui, perang tanding antarwarga Desa Ede dan Waetana menyebabkan seorang warga tewas, Yudas Yerudara, dan tiga unit rumah dibakar serta dua traktor dibakar.


YOHANES SEO

Perang Tanding di Sumba, Satu Orang Tewas

TEMPO Interaktif, Kupang - Perang tanding antar warga Desa Waetana, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat dengan warga Desa Ede, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat daya (SBD) menewaskan seorang warga, Yudas Yerudara.

"Perang tanding sudah berlangsung sejak Rabu kemarin dan berlanjut hingga hari ini," kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Sumba Barat, Sape Pua Meno yang berada di lokasi perang, hari ini. Menurut dia, perang tanding ini pecah diduga karena masalah batas antar desa di dua kabupaten tersebut.

Awalnya, kata Sape Pua, warga Desa Ede melakukan penyerangan kepada warga Desa waetana yang sedang menggelar pertemuan membahas sengketa batas wilayah antara desa tersebut. Buntut dari penyerangan itu, perang tanding di hutan pun tak terhindarkan.

Seorang warga Desa Waetana, Yudas Yerudara tewas dicincang oleh warga Desa Ede. Bahkan, kepala, tangan dan sebagian isi perut korban hilang. "Kaki korban dicincang hingga kecil-kecil," kata Sape Pua.
Selain itu, tiga unit rumah warga dan dua traktor tangan milik warga desa Waetana juga dibakar.

Aparat kepolisian Polres Sumba Barat, TNI, Brimob dan Pol PP sudah diterjunkan ke lokasi kejadian. "Polisi sedang menuju ke desa Eda untuk melakukan penyisiran dan memburu pelaku pembunuhan itu," ujar Sape Pua.


YOHANES SEO

BPK Temukan Indikasi Kerugian Negara Rp 371 Juta

TEMPO Interaktif, Kupang -Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan Nusa Tenggara Timur menemukan indikasi kerugian negara sebesar Rp 371 juta dari pemanfaatan dana dekonsentrasi tahun 2009 di Kupang, yang dikelola oleh pemerintah provinsi.

"Banyak proyek di Kupang menggunakan dana dekon, terindikasi merugikan negara," kata Kepala perwakilan BPK NTT, Muhamad Yusuf Guntur saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2009 kepada Walikota Kupang, Daniel Adoe di Kupang, Kamis (25/3).

Menurutnya temuan itu setelah BPK melakukan audit pengelolaan dana dekonsentrasi di Kota Kupang. Namun, diakuinya, BPK tidak akan meminta pemerintah kota dan DPRD untuk menindaklanjuti temuan itu, karena menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi.

"Saya punya kewajiban menyampaikan indikasi ini ke pemerintah kota. Walaupun DPRD dan pemerintah kota tidak bisa berbuat apa-apa dengan hasil audit ini," katanya.

Temuan BPK ini, antara lain, pekerjaan rehabilitasi jalan tahun 2008 yang tidak sesuai kebutuhan dengan nilai sebesar Rp 197 juta lebih, pekerjaan jalan di wilayah Kupang yang tidak sesuai kontrak yang diduga rugikan negara sebesar Rp 7 juta.

Selain itu, pekerjaan konstruksi yang didenda sebesar Rp 18 juta, namun belum terbayarkan. Serta pembangunan jembatan Tolalu dengan dugaan kerugian negara sebesar Rp 149 juta.

Sementara itu, Walikota Kupang, Daniel Adoe yang dimintai komentarnya tentang LHP BPK tersebut mengatakan, dirinya akan menyurati Gubernur NTT, Frans Lebu Raya untuk menindaklanjuti temuan tersebut, karena tanggungjawabnya di pemerintah provinsi. "Saya segera bersurat ke gubernur untuk menindaklanjuti temuan ini," katanya.

Menurut dia, walaupun temuan BPK berada di Kota Kupang, namun pemanfaatan dana dekon itu merupakan tanggungjawab dari pemerintah provinsi. "Temuannya memang di Kota Kupang, tetapi bukan berarti kita yang harus menindaklanjutinya," katanya.

YOHANES SEO

Badan Intelijen Negara Temukan Indikasi Konflik Pilkada di NTT

TEMPO Interaktif, Kupang -Badan Itelijen Nasional Nusa Tenggara Timur menemukan potensi-potensi konflik yang bakal mengganggu proses Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) di delapan kabupaten yang akan digelar mulai Juni-Oktober 2010.

"Hasil intelijen kami, ditemukan berbagai masalah yang bakal mengganggu jalannya pilkada di delapan kabupaten," kata Kepala Bagian Pengolahan Data BIN NTT, Leonard Manurung saat membawakan materi pada Rakor Aparatur Perlindungan Masyarakat di Kupang, Kamis (25/3).

Pada tahun ini delapan kabupaten di NTT akan menggelar pilkada, yakni Manggarai Barat, Manggarai, Ngada, Flores Timur, Sumba Barat, Sumba Timur, Timor Tengah Utara, dan Sabu Raijua.

Menurut dia, potensi konflik horizontal yang dapat mengganggu pelaksanaan Pilkada yakni perang tanding antar warga Desa Lamahala dan Horowuru di Kabupaten Flores Timur terkait sengketa tapal batas yang belum ada penyelesaian.

Masalah lainnya, yakni perkelahian antar warga di Desa Watukapu Kabupaten Ngada terkait sengketa tanah dan konflik horizontal akibat tambang mangan ilegal di Kabupaten Timor Tengah Utara.

Selain itu, kasus pembunuhan Romo Faustin di Kabupaten Ngada, pencurian ternak yang marak di Pulau Sumba serta pesta minuman keras di kalangan anak muda di daerah ini.

"Masalah-masalah itu akan menimbulkan konflik horizontal yang bakal mengganggu pelaksanaan pilkada," katanya. Dia melanjutkan, kerawanan lainnya yang mungkin mengganggu pelaksanaan pilkada akan terjadi pada masa kampanye, masa tenang, pemungutan suara, perhitungan suara, dan pelantikan kepala daerah.

Konflik itu, antara lain, kerusuhan antarmasa pendukung pasagan calon, money politik, pemfitnahan calon kepala daerah, pengrusakan tanda gambar dan kampanye gelap, kecurangan perhitungan suara, dan kejahatan konvesional lainnya.

Untuk mengantisipasi terjadinya konflik horizontal yang bakal timbul, Leonard berharap aparat perlindungan masyarakat (Linmas) selalu diberikan pelatihan agar miliki kemampuan intelijen dalam mengidentifikasi konflik yang akan timbul.

Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi secara terus menerus kepada semua stackholder terkait peraturan dan undang-undang tentang pilkada sehingga dipahami semua pihak. "Pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat menjadi kunci utama suksesnya pilkada di daerah ini," katanya.

YOHANES SEO

Gubernur NTT Minta Australia Tak Bakar Perahu Nelayan

TEMPO Interaktif, Kupang - Pemerintah Australia diminta untuk tidak membakar perahu milik nelayan asal Nusa Tenggara Timur (NTT) yang melewati batas teritorial antara Indonesia dan Asutralia.

"Kami minta kepada pemerintah Australia untuk tidak membakar perahu nelayan yang masuk ke perairan mereka," kata Gubernur NTT, Frans Lebu Raya di Kupang, Rabu (24/3).

Permintaan Gubernur Lebu Raya tersebut telah disampaikan ke Pemerintah Asutralia ketika mendampingi Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Australia belum lama ini.

Kepergiaan ke Australia mendampingi Presiden, menurut gubernur, guna menjalin hubungan kerja sama antara kedua negara, termasuk NTT yang berbatasan dengan Australia.

Untuk menjalin hubungan tersebut, maka pemerintah Indonesia meminta agar pemerintah Australia tidak menangkap atau membakar perahu nelayan yang melewati batas teritorial. "Nelayan asal NTT yang melewati batas teritorial juga jangan ditangkap, tetapi sampaikan saja kepada Pemerintah Indonesia," katanya.

Untuk menghindari penangkapan dan pembakaran perahu nelayan yang melewati wilayah teritorial, maka gubernur mengusulkan kepada pemerintah pusat bersama Australia meninjau kembali MoU Box 1974 yang telah disepakati.

Di mana, poinnya yang harus ditinjau tentang nelayan tradisonal yang boleh menangkap ikan di wilayah teritorial antara kedua negara. "Saya sudah minta pemerintah pusat untuk bicarakan dengan Australia tentang penangkapan menggunakan perahu tradisional. Apakah perahu tradisional dimaksud tidak gunakan mesin atau seperti apa," katanya.

Selain itu, pemerintah daerah juga akan memberikan pengertian tentang batas teritorial kepada nelayan yang sering menangkap ikan di wilayah teritorial kedua negara. "Nelayan kita juga harus diberikan pengertian dimana batas teritorial kita," katanya.

YOHANES SEO

NTT Kekurangan Tujuh Kapal Penyeberangan

TEMPO Interaktif, Kupang - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyatakan masih kekurangan tujuh kapal penyeberangan untuk melayani pelayaran di daerah tersebut.

"Idealnya NTT membutuhkan 18 kapal penyeberangan untuk membuka daerah yang terisolasir," kata Gubernur NTT Frans Lebu Raya di sela-sela peresmian kapal motor pelayaran Ile Boleng di Kupang, Selasa (23/3).

Saat ini, menurut dia, NTT baru memiliki sebanyak 11 kapal pelayaran yang melayani 24 lintasan penyeberangan, sehingga NTT masih kekurangan tujuh kapal penyeberangan. "Kita masih kurang tujuh kapal pelayaran," katanya.

Dia mengatakan pemerintah daerah bekerja sama dengan Kementerian Perhubuungan secara bertahap akan menambah armada pelayaran untuk memenuhi kebutuhan kapal di NTT. "Kita secara bertahap akan memenuhi kebutuhan kapal di daerah ini," katanya.

Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono mengatakan pada 2011 mendatang Kementerian Perhubungan akan mengadakan delapan kapal penyeberangan. Dari delapan kapal penyeberangan itu, satu kapal akan diberikan bagi NTT. "2011, NTT akan mendapat tambahan satu kapal lagi," katanya.

Namun, ia berharap kapal-kapal bantuan yang diberikan kepada pemerintah NTT dapat dijaga dengan baik. Sering kali terjadi, pelampung kapal penyeberangan dicuri penumpang untuk dijadikan suvenir. Akibatnya banyak operator kapal penyeberangan di wilayah Indonesia bagian timur mengeluh kehilangan pelampung. "Kita ingin kapal dirawat agar digunakan dalam waktu lama. Jangan pelampungnya diambil untuk suvenir," katanya.

Terkait pelayaran antarpulau, katanya, harus terus didorong oleh pemerintah agar seluruh wilayah Indonesia dapat terhubung. Di NTT, misalnya, yang terdiri dari 566 pulau, sangat bertumpu pada transportasi penyeberangan. "Banyak pulau terpencil harus dihubungkan dengan penyeberangan," katanya.

YOHANES SEO

Kupang Bangun Terminal Bus Internasional

TEMPO Interaktif, Kupang - Pemerintah Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), akan membangun Terminal Bus Internasional di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima. Lahan seluas 3,5 hektare sudah disiapkan.

“Diharapkan bus dari dan ke Timor Leste dapat menyinggahi terminal tersebut," kata Walikota Kupang, Daniel Adoe, Selasa (23/3). Dia mengatakan akan menemui Menteri Perhubungan dalam waktu dekat untuk menyampaikan rencana pembangunan terminal antarnegara tersebut.

Kupang sudah memiliki sebuah terminal bus antarkota dalam provinsi dan sebuah terminal dalam kota. Satu terminal bus antarnegara dipandang perlu karena banyak bus yang melayani rute Kupang-Dili, ibu kota Timor Leste.

Selama ini bus-bus antarnegara tersebut berada di pangkalan pribadi atau harus keliling kota untuk menjemput penumpang. "Bus-bus antarnegara harus miliki terminal agar tidak sesuka hati mencari penumpang dalam kota," kata Daniel.

Selain melayani kebutuhan masyarakat, keberadaan terminal internasional, Daniel mengatakan, juga terkait dengan upaya membangun citra daerah terhadap para pendatang dari Timor Leste. Memang sudah ada terminal bus antarnegara di Motain, Kabupaten Belu, di dekat perbatasan, tapi Daniel menekankan kalau sebagian besar penumpang dari dan ke Dili menyinggahi Kupang, ibukota provinsi.

YOHANES SEO

Imigrasi Kupang Kesulitan Deportasi 116 Imigran Gelap

TEMPO Interaktif, Kupang - Kepala Kantor Imigrasi Kupang, Rustarto, mengatakan pihaknya kesulitan mendeportasi 161 imigran gelap yang saat ini ditahan di rumah detensi imigrasi (Rudenim), karena imigran tersebut menolak dikembalikan ke negaranya.

"Kami kesulitan mendeportasi mereka kembali ke negaranya karena mereka menolak dikembalikan," kata Rustarto di Kupang, Selasa (23/3).

Menurut dia, para imigran itu menolak dipindahkan karena mereka mengaku negara asalnya sedang terjadi gejolak, sehingga keamanan tidak terjamin. Akibatnya, 116 imigran gelap yang berhasil diamankan tersebut masih menghuni Rudenim Kupang.

Rustarto mengatakan pihaknya sementara ini melakukan koordinasi dengan Internasional Organisation Migration (IOM) dan UNHCR untuk mencari negara ketiga bagi ratusan imigran ini.

"Atas pertimbangan kemanusiaan, maka kini IOM maupun UNCHR sedang mencari negara ketiga bagi para imigran ini," katanya.

Para imigran gelap yang ditampung di Rudenim Kupang berasal dari negara Timur Tengah, seperti Afganistan, Iran dan Irak. Mereka ditangkap karena tidak memiliki dokumen lengkap saat kapal yang mereka tumpangi menuju Australia terdampar di perairan NTT.

Dia menambahkan, jumlah imigran yang ditampung di Rudenim Kupang telah melebihi kapasitas, karena daya tampung Rudenim hanya sebanyak 75 orang, namun kenyataannya jumlah imigran yang ditampung saat ini mencapai 116 orang.

Karena itu, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Rudenim Jakarta untuk memindahkan imigran ini. Namun, hingga saat ini belum ada jawaban dari Jakarta. "Pelayanan konsumsi kepada para imigran yang ditampung masih berjalan lancar," katanya.

NTT hanya miliki tiga kantor imigrasi yang berada di Kota Kupang, Kabupaten Maumere di Pulau Flores, dan Atambua Kabupaten Belu.

YOHANES SEO

Tak Punya Gedung, DPRD Sabu NTT Tempati Rumah Sakit

TEMPO Interaktif, Jakarta -Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur yang rencananya akan dilantik pada Rabu, (24/3) akan menempati salah satu ruangan di rumah sakit umum daerah Sabu, karena belum adanya gedung dewan.

"Untuk sementara 20 anggota dewan tersebut akan menempati ruangan di rumah sakit Sabu," kata penjabat Bupati Sabu Raijua, Tobias Uly di Kupang, Senin (22/3).

Awalnya, menurut dia, anggota DPRD tersebut akan menempati bekas kantor Camat Sabu Barat, tetapi gedung itu sangat sempit dan panas, sehingga tidak representatif untuk ruang sidang dewan.

Anggota terbanyak berasal dari Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masing-masing empat orang, kemudian dua orang berasal dari Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB). Berikut 10 orang mewakili 10 partai, antara lain Hanura, Gerindra, Patriot, Demokrat, Pelopor, PKPB dan PKS.

Dia mengatakan, gedung DPRD baru akan dibangun pada tahun anggaran 2011 mendatang, karena tahun ini difokuskan pada pembangunan kantor Bupati Sabu Raijua.

Penempatan gedung rumah sakit tersebut, lanjutnya, tidak akan mengganggu pelayanan rumah sakit. "Pasien rumah sakit tetap dilayani di ruang lainnya. Sedangkan ruangan yang digunakan DPRD selama ini tidak dimanfaatkan," katanya. YOHANES SEO

Hamil, Empat Siswa SMKN 3 Kupang Batal Ikut Ujian Nasional

TEMPO Interaktif, Kupang – Sebanyak empat siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak dapat mengikuti Ujian Nasional (UN), Senin (22/3) hari ini, karena empat pelajar tersebut diketahui hamil sebelum pelaksanaan UN yang digelar secara serempak di seluruh Indonesia.

Wakil Kepala SMKN 3 Kupang Bidang Kurikulum, In Walunguru kepada wartawan di sela-sela kegiatan UN di sekolah tersebut, Senin (22/3) menjelaskan, jumlah peserta UN yang terdaftar tahun ini sebanyak 175 siswa, namun empat siswa di antaranya mengundurkan diri, karena diketahui hamil sebelum pelaksanaan ujian, maka jumlah siswa SMKN 3 yang ikut UN tahun ini sebanyak 171 orang.

“Kami ditelepon oleh orang tua empat siswa ini bahwa anak mereka mengundurkan diri, karena diketahui hamil," katanya.

Empat orang ini, lanjut dia, dua siswa dari Kelas Tata Boga, satu siswa dari Akomodasi Perhotelan dan satu siswa lainnya dari Kelas kecantikan. Namun, ia enggan menyebutkan nama siswa tersebut.

Sementara itu, Gubernur NTT, Frans Lebu Raya yang dikonfirmasi terkait siswa yang tidak ikut UN mengatakan, untuk siswa yang hamil diperbolehkan mengikuti UN, karena tahun ini pemerintah telah memberikan kemudahan dalam pelaksanaan ujian. Dimana, siswa yang tak bisa mengikuti UN akan diberikan kesempatan mengikuti ujian susulan dan jika tidak lulus dapat diperkenankan mengikuti ujian ulang.

Karena itu, gubernur melihat bahwa peristiwa keempat siswa yang tidak mengikuti UN lantaran hamil tersebut terletak pada siswa itu sendiri. “Jadi mungkin mereka malu jadi mengundurkan diri. Namun, mereka masih bisa ikut ujian susulan dan ujian ulangan," katanya.

Sedangkan, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (PPO) NTT, Thobias Uly menjelaskan, hinggal pukul 12.00 Wita dirinya belum mendapat laporan tentang jumlah siswa yang tidak mengikuti UN.

Menurut dia, UN tahun ini diikuti 36.485 siswa SMA/MA/SMA SLB dan 12.038 siswa SMK tersebut berjalan aman dan lancar. Berbagai kesiapan, seperti try out yang dibuat sekolah sebelum pelaksanaan ujian membuat persiapan siswa menghadapi UN cukup baik.

Karena itu, ia berani menargetkan kelulusan tahun ini mencapai 80 persen walaupun standar kelulusan tahunini 5,50. “Sampai sekarang belum ada keluhan kekurangan naskah ujian atau keluhan lainnya, sehingga saya optimis target kelulusan 80 persen bisa tercapai,” katanya. YOHANES SEO

Guru dan Pegawai Bertikai, UN Tertunda

TEMPO Interaktif, Kupang - Keributan yang terjadi antara guru dan pegawai di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), membuat terlambat pelaksanaan Ujian Nasional di sekolah tersebut, Senin (22/3). Keterlambatan yang terjadi hanya setengah jam dan ujian akhrinya berjalan dengan lancar.

Ketua Panitia Ujian Nasional, I Nyoman Marteyase dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, membenarkan adanya keributan itu. "Tapi tidak ada kaitan antara perkelahian itu dengan Ujian Nasional karena keributan disebabkan urusan pribadi antara guru dan pegawai itu," kata Nyoman.

Nyoman menegaskan telah mencek langsung permasalahan tersebut dan tidak menemukan masalah lain terkait pelaksanaan Ujian Nasional. “Saya juga tanyakan tentang kekurangan soal, tetapi tidak ditemukan," kata dia.

Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, bersyukur karena menilai pelaksanaan Ujian Nasional tahun ini aman dan lancar. “Lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya,” kata dia usai memantau pelaksanaan ujian itu di sejumlah sekolah di Kota Kupang. YOHANES SEO

Lima Pasang Calon Ikut Pilkada di Sumba Timur

TEMPO Interaktif, Kupang - Sebanyak lima pasangan calon bakal bertarung dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten Sumba Timur. Kelimanya telah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat. "Berdasarkan laporan KPUD sebanyak lima pasangan calon yang telah mendaftar ikut Pilkada Sumba Timur," kata Bupati Sumba Timur, Gideon Mbilijora di Kupang, Senin (22/3).

Lima pasangan calon tersebut, yakni Gideon Mbilijora-Matheus Gitu yang diusung partai Golkar, Pindi Ngadana-Kaburang diusung partai Demokrat, Umbu Manggana-Kristofel Priyang diusung PDIP dan Gerindra.

Paangan calon lainnya, yakni Lukas kaborang-Rambu Lika yang diusung PDK dan partai non seat serta Imanuel Babhu Eha-Umbu Hapu yang diusung partai Hanura dan partai non seat. "Dari semua paket yang maju tidak ada paket yang melalui jalur independen," katanya.

KPU setempat masih melakukan verfikasi dan meneliti berkas pasangan calon yang mendaftar untuk dilengkapi, bagi yang masih kurang. Namun, ia pastikan kelima pasangan calon ini akan bertarung di pilkada Sumba Timur.

Dia mengakui, kelima pasangan calon yang telah mendaftar ke KPU juga telah melakukan tes kesehatan. "Lima pasangan calon yang hampir pasti ikut pilkada ini juga telah menjalani tes kesehatan," katanya.

Menariknya, dari lima calon yang mendaftar terdapat seorang anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Emanuel Babhu Eha dan seorang wanita yakni Rambu Lika. YOHANES SEO

Jumlah Dokter Di Kupang Kurang

TEMPO Interaktif, Kupang -Pemerintah Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) masih kekurangan sebanyak 48 dokter untuk melayani 302.000 penduduk di daerah tersebut.

"Kita hanya miliki 27 dokter saja, sehingga masih kekurangan sekitar 48 dokter lagi untuk melayani masyarakat di daerah ini," kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang, Messe Ataupah kepada wartawan di Kupang, Minggu (21/3).

Jumlah dokter di Kabupaten Kupang hanya sebanyak 27 orang, terdiri dari dokter PNS sebanyak empat orang dan dokter Praktek Tidak tetap (PTT) sebanyak 23 orang. 27 dokter tersebut adalah dokter umum, tanpa dokter spesialis.

Sedangkan jumlah perawat sebanyak 145 orang dan bidan 161 orang. Dengan jumlah yang terbatas ini pihaknya kewalahan mendistribusikan dokter, perawat dan bidan ke 177 desa di daerah ini. "Saya harus memeras otak agar semua masyarakat di daerah ini dapat terlayani dokter, perawat atau bidan," katanya.

Idealnya, menurut dia, seorang dokter hanya melayani 4000 masyarakat, sedangkan seorang perawat melayani 100 lebih masyarakat. Namun, kenyataannya, seorang dokter harus melayani sedikitnya 11.000 masyarakat di daerah ini.

Untuk menutupi kekurangan tenaga medis tersebut, tambahnya, pemerintah daerah menyekolahkan putra-putri berprestasi ke sekolah-sekolah kesehatan. "Diharapkan anak-anak itu bisa melayani masyarakat atau keluarga mereka sendiri," katanya. YOHANES SEO

Persiapan Ujian Nasional di NTT 100 Persen

TEMPO Interaktif, Kupang - Ketua Panitia Pelaksanaan Ujian Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), I Nyoman Martayase, mengatakan bahwa persiapan pelaksanaan UN di wilayahnya sudah selesai. "Kami sudah siap menggelar ujian nasional Senin (22/3), karena persiapan di lapangan sudah 100 persen," kata Marteyase yang dihubungi di Kupang, Sabtu (20/3).

Pendistribusian soal ke sekolah-sekolah telah dilaksanakan. Bahkan, laporan kekurangan soal dari beberapa kabupaten/kota sudah dilengkapi oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (PPO) NTT.

Pendistribusian soal ujian nasional itu, lanjutnya, mendapat pengawalan dari aparat kepolisian. Hal itu guna mengantisipasi bocornya soal UN. "Soal baru boleh dibuka saat UN nanti. Sekarang soal-soal itu masih dalam pengawasan polisi," katanya.

Kekurangan dana sekitar Rp 2 miliar lebih juga sudah teratasi dengan membatalkan kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak terlalu penting, seperti sosialisasi. "Kami fokus pada penggandaan dan pendistribusian soal ke kabupaten dan kota," kata Martayase sambil menambahkan kalau kekurangan dana itu tidak membuat sekolah-sekolah melakukan pungutan.

Ujian Nasional di NTT Senin nanti akan diikuti 232.673 siswa, terdiri dari SMA 36.495, SMK sebanyak 11.889, SD sebanyak 111.088 dan SMP 74.211 siswa.YOHANES SEO

Diduga Aniaya Pemilik Kos, Enam Mahasiswa Kupang Ditangkap

TEMPO Interaktif, Kupang - Sebanyak enam mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), ditahan Kepolisian Sektor Kelapa Lima. Mereka diduga menganiaya pemilik kos hingga lengan kanan korban patah.

Pengeroyokan ini terjadi di Kelurahan Merdeka, Kota Kupang, Sabtu (20/3), setelah korban Fransiskus Gay, 23 tahun, menegur anak kos yang membuat keributan. Merasa tersinggung dengan teguran itu, sejumlah mahasiswa mengeroyok korban.

Akibat pengeroyokan, orang tua korban mendatangi Kepolisian Sektor Kelapa Lima melaporkan kejadian tersebut. Dalam waktu singkat polisi menangkap enam mahasiswa yang diduga pelaku pengoroyokan tersebut.

"Saya dikeroyok oleh mahasiswa di kos-kosan saya, karena saya menegur salah seorang mahasiswa yang buat keributan," kata korban, Fransiskus Gay, di Kupang.

Pengeroyokan tersebut berawal seorang mahasiswa, Ju, yang mendatangi tempat kos mahasiswa Ag untuk bertemu pacarnya untuk suatu urusan. Namun, entah mengapa Ju dengan sang pacar terlibat pertengkaran.

Mendengar keributan itu, ia sebagai pemilik kos menegur Ju dengan pacarnya agar tidak membuat keributan dan meminta Ju segera meninggalkan tempat kos tersebut. "Saya minta dia (Ju) meninggalkan kos-kosan itu, karena membuat keributan," kata Frasiskus Gay.

Tersinggung dan malu dihardik di hadapan pacarnya, Ju langsung memukul korban. Perkelahian antara korban dengan Ju tak terelakkan. Dalam waktu yang bersamaan lima teman Ju ikut mengeroyok korban. Akibat pengeroyokan tersebut lengan kanan korban mengalami patah tulang.

Melihat korban terkapar dengan lengan patah, Ju bersama lima rekannya kabur. Berselang beberapa jam kemudian aparat Polsek Kelapa Lima berhasil menciduk keenam orang yang diduga mengeroyok korban. Mereka semua masih berstatus mahasiswa tersebut.

Wakil Kepala Kepolisian Sektor Kota Kelapa Lima Brigadir Kepala Doni Sigakole mengatakan pihaknya telah menangkap orang yang diduga mengeroyok korban, dan kini mereka ditahan di Polsek Kelapa Lima untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. "Kita sudah tahan pelakunya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku," katanya.

Keenam mahasiswa itu dijerat Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pengeroyokan dan Penganiayaan dengaan ancaman hukuman lima tahun penjara. YOHANES SEO

TNI-Rote Ndao Bikin Monumen di Pulau Ndana

TEMPO Interaktif, Kupang - TNI berencana membangun monumen di Pulau Ndana, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur. Monumen ditujukan sebagai penanda agar tidak ada klaim lagi dari negara lain terutama Australia terhadap kepemilkan pulau di ujung selatan Indonesia itu.

"Saya pastikan pembangunan monumen titik selatan Indonesia itu akan dilaksanakan 2010 ini," kata Komandan korem (Danrem) 161 Wirasaksti Kupang, Kolonel Inf Dody Usodo Hargo, Sabtu (20/3).

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao telah mengusulkan tiga nama pahlawan untuk monumen itu nantinya, yakni Prof. WZ Johanes, Panglima Besar Jenderal Soedirman dan Pancasila Sakti. Dari ketiganya, TNI telah memilih nama Jenderal Soedirman.

Patung atau monumen saat ini masih dalam tahap pemesanan dari Muntilan, Jawa Tengah. "Diharapkan pembangunannya selesai tahun ini," kata Dody.

Bupati Rote Ndao, Lens Haning, mengungkapkan kalau masyarakat Rote Ndao sudah menantikan pembangunan monumen titik selatan itu. Bahkan pemerintah setempat sudah menganggarkan pembangunan monumen tersebut dalam APBD 2010.

Pembangunan monumen ini seharusnya sudah dilaksanakan sejak akhir tahun 2009 lalu. Pembangunan tertunda hanya karena adanya perbedaan nama yang diinginkan oleh pemerintah daerah dan TNI. YOHANES SEO

Imigran Afghanistan Tolak Kembali ke Negaranya

TEMPO Interaktif, Kupang -Imigran gelap asal Afghanistan yang terdampar di Pulau Raijua, Kabupaten Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur meminta agar Polisi Indonesia melepas mereka untuk melanjutkan perjalanan ke Australia, karena mereka menolak dikembalikan ke negaranya.

"Kami tidak ingin kembali ke negara kami, karena kami ingin mencari kedamaian," kata Abbas, 33 tahun, salah seorang imigran di Kupang, (19/3). Sebanyak 66 imigran gelap yang semuanya laki-laki, malam tadi dievakuasi oleh Polisi Air Polda NTT dari kabupaten Sabu Raijua ke Kupang untuk selanjutnya dideportasi ke negaranya.

Menurut Abbas, ia bersama rekan-rekannya meninggalkan Afghanistan karena ingin mencari kehidupan yang lebih baik di Australia. "Di Afghanistan ada perang, tidak ada damai dan makanan. Kami ingin damai," katanya.

Ia berharap pemerintah Indonesia membolehkan mereka melanjutkan pelayaran menuju Australia, karena tidak ingin kembali ke negaranya. Selain itu, Abbas juga berharap polisi mengembalikan uang mereka secara utuh. "Polisi sita seluruh uang yang kami bawa. Banyak sekali. Kami percaya polisi Indonesia akan mengembalikan uang kami," katanya.

Sementara itu, Kepala seksi Operasi Pol Air Polda NTT, Komisaris Bayu mengatakan, sesuai hasil pemeriksaan polisi hanya satu orang yang memiliki paspor, sehingga polisi menahan mereka dengan tuduhan memasuki wilayah Indonesia secara tidak resmi.

Menurut dia, jalur imigran illegal tujuan Australia yang sebelumnya mengunakan rute Lombok-Pulau Rote-Pulau Pasir, kini dialihkan dari Sulawesi-Pulau Sabu dan Raijua-Pulau Pasir.

Ini ditandai dengan mulai berkurangnya penangkapan imigran gelap di perairan Pulau Rote sejak lima bulan terakhir. Sebaliknya, penangkapan 68 imigran itu adalah kedua kalinya, setelah sebelumnya penangkapan 55 imigran di perairan Sabu pada 13 Januari lalu.

Terkait pengalihan rute penyelundupan imigran tersebut, tambah Bayu, polisi segera menempatkan sebuah kapal patroli di perairan Sabu dan Raijua untuk mengawasi imigran. "Kita akan tempatkan kapal patroli di perairan Sabu guna mengantisipasi masuknya imigran," katanya. YOHANES SEO