TEMPO Interaktif, Kupang -Pemerintah pusat menyiapkan dana sebesar Rp12,5 miliar untuk membangun kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diperuntukan bagi empat anggota DPD asal Nusa Tenggara Timur. "Sesuai aturan semua anggota senator berkantor di masing-masing ibukota provinsi. Sedangkan di Jakarta hanya mengikuti rapat atau sidang sesuai agenda," kata Anggota DPD RI, Paul Liyanto di Kupang, Selasa (30/3).
Dalam pemaparannya ke Wakil Gubenur NTT, Esthon Foenay, Paul Liyanto mengatakan, total luas lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan kantor senator tersebut seluas 1.500 meter persegi. Untuk gedung seluas 1.300 meter persegi.
"Gedung tersebut dirancang empat lantai dengan kualitas gedung tipe A. Gedung ini dilengkapi dengan lift yang menghubungkan satu lantai dengan lantai lainnya," katanya.
Dia menjelaskan, lantai satu gedung itu akan digunakan sebagai ruang sekretaris dan ruang penunjang. Lantai dua merupakan tempat empat orang senator berkantor, ditambah masing-masing sekretaris.
Lantai tiga terdapat ruang tamu dan ruang rapat yang berkapasitas kurang lebih 100-200 orang. Sedangkan lantai empat merupakan perpustakaan yang menyiapkan berbagai literatur terutama berkaitan dengan keberadaan senator.
Pembangunan kantor tersebut sangat bergantung pada kesiapan lahan oleh pemerintah daerah. "Jika sudah ada, harus dibuat berita acara penyerahan disertai penandatanganan nota kesepahaman. Syaratnya, harus berada di lingkungan perkantoran," katanya.
Ia menargetkan pembangunan gedung senator tersebut berhakhir 2011 mendatang. "Kita targetkan gedung tersebut rampung 2011," katanya.
Wakil Gubernur NTT, Esthon Foenay mengatakan, pada prinsipnya pemerintah provinsi mendukung pembangunan kantor senator asal NTT di ibukota provinsi.
Pembangunan kantor ini, menurut wagub, dapat memberi nilai investasi baru bagi daerah ini. Diharapkan, bahan bangunan untuk kegiatan pembangunan kantor itu tidak didatangkan dari luar NTT. "Ini berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja," katanya.
Pemerintah NTT menyiapkan lahan di Jalan Polisi Militer tepat berada di samping Kantor KPU NTT dan Badan Bimas Ketahanan Pangan (B2KP) NTT serta lokasi lainnya terletak di Jalan Palapa, Kota Kupang.
YOHANES SEO
Selasa, 30 Maret 2010
Senin, 29 Maret 2010
Sekitar 74 Ribu Siswa SMP Nusa Tenggara Timur Ikut Ujian Nasional
TEMPO Interaktif, Kupang - Sebanyak 74.182 siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di 1.009 sekolah di Nusa Tenggara Timur (NTT) mengikuti ujian nasional (UN) yang digelar sejak Senin (29/3) hingga Kamis (1/4).
"Semua SMP sudah siap menggelar ujian nasional. Bahkan, siswanya juga sudah dipersiapkan secara baik," kata Ketua Panitia Ujian Nasional NTT, I Nyoman Mertayasa, di Kupang, Senin (29/3).
Menurut dia, semua naskah ujian nasional SMP juga sudah didistribusikan ke semua sekolah dengan pengawalan dari aparat keamanan. Selain itu, ujian nasional SMP ini akan diawasi Tim Pemantau Independen (TPI) dari perguruan tinggi. "Tidak ada masalah lagi soal naskah UN, karena semuanya telah didistribusikan ke sekolah oleh Dinas Pendidikan kabupaten/kota," kata dia.
Dia menambahkan pelaksanaan ujian nasional hari pertama akan dimulai dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, selanjutnya Bahasa Inggris, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).
Ia berharap ujian nasional SMP berjalan aman dan lancar, seperti ujian nasional SMA dan SMK. Karena itu, ia meminta dukungan semua pihak agar ujian nasional SMP ini juga berjalan baik, sehingga memperoleh hasil yang memuaskan. "Kami berharap adanya dukungan semua pihak agar ujian nasional SMP dapat berjalan lancar, seperti ujian nasional SMA dan SMK," kata dia.
YOHANES SEO
Sebanyak 91 Ribu Warga Nusa Tenggara Timur Terancam Kelaparan
TEMPO Interaktif, Kupang - Sebanyak 91 ribu penduduk di Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT), terancam kelaparan setelah daerah itu mengalami rawan pangan akibat gagal panen.
"Sabu Raijua sudah dipastikan mengalami rawan pangan tahun ini, akibat gagal panen," kata Penjabat Bupati Sabu Raijua, Tobias Uly, di Kupang, Senin (29/3).
Menurut dia, rawan pangan yang dialami masyarakat Sabu Raijua ini disebakan curah hujan yang sangat sedikit. Hujan di Kabupaten itu pada bulan ini hanya empat kali, sehingga hampir seluruh tanaman masyarakat gagal.
Akibatnya, kondisi di masyarakat di kabupaten tersebut sudah sangat memprihatinkan, karena tanaman milik masyarakat, seperti jagung, kacang hijau, dan kacang tanah gagal panen.
Kejadian ini merata hampir di enam kecamatan di kabupaten tersebut. "Tanaman yang berhasil (panen) tidak mencapai 10 hektare. Itu pun hasilnya sangat minim," kata dia.
Karena itu, Tobias mengimbau masyarakat di Sabu untuk menghemat pangan dengan tidak menggelar pesta dan acara-acara adat. "Saya himbau agar acara adat ditunda hingga tahun depan baru digelar," kata dia.
Selain itu, hasil gula air yang dipakai masyarakat untuk bertahan hidup diharapkan tidak seluruhnya dijual ke luar pulau Sabu, tetapi disimpan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Sabu. "Biasanya gula Sabu dijual ke Pulau Sumba, namun saya minta dibatasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disini," kata dia.
Untuk mengatasi masalah rawan pangan ini, tambah Tobias, pemerintah daerah akan menyalurkan beras miskin (Raskin) sebanyak 200 ton kepada masyarakat miskin di daerah itu. "Raskin mulai kita salurkan pada awal April 2010 ini," katanya.
Selain itu, pihaknya juga telah meminta bantuan beras pemerintah sebanyak 100 ton ke pemerintah provinsi serta dua ton beras bantuan dari dinas sosial. "Beras bantuan itu akan disalurkan, setelah penyaluran beras raskin," kata dia.
YOHANES SEO
Krisis Pangan, Ratusan Keluarga di NTT Makan Pakan Ternak
TEMPO Interaktif, Kupang - Ratusan kepala keluarga di Desa Bena, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT), sebulan terakhir ini mulai mengkonsumsi putak (pakan ternak) karena mengalami rawan pangan akibat gagal panen.
Putak merupakan bahan makanan dari pohon lontar yang biasanya digunakan masyarakat sebagai pakan ternak. Akibat kekurangan pangan, masyarakat terpaksa makan makanan tersebut. Bagian tengah batang lontar yang biasa digunakan sebagai pakan ternak ini dijemur hingga kering lalu ditumbuk dan disaring, sebelum dimasak untuk dikonsumsi.
"Kita manfaatkan batang lontar sebagai jagung dan beras untuk bertahan hidup," kata warga Amanuban Selatan, Dominggus Oematan, di Kupang, Selasa (30/2).
Menurut dia, sekitar 500 dari 8.000 kepala keluarga di kecamatan itu yang mengkonsumsi putak, karena mengalami rawan pangan akibat gagal panen.
Dia mengatakan ribuan hektare tanaman jagung milik petani di kecamatan ini mati, karena kekeringan. Hal itu disebabkan tidak turunnya hujan, sehingga tanaman jagung milik masyarakat yang sedang berbunga tak sempat berbuah dan petani pun gagal panen.
Minimnya curah hujan pun mengakibatkan ribuan hektare sawah tak bisa digarap petani, karena kurangnnya ketersediaan air. "Kita tidak menggarap sawah dan lahan pertanian lainnya, karena tidak ada air yang mengairinya," kata dia.
Sementara itu, Staf Desa Bena, Kecamatan Amanuban Selatan, Jemi Benu, mengatakan masyarakat di kecamatan mengkonsumsi putak sejak sebulan lalu. "Kita sudah mengajukan permohonan ke pemerintah daerah, namun hingga saat ini tidak ditanggapi," kata dia.
YOHANES SEO
Putak merupakan bahan makanan dari pohon lontar yang biasanya digunakan masyarakat sebagai pakan ternak. Akibat kekurangan pangan, masyarakat terpaksa makan makanan tersebut. Bagian tengah batang lontar yang biasa digunakan sebagai pakan ternak ini dijemur hingga kering lalu ditumbuk dan disaring, sebelum dimasak untuk dikonsumsi.
"Kita manfaatkan batang lontar sebagai jagung dan beras untuk bertahan hidup," kata warga Amanuban Selatan, Dominggus Oematan, di Kupang, Selasa (30/2).
Menurut dia, sekitar 500 dari 8.000 kepala keluarga di kecamatan itu yang mengkonsumsi putak, karena mengalami rawan pangan akibat gagal panen.
Dia mengatakan ribuan hektare tanaman jagung milik petani di kecamatan ini mati, karena kekeringan. Hal itu disebabkan tidak turunnya hujan, sehingga tanaman jagung milik masyarakat yang sedang berbunga tak sempat berbuah dan petani pun gagal panen.
Minimnya curah hujan pun mengakibatkan ribuan hektare sawah tak bisa digarap petani, karena kurangnnya ketersediaan air. "Kita tidak menggarap sawah dan lahan pertanian lainnya, karena tidak ada air yang mengairinya," kata dia.
Sementara itu, Staf Desa Bena, Kecamatan Amanuban Selatan, Jemi Benu, mengatakan masyarakat di kecamatan mengkonsumsi putak sejak sebulan lalu. "Kita sudah mengajukan permohonan ke pemerintah daerah, namun hingga saat ini tidak ditanggapi," kata dia.
YOHANES SEO
Pembentukan Kabupaten Malaka Terhambat Moratorium
TEMPO Interaktif, Kupang - Wakil Bupati Belu, Ludovikus Taolin mengatakan, pembentukan Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT) terhambat moratorium (Penghentian sementara) pemekaran wilayah di Indonesia oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri). "Semua kelengkapan adminitrasi dan fisik sudah lengkap, hanya menunggu pencabutan moratorium dari Mendagri," kata Ludovikus Taolin yang di hubungi di Atambua, Belu, hari ini.
Menurut dia, Pemerintah provinsi bersama DPRD NTT telah mengusulkan pemekaran Kabupaten Malaka dengan Belu ke pemerintah pusat, sejak Desember 2009 lalu. "Semua (persyaratan) sudah lengkap, sekarang tinggal berjuang bersama-sama agar Malaka segera terbentuk" kata Taolin.
Taolin berharap pembentukan Kabupaten Malaka proses pemekaran atau pembentukan Kabupaten Malaka selesai pada 2011 mendatang. Pada 2010, NTT mengusulkan pemekaran tiga kabupaten, yakni Kabupaten dengan Malaka, Flores Timur dan Adonara serta Maumere ditingkatkan statusnya menjadi Kota.
Taolin menilai, tersendatnya proses pembentukan Kabupaten Malaka, karena keluarnya peraturan Mendagri yang menghentikan sementara pemekaran daerah untuk memonitoring dan mengevaluasi kabupaten yang telah dimekarkan dalam tiga tahun terakhir.
YOHANES SEO
Menurut dia, Pemerintah provinsi bersama DPRD NTT telah mengusulkan pemekaran Kabupaten Malaka dengan Belu ke pemerintah pusat, sejak Desember 2009 lalu. "Semua (persyaratan) sudah lengkap, sekarang tinggal berjuang bersama-sama agar Malaka segera terbentuk" kata Taolin.
Taolin berharap pembentukan Kabupaten Malaka proses pemekaran atau pembentukan Kabupaten Malaka selesai pada 2011 mendatang. Pada 2010, NTT mengusulkan pemekaran tiga kabupaten, yakni Kabupaten dengan Malaka, Flores Timur dan Adonara serta Maumere ditingkatkan statusnya menjadi Kota.
Taolin menilai, tersendatnya proses pembentukan Kabupaten Malaka, karena keluarnya peraturan Mendagri yang menghentikan sementara pemekaran daerah untuk memonitoring dan mengevaluasi kabupaten yang telah dimekarkan dalam tiga tahun terakhir.
YOHANES SEO
Chris John Masih Bungkam soal Siapa Lawan Berikutnya
TEMPO Interaktif,Kupang:Juara gelar Super Champions kelas bulu WBA, Chris John mengatakan, dirinya belum mengetahui siapa lawan yang akan dihadapinya pada perebutan gelar berikutnya.
"Saya belum diberitahukan oleh pelatih dan manager, siapa lawan saya," kata Chris John ketika berkunjung ke Kupang, NTT untuk pembuatan iklan salah satu produsen minuman ringan terkenal, Minggu (28/3).
Chris John dikabarkan akan bertarung melawan petinju asal Argentina yang digelar di Bali, 22 Mei 2010. Ada dua nama yang siap menjadi lawan Chris John yakni Jonathan Victor Barros dan Fernando Saucedo.
Ia mengaku siap menghadapi siapa pun lawan yang ditentukan oleh promotor dan manajer, karena saat ini ia juga sedang fokus berlatih di Australia. "Saya sudah berlatih selama 1,5 bulan di Australia, setelah ini saya harus kembali untuk lanjutkan latihan saya di sana," katanya.
Tentang kegiatan pembuatan iklan, Chris mengaku tidak mengganggu program latihannya. "Menurut pelatih, kondisi saya cukup baik, sehingga saya diberikan kesempatan untuk beristirahat beberapa hari. Istirahat itu saya sempatkan untuk pembuatan iklan," katanya.
Banyak pihak menilai pukulan-pukulan Chris John sudah tidak mematikan seperti dulu yang sering menjatuhkan lawannya. "Tidak mudah untuk Meng-KO lawan. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan, jangan sampai jadi bumerang bagi saya," katanya.
Promotor tinju Chris John, Zaenal Thayeb mengatakan, dirinya mendapat kabar dari Manajemen Chris John bahwa lawan pada pertarungan mendatang adalah petinju Argentina. Kemungkinan lawan Chris John adalah Fernando Saucedo.
YOHANES SEO
PT Pupuk Kaltim Batasi Distribusi Pupuk
TEMPO Interaktif, Kupang - Distribusi pupuk bersubsidi ke kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai dibatasi oleh PT Pupuk Kaltim guna mengantisipasi terjadinya penimbunan sebelum adanya kenaikan harga pupuk subsidi pada April 2010.
"Kita batasi dulu pendistribusian pupuk ke kabupaten/kota sebelum harga pupuk dinaikan," kata Kepala PT Pupuk Kaltim NTT, Tumpal Pangabean di Kupang, Sabtu (27/3).
Pada 2010 ini, NTT mendapat kuota pupuk subsidi dari pemerintah pusat sebanyak 33 ribu ton untuk memenuhi kebutuhan petani di 21 kabupaten/kota.
Pembatasan ini, menurut dia, untuk menjaga agar tidak terjadi penimbunan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk mencari keuntungan saat pemerintah menaikan harga pupuk subsidi. "Kita antisipasi agar tidak ada oknum yang mencari keuntungan dengan kenaikan harga pupuk," katanya.
Selain itu, tambahnya, pihaknya juga mengantisipasi terjadinya penyeludupan pupuk subsidi ke Timor Leste, jika pendistribusiannya berlebihan. "Kita distribusi pupuk sesuai permintaan dari kabupaten, karena takut ada yang diseludupkan secara illegal ke Timor Leste," katanya.
Ia mengaku telah berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara dan Belu untuk mengawasi pendistribusian pupuk di daerahnya masing-masing agar tidak ada yang diseludupkan ke Timor Leste. "Pendistribusian pupuk ke tiga kabupaten ini sudah dibatasi sejak Bulan Februari lalu untuk menghindari peneyeludupan itu," katanya.
Pendistribusian pupuk Bulan Februari ke Kabupaten Belu hanya sebanyak 326 ton, Timor Tengah Utara 177 ton dan Timor Tengah Selatan sebanyak 32 ton.
Sedangkan, total keseluruhan pupuk subsidi yang telah didistribusikan ke 21 kabupaten/kota di NTT sebanyak 8.643 ton dengan perincian, Januari 2.430 ton, Februari 3.415 ton dan Maret 2.798 ton.
YOHANES SEO
Kalla Minta Relawan PMI Kupang Siaga Bencana
TEMPO Interaktif, Kupang - Ketua umum Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla meminta kepada sukarelawan dan pengurus PMI di Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk selalu siap siaga dan cepat mengambil tindakan saat terjadi bencana.
"PMI harus tanggap terhadap semua persoalan, sehingga harus lebih cepat lebih baik," kata Jusuf Kalla saat bertatap muka dengan pegurus PMI NTT di Kupang, Sabtu (27/3).
Bahkan, ia mengajak PMI NTT untuk menggunakan slogan "lebih cepat lebih baik" yang dipopulerkannya saat bertarung pada pemilu presiden dan wakil presiden pada 2009 lalu.
Menurut dia, PMI harus cepat tanggap tehadap penanganan korban bencana dalam waktu singkat, yakni satu kali 24 jam, karena jika penanganannya melewati waktu tersebut, maka korbannya dipastikan akan tewas. "Tindakan awal penanganan korban bencana harus satu kali 24 jam, jangan lebih," katanya.
Saat terjadi bencana, lanjutnya, tentunya akan banyak bantuan dari pemerintah, namun relawan PMI harus tetap siap siaga untuk membantu para korban bencana.
Ia juga mengingatkan para pengurus dan sukarelawan PMI untuk memegang teguh tiga tugas pokok PMI, yakni melakukan donor dan tranfusi darah, mengatasi masalah kemanusiaan saat terjadi bencana dan kegiatan kesehatan dan sosial lainnya. "Kegiatan sosial agak kurang dilakukan oleh PMI. Padahal, tugas ini juga merupakan bagian penting dari PMI untuk mencegah terjadinya bencana sosial," katanya.
Hambatan dalam menjalankan tugas PMI, katanya, jika tugas donor dan transfusi telah dilakukan, namun tidak ada bencana, maka akan sia-sia. Karena itu, ia berharap relawan PMI berbaur di masyarakat dengan memberikan sosialisasi tentang pencegahan terjadi bencana sosial dan alam. "Bila perlu jalankan programkan sejuta sekop dengan mengajak masyarakat menanam untuk mencegah terjadinya becana alam," katanya.
YOHANES SEO
Sabtu, 27 Maret 2010
Pengiriman 58 Tenaga Kerja Ilegal ke Malaysia Digagalkan
TEMPO Interaktif, Kupang - Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) NTT berhasil menggagalkan pemberangkatan sebanyak 58 tenaga kerjaillegal ke Malaysia.
"Mereka digagalkan keberangkatannya, karena tidak miliki dokumen lengkap," kata Toto, Kepala Seksi penempatan tenaga kerja Indonesia BP3TKI Nusa Tenggara Timur, di Kupang, Sabtu (27/3).
Tenaga kerja tersebut diamankan di pelabuhan Tenau, Kupang saat hendak diberangkatkan menggunakan kapal motor Bukit Siguntang menuju Kalimantan dan selanjutnya akan dikirim ke Malaysia.
Menurut dia, rata-rata tenaga kerja itu berasal dari Kabupaten Belu. Mereka direkrut oleh PT Bagoes Bersaudara. Padahal moratorium tenaga kerja ke Malaysia belum disepakati.
Tenaga kerja yang digagalkan tersebut langsung dibawa kembali ke tempat penampungan di Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, selanjutnyam diserahkan ke Polresta Kupang untuk dimintai keterangan. "Para TKI tersebut tidak miliki dokumen lengkap, seperti job order dan surat izin penyerahan," katanya.
Sementara itu, seorang pekerja, Wilfridus Lakabili asal Desa Haikesak Kabupaten Belu mengatakan, dirinya direkrut untuk dipekerjakan sebagai buruh pabrik, namun tidak diketahui pabrik yang akan ditempatinya.
Diakuinya, mereka diiming-iming dengan gaji yang besar dari perusahaan yang merekrut mereka, sehingga dirinya tergiur untuk bekerja di Malaysia melalui perusahan tersebut. Saat ini, para tenaga kerja tersebut masih diamankan di Polresta Kupang, sambil menunggu tindaklanjut penangangan mereka.
YOHANES SEO
"Mereka digagalkan keberangkatannya, karena tidak miliki dokumen lengkap," kata Toto, Kepala Seksi penempatan tenaga kerja Indonesia BP3TKI Nusa Tenggara Timur, di Kupang, Sabtu (27/3).
Tenaga kerja tersebut diamankan di pelabuhan Tenau, Kupang saat hendak diberangkatkan menggunakan kapal motor Bukit Siguntang menuju Kalimantan dan selanjutnya akan dikirim ke Malaysia.
Menurut dia, rata-rata tenaga kerja itu berasal dari Kabupaten Belu. Mereka direkrut oleh PT Bagoes Bersaudara. Padahal moratorium tenaga kerja ke Malaysia belum disepakati.
Tenaga kerja yang digagalkan tersebut langsung dibawa kembali ke tempat penampungan di Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, selanjutnyam diserahkan ke Polresta Kupang untuk dimintai keterangan. "Para TKI tersebut tidak miliki dokumen lengkap, seperti job order dan surat izin penyerahan," katanya.
Sementara itu, seorang pekerja, Wilfridus Lakabili asal Desa Haikesak Kabupaten Belu mengatakan, dirinya direkrut untuk dipekerjakan sebagai buruh pabrik, namun tidak diketahui pabrik yang akan ditempatinya.
Diakuinya, mereka diiming-iming dengan gaji yang besar dari perusahaan yang merekrut mereka, sehingga dirinya tergiur untuk bekerja di Malaysia melalui perusahan tersebut. Saat ini, para tenaga kerja tersebut masih diamankan di Polresta Kupang, sambil menunggu tindaklanjut penangangan mereka.
YOHANES SEO
Jumat, 26 Maret 2010
Terminal Lintas Batas dengan Timor Leste Belum Dioperasikan
TEMPO Interaktif, Kupang - Terminal penumpang dan barang lintas batas yang menghubungkan Indonesia dengan Timor Leste di Mota'ain, Silawen Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga saat ini belum dioperasikan oleh pemerintah daerah setempat.
Padahal, terminal tersebut telah diserahkan pengelolaannya dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah provinsi yang dilanjutkan ke Pemerintah Kabupaten Belu sejak 3 Februari 2010 lalu.
"Terminal ini belum dioperasikan, karena sarana-prasarana terminal masih minim," kata Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Belu, Jossetiawan Manek yang dihubungi di Atambua, Jumat (26/3).
Selain sarananya masih minim, menurut dia, untuk perbaikan fasilitas yang rusak belum bisa dilakukan, karena anggarannya belum tersedia. "Ada beberapa bagian penting yang belum ada seperti portal, instalasi air, jembatan timbang dan genset. Kami kesulitan menambah fasilitas itu," katanya.
Untuk mengatasi masalah itu, pemerintah Kabupaten Belu akan mengajukan dana perbaikan fasilitas pada perubahan anggaran nanti. "Anggaran perbaikan akan kita ajukan saat perubahan anggaran" katanya.
Walaupun masih banyak kekurangan pada terminal tersebut, namun pemerintah Kabupaten Belu bertekad mengoperasikan terminal tersebut pada Bulan April 2010 ini. "April ini, kita mulai mengoperasikan terminal ini," katanya.
Selain terminal lintas batas, tambahnya, rencananya tahun ini juga Pelabuhan Fery Teluk Gurita akan diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah kabupaten Belu.
Sementara itu, Pemerintah Kota Kupang juga akan membangun terminal bus internasional di atas lahan seluas 3,5 hektare sehingga bus-bus dengan tujuan ke dan dari Timor Leste dapat menyinggahi terminal tersebut.
YOHANES SEO
Dua Imigran Afganistan yang Kabur Ditemukan Terdampar di Sumba
TEMPO Interaktif, Kupang - Dua imigran Afganistan yang kabur saat dievakuasi dari Pulau Raijua, Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT), ditemukan terdampar di pesisir Kabupaten Sumba Timur, Jumat (26/3).
Keduanya merupakan bagian dari 68 imigran yang terdampar di Raijua dalam pelayaran menuju Australia, Selasa (16/3). Dua imigran itu ditemukan warga di pantai Desa Pahunga Lodu, Kecamatan Pahunga Lodu, sebelum diantar ke masjid di Waingapu, Ibu Kota Sumba Timur.
"Kita belum ketahui apakah dua imigran tersebut merupakan bagian dari 68 imigran yang terdampar di Sabu," kata Humas Kepolisian Daerah NTT Komisaris Okto Riwu yang dihubungi di Kupang, Jumat (26/3).
Menurut dia, kedua imigran tersebut telah diamankan aparat Kepolisian Resor Sumba Timur untuk dimintai keterangan tentang keterkaitan mereka dengan 68 imigran yang terdampar di Sabu Raijua. Dalam keterangannya mereka membantah merupakan bagian dari 68 imigran itu. "Kita masih mengorek keterangan dari mereka," katanya.
Wakil Kepala Kepolisian Resor Sumba Timur Komisaris Anton Nugroho mengatakan, polisi belum berhasil mengumpulkan keterangan dari dua imigran itu, karena kendala bahasa. Namun, sejumlah keterangan yang berhasil dikumpulkan, polisi tidak mengirim kembali mereka kenegaranya.
Berdasarkan pengakuan, keduanya keluar dari Afganistan ke Dubai sebelum ke Jakarta dan melanjutkan perjalanan ke Surabaya. Dari Surabaya, mereka gunakan kapal laut ke Sumba Timur. Namun, polisi masih ragu dengan keterangan keduanya.
Pada bagian lain, keduanya mengaku melarikan diri dari tempat penampungan di sebuah kota di Indonesia. "Kami bingung berbulan-bulan di tempat penampungan. Kami ingin mencari kerja," kata Sayid Mirza, seperti disampaikan Anton.
YOHANES SEO
Kupang Butuh 700 Kantong Darah
TEMPO Interaktif, Kupang - Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Nusa Tenggara Timur (NTT), Guido Fulbertus mengatakan, kebutuhan darah untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit di Kota Kupang dalam sebulan mencapai 700 kantong darah. "Kita butuh 700 kantong darah setiap bulannya yang disuplai ke rumah sakit di Kota Kupang," kata Ketua PMI, Gudio Fulbertus di Kupang, Jumat (26/3).
Menurut dia, darah yang didapat dari hasil pendonoran setiap bulannya akan disuplai ke rumah sakit umum daerah (RSUD) Johanes Kupang, rumah sakit Wirasakti, Bayangkara dan sejumlah rumah sakit kecil lainnya.
Diakuinya, kebutuhan darah ini terkadang tidak bisa dipenuhi oleh PMI, karena kurangnya minat dan kesadaran masyarakat untuk mendonor darah setiap bulannya. "Terkadang setiap bulan mencapai 700 kantong, tapi kadang kurang," katanya.
Ia heran dengan jumlah masyarakat 300 lebih jiwa ini masih kurang sadar untuk mendonorkan darahnya guna membantu saudara-saudara yang sedang sakit dan membutuhkan darah. "Saya berharap masyarakat mau melakukan donor darah setiap bulannya," katanya.
Untuk meningkatkan kesadaran itu, lanjutnya, maka Ketua Umum PMI, Jusuf Kalla akan berkunjung ke Kupang, NTT dalam rangka konsolidasi organisasi PMI, sekaligus mengajak masyarakat Kupang untuk terus melakukan donor darah. "Besok, Sabtu (27/3) Jusuf Kalla akan berkunjung ke Kupang sebagai ketua PMI," katanya.
Menurut dia, Jusuf Kalla tidak melakukan kegiatan donor darah di NTT, namun hanya mengunjungi kantor PMI NTT dan memberikan pembekalan kepada relawan PMI di NTT. "Tidak ada kegiatan donor darah dalam kunjungan ketua PMI ini," katanya.
YOHANES SEO
Perang Tanding, 55 Warga Diamankan Aparat
TEMPO Interaktif, Kupang - Sebanyak 55 warga Desa Ede, Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Nusa Tenggara Timur (NTT) diamankan aparat kepolisian setempat setelah terjadinya perang tanding dengan warga Desa Waetana yang menyebabkan Yudas Yerudara tewas.
"Sebanyak 55 lebih warga yang diamankan untuk dimintai keterangan terkait perang tanding ini," kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Stef Dapa Loka yang dihubungi dari Kupang, Jumat (26/3).
Menurut dia, situasi di lokasi perang tanding Desa Waetana, Kabupaten Sumba Barat sudah mulai kondusif. Namun, aparat kepolisian, TNI dan Pol PP tetap disiagakan di lokasi tersebut untuk mengantisipasi meluasnya perang tanding itu.
Bahkan, lanjutnya, Bupati Sumba Barat, Julius Pote Leba dan Bupati Sumba Barat Daya, Kornelius Kodi Mete, saat ini sedang memantau kondisi di Desa waetana. "Saat ini saya bersama Bupati dua kabupaten melakukan pemantauan di lokasi perang tanding," katanya.
Ditanya soal korban pembunuhan, jelasnya, korban pembunuhan telah dievakuasi ke rumah sakit, dan saat ini polisi sedang mencari pelaku pembunuhan dan sebagian tubuh korban yang hilang, seperti kepala, kedua tangan dan sebagian isi perut. "Belum ditemukan bagian tubuh yang hilang dari korban tersebut," katanya.
Sementara itu, Kepala Kesbangpolinmas provinsi NTT, Sisilia Sona mengatakan, pihaknya telah menerima informasi tentang perang tanding tersebut, dan dilaporkan suasananya sudah kondusif.
Menurut dia, perang tanding tersebut disebabkan masalah batas wilayah antara kedua desa tersebut. Dimana, dalam kesepakatan antara kedua desa, walaupun kedua desa berada di kabupaten yang berbeda, namun tanah diperbatasan kedua desa menjadi milik bersama.
Namun, kenyataannya warga desa Waetana menganggap kesepakatan itu tidak diberlaku lagi setelah pemekaran kabupaten, dan diklaim warga desa tersebut, sehingga terjadilah perang tanding. "Masalah ini sudah ditangani oleh aparat keamanan di daerah tersebut," katanya.
Diketahui, perang tanding antarwarga Desa Ede dan Waetana menyebabkan seorang warga tewas, Yudas Yerudara, dan tiga unit rumah dibakar serta dua traktor dibakar.
YOHANES SEO
"Sebanyak 55 lebih warga yang diamankan untuk dimintai keterangan terkait perang tanding ini," kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Stef Dapa Loka yang dihubungi dari Kupang, Jumat (26/3).
Menurut dia, situasi di lokasi perang tanding Desa Waetana, Kabupaten Sumba Barat sudah mulai kondusif. Namun, aparat kepolisian, TNI dan Pol PP tetap disiagakan di lokasi tersebut untuk mengantisipasi meluasnya perang tanding itu.
Bahkan, lanjutnya, Bupati Sumba Barat, Julius Pote Leba dan Bupati Sumba Barat Daya, Kornelius Kodi Mete, saat ini sedang memantau kondisi di Desa waetana. "Saat ini saya bersama Bupati dua kabupaten melakukan pemantauan di lokasi perang tanding," katanya.
Ditanya soal korban pembunuhan, jelasnya, korban pembunuhan telah dievakuasi ke rumah sakit, dan saat ini polisi sedang mencari pelaku pembunuhan dan sebagian tubuh korban yang hilang, seperti kepala, kedua tangan dan sebagian isi perut. "Belum ditemukan bagian tubuh yang hilang dari korban tersebut," katanya.
Sementara itu, Kepala Kesbangpolinmas provinsi NTT, Sisilia Sona mengatakan, pihaknya telah menerima informasi tentang perang tanding tersebut, dan dilaporkan suasananya sudah kondusif.
Menurut dia, perang tanding tersebut disebabkan masalah batas wilayah antara kedua desa tersebut. Dimana, dalam kesepakatan antara kedua desa, walaupun kedua desa berada di kabupaten yang berbeda, namun tanah diperbatasan kedua desa menjadi milik bersama.
Namun, kenyataannya warga desa Waetana menganggap kesepakatan itu tidak diberlaku lagi setelah pemekaran kabupaten, dan diklaim warga desa tersebut, sehingga terjadilah perang tanding. "Masalah ini sudah ditangani oleh aparat keamanan di daerah tersebut," katanya.
Diketahui, perang tanding antarwarga Desa Ede dan Waetana menyebabkan seorang warga tewas, Yudas Yerudara, dan tiga unit rumah dibakar serta dua traktor dibakar.
YOHANES SEO
Kamis, 25 Maret 2010
Perang Tanding di Sumba, Satu Orang Tewas
TEMPO Interaktif, Kupang - Perang tanding antar warga Desa Waetana, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat dengan warga Desa Ede, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat daya (SBD) menewaskan seorang warga, Yudas Yerudara.
"Perang tanding sudah berlangsung sejak Rabu kemarin dan berlanjut hingga hari ini," kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Sumba Barat, Sape Pua Meno yang berada di lokasi perang, hari ini. Menurut dia, perang tanding ini pecah diduga karena masalah batas antar desa di dua kabupaten tersebut.
Awalnya, kata Sape Pua, warga Desa Ede melakukan penyerangan kepada warga Desa waetana yang sedang menggelar pertemuan membahas sengketa batas wilayah antara desa tersebut. Buntut dari penyerangan itu, perang tanding di hutan pun tak terhindarkan.
Seorang warga Desa Waetana, Yudas Yerudara tewas dicincang oleh warga Desa Ede. Bahkan, kepala, tangan dan sebagian isi perut korban hilang. "Kaki korban dicincang hingga kecil-kecil," kata Sape Pua.
Selain itu, tiga unit rumah warga dan dua traktor tangan milik warga desa Waetana juga dibakar.
Aparat kepolisian Polres Sumba Barat, TNI, Brimob dan Pol PP sudah diterjunkan ke lokasi kejadian. "Polisi sedang menuju ke desa Eda untuk melakukan penyisiran dan memburu pelaku pembunuhan itu," ujar Sape Pua.
YOHANES SEO
Rabu, 24 Maret 2010
BPK Temukan Indikasi Kerugian Negara Rp 371 Juta
TEMPO Interaktif, Kupang -Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan Nusa Tenggara Timur menemukan indikasi kerugian negara sebesar Rp 371 juta dari pemanfaatan dana dekonsentrasi tahun 2009 di Kupang, yang dikelola oleh pemerintah provinsi.
"Banyak proyek di Kupang menggunakan dana dekon, terindikasi merugikan negara," kata Kepala perwakilan BPK NTT, Muhamad Yusuf Guntur saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2009 kepada Walikota Kupang, Daniel Adoe di Kupang, Kamis (25/3).
Menurutnya temuan itu setelah BPK melakukan audit pengelolaan dana dekonsentrasi di Kota Kupang. Namun, diakuinya, BPK tidak akan meminta pemerintah kota dan DPRD untuk menindaklanjuti temuan itu, karena menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi.
"Saya punya kewajiban menyampaikan indikasi ini ke pemerintah kota. Walaupun DPRD dan pemerintah kota tidak bisa berbuat apa-apa dengan hasil audit ini," katanya.
Temuan BPK ini, antara lain, pekerjaan rehabilitasi jalan tahun 2008 yang tidak sesuai kebutuhan dengan nilai sebesar Rp 197 juta lebih, pekerjaan jalan di wilayah Kupang yang tidak sesuai kontrak yang diduga rugikan negara sebesar Rp 7 juta.
Selain itu, pekerjaan konstruksi yang didenda sebesar Rp 18 juta, namun belum terbayarkan. Serta pembangunan jembatan Tolalu dengan dugaan kerugian negara sebesar Rp 149 juta.
Sementara itu, Walikota Kupang, Daniel Adoe yang dimintai komentarnya tentang LHP BPK tersebut mengatakan, dirinya akan menyurati Gubernur NTT, Frans Lebu Raya untuk menindaklanjuti temuan tersebut, karena tanggungjawabnya di pemerintah provinsi. "Saya segera bersurat ke gubernur untuk menindaklanjuti temuan ini," katanya.
Menurut dia, walaupun temuan BPK berada di Kota Kupang, namun pemanfaatan dana dekon itu merupakan tanggungjawab dari pemerintah provinsi. "Temuannya memang di Kota Kupang, tetapi bukan berarti kita yang harus menindaklanjutinya," katanya.
YOHANES SEO
Badan Intelijen Negara Temukan Indikasi Konflik Pilkada di NTT
TEMPO Interaktif, Kupang -Badan Itelijen Nasional Nusa Tenggara Timur menemukan potensi-potensi konflik yang bakal mengganggu proses Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) di delapan kabupaten yang akan digelar mulai Juni-Oktober 2010.
"Hasil intelijen kami, ditemukan berbagai masalah yang bakal mengganggu jalannya pilkada di delapan kabupaten," kata Kepala Bagian Pengolahan Data BIN NTT, Leonard Manurung saat membawakan materi pada Rakor Aparatur Perlindungan Masyarakat di Kupang, Kamis (25/3).
Pada tahun ini delapan kabupaten di NTT akan menggelar pilkada, yakni Manggarai Barat, Manggarai, Ngada, Flores Timur, Sumba Barat, Sumba Timur, Timor Tengah Utara, dan Sabu Raijua.
Menurut dia, potensi konflik horizontal yang dapat mengganggu pelaksanaan Pilkada yakni perang tanding antar warga Desa Lamahala dan Horowuru di Kabupaten Flores Timur terkait sengketa tapal batas yang belum ada penyelesaian.
Masalah lainnya, yakni perkelahian antar warga di Desa Watukapu Kabupaten Ngada terkait sengketa tanah dan konflik horizontal akibat tambang mangan ilegal di Kabupaten Timor Tengah Utara.
Selain itu, kasus pembunuhan Romo Faustin di Kabupaten Ngada, pencurian ternak yang marak di Pulau Sumba serta pesta minuman keras di kalangan anak muda di daerah ini.
"Masalah-masalah itu akan menimbulkan konflik horizontal yang bakal mengganggu pelaksanaan pilkada," katanya. Dia melanjutkan, kerawanan lainnya yang mungkin mengganggu pelaksanaan pilkada akan terjadi pada masa kampanye, masa tenang, pemungutan suara, perhitungan suara, dan pelantikan kepala daerah.
Konflik itu, antara lain, kerusuhan antarmasa pendukung pasagan calon, money politik, pemfitnahan calon kepala daerah, pengrusakan tanda gambar dan kampanye gelap, kecurangan perhitungan suara, dan kejahatan konvesional lainnya.
Untuk mengantisipasi terjadinya konflik horizontal yang bakal timbul, Leonard berharap aparat perlindungan masyarakat (Linmas) selalu diberikan pelatihan agar miliki kemampuan intelijen dalam mengidentifikasi konflik yang akan timbul.
Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi secara terus menerus kepada semua stackholder terkait peraturan dan undang-undang tentang pilkada sehingga dipahami semua pihak. "Pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat menjadi kunci utama suksesnya pilkada di daerah ini," katanya.
YOHANES SEO
"Hasil intelijen kami, ditemukan berbagai masalah yang bakal mengganggu jalannya pilkada di delapan kabupaten," kata Kepala Bagian Pengolahan Data BIN NTT, Leonard Manurung saat membawakan materi pada Rakor Aparatur Perlindungan Masyarakat di Kupang, Kamis (25/3).
Pada tahun ini delapan kabupaten di NTT akan menggelar pilkada, yakni Manggarai Barat, Manggarai, Ngada, Flores Timur, Sumba Barat, Sumba Timur, Timor Tengah Utara, dan Sabu Raijua.
Menurut dia, potensi konflik horizontal yang dapat mengganggu pelaksanaan Pilkada yakni perang tanding antar warga Desa Lamahala dan Horowuru di Kabupaten Flores Timur terkait sengketa tapal batas yang belum ada penyelesaian.
Masalah lainnya, yakni perkelahian antar warga di Desa Watukapu Kabupaten Ngada terkait sengketa tanah dan konflik horizontal akibat tambang mangan ilegal di Kabupaten Timor Tengah Utara.
Selain itu, kasus pembunuhan Romo Faustin di Kabupaten Ngada, pencurian ternak yang marak di Pulau Sumba serta pesta minuman keras di kalangan anak muda di daerah ini.
"Masalah-masalah itu akan menimbulkan konflik horizontal yang bakal mengganggu pelaksanaan pilkada," katanya. Dia melanjutkan, kerawanan lainnya yang mungkin mengganggu pelaksanaan pilkada akan terjadi pada masa kampanye, masa tenang, pemungutan suara, perhitungan suara, dan pelantikan kepala daerah.
Konflik itu, antara lain, kerusuhan antarmasa pendukung pasagan calon, money politik, pemfitnahan calon kepala daerah, pengrusakan tanda gambar dan kampanye gelap, kecurangan perhitungan suara, dan kejahatan konvesional lainnya.
Untuk mengantisipasi terjadinya konflik horizontal yang bakal timbul, Leonard berharap aparat perlindungan masyarakat (Linmas) selalu diberikan pelatihan agar miliki kemampuan intelijen dalam mengidentifikasi konflik yang akan timbul.
Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi secara terus menerus kepada semua stackholder terkait peraturan dan undang-undang tentang pilkada sehingga dipahami semua pihak. "Pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat menjadi kunci utama suksesnya pilkada di daerah ini," katanya.
YOHANES SEO
Gubernur NTT Minta Australia Tak Bakar Perahu Nelayan
TEMPO Interaktif, Kupang - Pemerintah Australia diminta untuk tidak membakar perahu milik nelayan asal Nusa Tenggara Timur (NTT) yang melewati batas teritorial antara Indonesia dan Asutralia.
"Kami minta kepada pemerintah Australia untuk tidak membakar perahu nelayan yang masuk ke perairan mereka," kata Gubernur NTT, Frans Lebu Raya di Kupang, Rabu (24/3).
Permintaan Gubernur Lebu Raya tersebut telah disampaikan ke Pemerintah Asutralia ketika mendampingi Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Australia belum lama ini.
Kepergiaan ke Australia mendampingi Presiden, menurut gubernur, guna menjalin hubungan kerja sama antara kedua negara, termasuk NTT yang berbatasan dengan Australia.
Untuk menjalin hubungan tersebut, maka pemerintah Indonesia meminta agar pemerintah Australia tidak menangkap atau membakar perahu nelayan yang melewati batas teritorial. "Nelayan asal NTT yang melewati batas teritorial juga jangan ditangkap, tetapi sampaikan saja kepada Pemerintah Indonesia," katanya.
Untuk menghindari penangkapan dan pembakaran perahu nelayan yang melewati wilayah teritorial, maka gubernur mengusulkan kepada pemerintah pusat bersama Australia meninjau kembali MoU Box 1974 yang telah disepakati.
Di mana, poinnya yang harus ditinjau tentang nelayan tradisonal yang boleh menangkap ikan di wilayah teritorial antara kedua negara. "Saya sudah minta pemerintah pusat untuk bicarakan dengan Australia tentang penangkapan menggunakan perahu tradisional. Apakah perahu tradisional dimaksud tidak gunakan mesin atau seperti apa," katanya.
Selain itu, pemerintah daerah juga akan memberikan pengertian tentang batas teritorial kepada nelayan yang sering menangkap ikan di wilayah teritorial kedua negara. "Nelayan kita juga harus diberikan pengertian dimana batas teritorial kita," katanya.
YOHANES SEO
Selasa, 23 Maret 2010
NTT Kekurangan Tujuh Kapal Penyeberangan
TEMPO Interaktif, Kupang - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyatakan masih kekurangan tujuh kapal penyeberangan untuk melayani pelayaran di daerah tersebut.
"Idealnya NTT membutuhkan 18 kapal penyeberangan untuk membuka daerah yang terisolasir," kata Gubernur NTT Frans Lebu Raya di sela-sela peresmian kapal motor pelayaran Ile Boleng di Kupang, Selasa (23/3).
Saat ini, menurut dia, NTT baru memiliki sebanyak 11 kapal pelayaran yang melayani 24 lintasan penyeberangan, sehingga NTT masih kekurangan tujuh kapal penyeberangan. "Kita masih kurang tujuh kapal pelayaran," katanya.
Dia mengatakan pemerintah daerah bekerja sama dengan Kementerian Perhubuungan secara bertahap akan menambah armada pelayaran untuk memenuhi kebutuhan kapal di NTT. "Kita secara bertahap akan memenuhi kebutuhan kapal di daerah ini," katanya.
Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono mengatakan pada 2011 mendatang Kementerian Perhubungan akan mengadakan delapan kapal penyeberangan. Dari delapan kapal penyeberangan itu, satu kapal akan diberikan bagi NTT. "2011, NTT akan mendapat tambahan satu kapal lagi," katanya.
Namun, ia berharap kapal-kapal bantuan yang diberikan kepada pemerintah NTT dapat dijaga dengan baik. Sering kali terjadi, pelampung kapal penyeberangan dicuri penumpang untuk dijadikan suvenir. Akibatnya banyak operator kapal penyeberangan di wilayah Indonesia bagian timur mengeluh kehilangan pelampung. "Kita ingin kapal dirawat agar digunakan dalam waktu lama. Jangan pelampungnya diambil untuk suvenir," katanya.
Terkait pelayaran antarpulau, katanya, harus terus didorong oleh pemerintah agar seluruh wilayah Indonesia dapat terhubung. Di NTT, misalnya, yang terdiri dari 566 pulau, sangat bertumpu pada transportasi penyeberangan. "Banyak pulau terpencil harus dihubungkan dengan penyeberangan," katanya.
YOHANES SEO
Senin, 22 Maret 2010
Kupang Bangun Terminal Bus Internasional
TEMPO Interaktif, Kupang - Pemerintah Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), akan membangun Terminal Bus Internasional di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima. Lahan seluas 3,5 hektare sudah disiapkan.
“Diharapkan bus dari dan ke Timor Leste dapat menyinggahi terminal tersebut," kata Walikota Kupang, Daniel Adoe, Selasa (23/3). Dia mengatakan akan menemui Menteri Perhubungan dalam waktu dekat untuk menyampaikan rencana pembangunan terminal antarnegara tersebut.
Kupang sudah memiliki sebuah terminal bus antarkota dalam provinsi dan sebuah terminal dalam kota. Satu terminal bus antarnegara dipandang perlu karena banyak bus yang melayani rute Kupang-Dili, ibu kota Timor Leste.
Selama ini bus-bus antarnegara tersebut berada di pangkalan pribadi atau harus keliling kota untuk menjemput penumpang. "Bus-bus antarnegara harus miliki terminal agar tidak sesuka hati mencari penumpang dalam kota," kata Daniel.
Selain melayani kebutuhan masyarakat, keberadaan terminal internasional, Daniel mengatakan, juga terkait dengan upaya membangun citra daerah terhadap para pendatang dari Timor Leste. Memang sudah ada terminal bus antarnegara di Motain, Kabupaten Belu, di dekat perbatasan, tapi Daniel menekankan kalau sebagian besar penumpang dari dan ke Dili menyinggahi Kupang, ibukota provinsi.
YOHANES SEO
Imigrasi Kupang Kesulitan Deportasi 116 Imigran Gelap
TEMPO Interaktif, Kupang - Kepala Kantor Imigrasi Kupang, Rustarto, mengatakan pihaknya kesulitan mendeportasi 161 imigran gelap yang saat ini ditahan di rumah detensi imigrasi (Rudenim), karena imigran tersebut menolak dikembalikan ke negaranya.
"Kami kesulitan mendeportasi mereka kembali ke negaranya karena mereka menolak dikembalikan," kata Rustarto di Kupang, Selasa (23/3).
Menurut dia, para imigran itu menolak dipindahkan karena mereka mengaku negara asalnya sedang terjadi gejolak, sehingga keamanan tidak terjamin. Akibatnya, 116 imigran gelap yang berhasil diamankan tersebut masih menghuni Rudenim Kupang.
Rustarto mengatakan pihaknya sementara ini melakukan koordinasi dengan Internasional Organisation Migration (IOM) dan UNHCR untuk mencari negara ketiga bagi ratusan imigran ini.
"Atas pertimbangan kemanusiaan, maka kini IOM maupun UNCHR sedang mencari negara ketiga bagi para imigran ini," katanya.
Para imigran gelap yang ditampung di Rudenim Kupang berasal dari negara Timur Tengah, seperti Afganistan, Iran dan Irak. Mereka ditangkap karena tidak memiliki dokumen lengkap saat kapal yang mereka tumpangi menuju Australia terdampar di perairan NTT.
Dia menambahkan, jumlah imigran yang ditampung di Rudenim Kupang telah melebihi kapasitas, karena daya tampung Rudenim hanya sebanyak 75 orang, namun kenyataannya jumlah imigran yang ditampung saat ini mencapai 116 orang.
Karena itu, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Rudenim Jakarta untuk memindahkan imigran ini. Namun, hingga saat ini belum ada jawaban dari Jakarta. "Pelayanan konsumsi kepada para imigran yang ditampung masih berjalan lancar," katanya.
NTT hanya miliki tiga kantor imigrasi yang berada di Kota Kupang, Kabupaten Maumere di Pulau Flores, dan Atambua Kabupaten Belu.
YOHANES SEO
Minggu, 21 Maret 2010
Tak Punya Gedung, DPRD Sabu NTT Tempati Rumah Sakit
TEMPO Interaktif, Jakarta -Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur yang rencananya akan dilantik pada Rabu, (24/3) akan menempati salah satu ruangan di rumah sakit umum daerah Sabu, karena belum adanya gedung dewan.
"Untuk sementara 20 anggota dewan tersebut akan menempati ruangan di rumah sakit Sabu," kata penjabat Bupati Sabu Raijua, Tobias Uly di Kupang, Senin (22/3).
Awalnya, menurut dia, anggota DPRD tersebut akan menempati bekas kantor Camat Sabu Barat, tetapi gedung itu sangat sempit dan panas, sehingga tidak representatif untuk ruang sidang dewan.
Anggota terbanyak berasal dari Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masing-masing empat orang, kemudian dua orang berasal dari Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB). Berikut 10 orang mewakili 10 partai, antara lain Hanura, Gerindra, Patriot, Demokrat, Pelopor, PKPB dan PKS.
Dia mengatakan, gedung DPRD baru akan dibangun pada tahun anggaran 2011 mendatang, karena tahun ini difokuskan pada pembangunan kantor Bupati Sabu Raijua.
Penempatan gedung rumah sakit tersebut, lanjutnya, tidak akan mengganggu pelayanan rumah sakit. "Pasien rumah sakit tetap dilayani di ruang lainnya. Sedangkan ruangan yang digunakan DPRD selama ini tidak dimanfaatkan," katanya. YOHANES SEO
Hamil, Empat Siswa SMKN 3 Kupang Batal Ikut Ujian Nasional
TEMPO Interaktif, Kupang – Sebanyak empat siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak dapat mengikuti Ujian Nasional (UN), Senin (22/3) hari ini, karena empat pelajar tersebut diketahui hamil sebelum pelaksanaan UN yang digelar secara serempak di seluruh Indonesia.
Wakil Kepala SMKN 3 Kupang Bidang Kurikulum, In Walunguru kepada wartawan di sela-sela kegiatan UN di sekolah tersebut, Senin (22/3) menjelaskan, jumlah peserta UN yang terdaftar tahun ini sebanyak 175 siswa, namun empat siswa di antaranya mengundurkan diri, karena diketahui hamil sebelum pelaksanaan ujian, maka jumlah siswa SMKN 3 yang ikut UN tahun ini sebanyak 171 orang.
“Kami ditelepon oleh orang tua empat siswa ini bahwa anak mereka mengundurkan diri, karena diketahui hamil," katanya.
Empat orang ini, lanjut dia, dua siswa dari Kelas Tata Boga, satu siswa dari Akomodasi Perhotelan dan satu siswa lainnya dari Kelas kecantikan. Namun, ia enggan menyebutkan nama siswa tersebut.
Sementara itu, Gubernur NTT, Frans Lebu Raya yang dikonfirmasi terkait siswa yang tidak ikut UN mengatakan, untuk siswa yang hamil diperbolehkan mengikuti UN, karena tahun ini pemerintah telah memberikan kemudahan dalam pelaksanaan ujian. Dimana, siswa yang tak bisa mengikuti UN akan diberikan kesempatan mengikuti ujian susulan dan jika tidak lulus dapat diperkenankan mengikuti ujian ulang.
Karena itu, gubernur melihat bahwa peristiwa keempat siswa yang tidak mengikuti UN lantaran hamil tersebut terletak pada siswa itu sendiri. “Jadi mungkin mereka malu jadi mengundurkan diri. Namun, mereka masih bisa ikut ujian susulan dan ujian ulangan," katanya.
Sedangkan, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (PPO) NTT, Thobias Uly menjelaskan, hinggal pukul 12.00 Wita dirinya belum mendapat laporan tentang jumlah siswa yang tidak mengikuti UN.
Menurut dia, UN tahun ini diikuti 36.485 siswa SMA/MA/SMA SLB dan 12.038 siswa SMK tersebut berjalan aman dan lancar. Berbagai kesiapan, seperti try out yang dibuat sekolah sebelum pelaksanaan ujian membuat persiapan siswa menghadapi UN cukup baik.
Karena itu, ia berani menargetkan kelulusan tahun ini mencapai 80 persen walaupun standar kelulusan tahunini 5,50. “Sampai sekarang belum ada keluhan kekurangan naskah ujian atau keluhan lainnya, sehingga saya optimis target kelulusan 80 persen bisa tercapai,” katanya. YOHANES SEO
Guru dan Pegawai Bertikai, UN Tertunda
TEMPO Interaktif, Kupang - Keributan yang terjadi antara guru dan pegawai di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), membuat terlambat pelaksanaan Ujian Nasional di sekolah tersebut, Senin (22/3). Keterlambatan yang terjadi hanya setengah jam dan ujian akhrinya berjalan dengan lancar.
Ketua Panitia Ujian Nasional, I Nyoman Marteyase dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, membenarkan adanya keributan itu. "Tapi tidak ada kaitan antara perkelahian itu dengan Ujian Nasional karena keributan disebabkan urusan pribadi antara guru dan pegawai itu," kata Nyoman.
Nyoman menegaskan telah mencek langsung permasalahan tersebut dan tidak menemukan masalah lain terkait pelaksanaan Ujian Nasional. “Saya juga tanyakan tentang kekurangan soal, tetapi tidak ditemukan," kata dia.
Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, bersyukur karena menilai pelaksanaan Ujian Nasional tahun ini aman dan lancar. “Lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya,” kata dia usai memantau pelaksanaan ujian itu di sejumlah sekolah di Kota Kupang. YOHANES SEO
Lima Pasang Calon Ikut Pilkada di Sumba Timur
TEMPO Interaktif, Kupang - Sebanyak lima pasangan calon bakal bertarung dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten Sumba Timur. Kelimanya telah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat. "Berdasarkan laporan KPUD sebanyak lima pasangan calon yang telah mendaftar ikut Pilkada Sumba Timur," kata Bupati Sumba Timur, Gideon Mbilijora di Kupang, Senin (22/3).
Lima pasangan calon tersebut, yakni Gideon Mbilijora-Matheus Gitu yang diusung partai Golkar, Pindi Ngadana-Kaburang diusung partai Demokrat, Umbu Manggana-Kristofel Priyang diusung PDIP dan Gerindra.
Paangan calon lainnya, yakni Lukas kaborang-Rambu Lika yang diusung PDK dan partai non seat serta Imanuel Babhu Eha-Umbu Hapu yang diusung partai Hanura dan partai non seat. "Dari semua paket yang maju tidak ada paket yang melalui jalur independen," katanya.
KPU setempat masih melakukan verfikasi dan meneliti berkas pasangan calon yang mendaftar untuk dilengkapi, bagi yang masih kurang. Namun, ia pastikan kelima pasangan calon ini akan bertarung di pilkada Sumba Timur.
Dia mengakui, kelima pasangan calon yang telah mendaftar ke KPU juga telah melakukan tes kesehatan. "Lima pasangan calon yang hampir pasti ikut pilkada ini juga telah menjalani tes kesehatan," katanya.
Menariknya, dari lima calon yang mendaftar terdapat seorang anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Emanuel Babhu Eha dan seorang wanita yakni Rambu Lika. YOHANES SEO
Sabtu, 20 Maret 2010
Jumlah Dokter Di Kupang Kurang
TEMPO Interaktif, Kupang -Pemerintah Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) masih kekurangan sebanyak 48 dokter untuk melayani 302.000 penduduk di daerah tersebut.
"Kita hanya miliki 27 dokter saja, sehingga masih kekurangan sekitar 48 dokter lagi untuk melayani masyarakat di daerah ini," kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang, Messe Ataupah kepada wartawan di Kupang, Minggu (21/3).
Jumlah dokter di Kabupaten Kupang hanya sebanyak 27 orang, terdiri dari dokter PNS sebanyak empat orang dan dokter Praktek Tidak tetap (PTT) sebanyak 23 orang. 27 dokter tersebut adalah dokter umum, tanpa dokter spesialis.
Sedangkan jumlah perawat sebanyak 145 orang dan bidan 161 orang. Dengan jumlah yang terbatas ini pihaknya kewalahan mendistribusikan dokter, perawat dan bidan ke 177 desa di daerah ini. "Saya harus memeras otak agar semua masyarakat di daerah ini dapat terlayani dokter, perawat atau bidan," katanya.
Idealnya, menurut dia, seorang dokter hanya melayani 4000 masyarakat, sedangkan seorang perawat melayani 100 lebih masyarakat. Namun, kenyataannya, seorang dokter harus melayani sedikitnya 11.000 masyarakat di daerah ini.
Untuk menutupi kekurangan tenaga medis tersebut, tambahnya, pemerintah daerah menyekolahkan putra-putri berprestasi ke sekolah-sekolah kesehatan. "Diharapkan anak-anak itu bisa melayani masyarakat atau keluarga mereka sendiri," katanya. YOHANES SEO
Persiapan Ujian Nasional di NTT 100 Persen
TEMPO Interaktif, Kupang - Ketua Panitia Pelaksanaan Ujian Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), I Nyoman Martayase, mengatakan bahwa persiapan pelaksanaan UN di wilayahnya sudah selesai. "Kami sudah siap menggelar ujian nasional Senin (22/3), karena persiapan di lapangan sudah 100 persen," kata Marteyase yang dihubungi di Kupang, Sabtu (20/3).
Pendistribusian soal ke sekolah-sekolah telah dilaksanakan. Bahkan, laporan kekurangan soal dari beberapa kabupaten/kota sudah dilengkapi oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (PPO) NTT.
Pendistribusian soal ujian nasional itu, lanjutnya, mendapat pengawalan dari aparat kepolisian. Hal itu guna mengantisipasi bocornya soal UN. "Soal baru boleh dibuka saat UN nanti. Sekarang soal-soal itu masih dalam pengawasan polisi," katanya.
Kekurangan dana sekitar Rp 2 miliar lebih juga sudah teratasi dengan membatalkan kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak terlalu penting, seperti sosialisasi. "Kami fokus pada penggandaan dan pendistribusian soal ke kabupaten dan kota," kata Martayase sambil menambahkan kalau kekurangan dana itu tidak membuat sekolah-sekolah melakukan pungutan.
Ujian Nasional di NTT Senin nanti akan diikuti 232.673 siswa, terdiri dari SMA 36.495, SMK sebanyak 11.889, SD sebanyak 111.088 dan SMP 74.211 siswa.YOHANES SEO
Jumat, 19 Maret 2010
Diduga Aniaya Pemilik Kos, Enam Mahasiswa Kupang Ditangkap
TEMPO Interaktif, Kupang - Sebanyak enam mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), ditahan Kepolisian Sektor Kelapa Lima. Mereka diduga menganiaya pemilik kos hingga lengan kanan korban patah.
Pengeroyokan ini terjadi di Kelurahan Merdeka, Kota Kupang, Sabtu (20/3), setelah korban Fransiskus Gay, 23 tahun, menegur anak kos yang membuat keributan. Merasa tersinggung dengan teguran itu, sejumlah mahasiswa mengeroyok korban.
Akibat pengeroyokan, orang tua korban mendatangi Kepolisian Sektor Kelapa Lima melaporkan kejadian tersebut. Dalam waktu singkat polisi menangkap enam mahasiswa yang diduga pelaku pengoroyokan tersebut.
"Saya dikeroyok oleh mahasiswa di kos-kosan saya, karena saya menegur salah seorang mahasiswa yang buat keributan," kata korban, Fransiskus Gay, di Kupang.
Pengeroyokan tersebut berawal seorang mahasiswa, Ju, yang mendatangi tempat kos mahasiswa Ag untuk bertemu pacarnya untuk suatu urusan. Namun, entah mengapa Ju dengan sang pacar terlibat pertengkaran.
Mendengar keributan itu, ia sebagai pemilik kos menegur Ju dengan pacarnya agar tidak membuat keributan dan meminta Ju segera meninggalkan tempat kos tersebut. "Saya minta dia (Ju) meninggalkan kos-kosan itu, karena membuat keributan," kata Frasiskus Gay.
Tersinggung dan malu dihardik di hadapan pacarnya, Ju langsung memukul korban. Perkelahian antara korban dengan Ju tak terelakkan. Dalam waktu yang bersamaan lima teman Ju ikut mengeroyok korban. Akibat pengeroyokan tersebut lengan kanan korban mengalami patah tulang.
Melihat korban terkapar dengan lengan patah, Ju bersama lima rekannya kabur. Berselang beberapa jam kemudian aparat Polsek Kelapa Lima berhasil menciduk keenam orang yang diduga mengeroyok korban. Mereka semua masih berstatus mahasiswa tersebut.
Wakil Kepala Kepolisian Sektor Kota Kelapa Lima Brigadir Kepala Doni Sigakole mengatakan pihaknya telah menangkap orang yang diduga mengeroyok korban, dan kini mereka ditahan di Polsek Kelapa Lima untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. "Kita sudah tahan pelakunya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku," katanya.
Keenam mahasiswa itu dijerat Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pengeroyokan dan Penganiayaan dengaan ancaman hukuman lima tahun penjara. YOHANES SEO
TNI-Rote Ndao Bikin Monumen di Pulau Ndana
TEMPO Interaktif, Kupang - TNI berencana membangun monumen di Pulau Ndana, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur. Monumen ditujukan sebagai penanda agar tidak ada klaim lagi dari negara lain terutama Australia terhadap kepemilkan pulau di ujung selatan Indonesia itu.
"Saya pastikan pembangunan monumen titik selatan Indonesia itu akan dilaksanakan 2010 ini," kata Komandan korem (Danrem) 161 Wirasaksti Kupang, Kolonel Inf Dody Usodo Hargo, Sabtu (20/3).
Pemerintah Kabupaten Rote Ndao telah mengusulkan tiga nama pahlawan untuk monumen itu nantinya, yakni Prof. WZ Johanes, Panglima Besar Jenderal Soedirman dan Pancasila Sakti. Dari ketiganya, TNI telah memilih nama Jenderal Soedirman.
Patung atau monumen saat ini masih dalam tahap pemesanan dari Muntilan, Jawa Tengah. "Diharapkan pembangunannya selesai tahun ini," kata Dody.
Bupati Rote Ndao, Lens Haning, mengungkapkan kalau masyarakat Rote Ndao sudah menantikan pembangunan monumen titik selatan itu. Bahkan pemerintah setempat sudah menganggarkan pembangunan monumen tersebut dalam APBD 2010.
Pembangunan monumen ini seharusnya sudah dilaksanakan sejak akhir tahun 2009 lalu. Pembangunan tertunda hanya karena adanya perbedaan nama yang diinginkan oleh pemerintah daerah dan TNI. YOHANES SEO
"Saya pastikan pembangunan monumen titik selatan Indonesia itu akan dilaksanakan 2010 ini," kata Komandan korem (Danrem) 161 Wirasaksti Kupang, Kolonel Inf Dody Usodo Hargo, Sabtu (20/3).
Pemerintah Kabupaten Rote Ndao telah mengusulkan tiga nama pahlawan untuk monumen itu nantinya, yakni Prof. WZ Johanes, Panglima Besar Jenderal Soedirman dan Pancasila Sakti. Dari ketiganya, TNI telah memilih nama Jenderal Soedirman.
Patung atau monumen saat ini masih dalam tahap pemesanan dari Muntilan, Jawa Tengah. "Diharapkan pembangunannya selesai tahun ini," kata Dody.
Bupati Rote Ndao, Lens Haning, mengungkapkan kalau masyarakat Rote Ndao sudah menantikan pembangunan monumen titik selatan itu. Bahkan pemerintah setempat sudah menganggarkan pembangunan monumen tersebut dalam APBD 2010.
Pembangunan monumen ini seharusnya sudah dilaksanakan sejak akhir tahun 2009 lalu. Pembangunan tertunda hanya karena adanya perbedaan nama yang diinginkan oleh pemerintah daerah dan TNI. YOHANES SEO
Imigran Afghanistan Tolak Kembali ke Negaranya
TEMPO Interaktif, Kupang -Imigran gelap asal Afghanistan yang terdampar di Pulau Raijua, Kabupaten Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur meminta agar Polisi Indonesia melepas mereka untuk melanjutkan perjalanan ke Australia, karena mereka menolak dikembalikan ke negaranya.
"Kami tidak ingin kembali ke negara kami, karena kami ingin mencari kedamaian," kata Abbas, 33 tahun, salah seorang imigran di Kupang, (19/3). Sebanyak 66 imigran gelap yang semuanya laki-laki, malam tadi dievakuasi oleh Polisi Air Polda NTT dari kabupaten Sabu Raijua ke Kupang untuk selanjutnya dideportasi ke negaranya.
Menurut Abbas, ia bersama rekan-rekannya meninggalkan Afghanistan karena ingin mencari kehidupan yang lebih baik di Australia. "Di Afghanistan ada perang, tidak ada damai dan makanan. Kami ingin damai," katanya.
Ia berharap pemerintah Indonesia membolehkan mereka melanjutkan pelayaran menuju Australia, karena tidak ingin kembali ke negaranya. Selain itu, Abbas juga berharap polisi mengembalikan uang mereka secara utuh. "Polisi sita seluruh uang yang kami bawa. Banyak sekali. Kami percaya polisi Indonesia akan mengembalikan uang kami," katanya.
Sementara itu, Kepala seksi Operasi Pol Air Polda NTT, Komisaris Bayu mengatakan, sesuai hasil pemeriksaan polisi hanya satu orang yang memiliki paspor, sehingga polisi menahan mereka dengan tuduhan memasuki wilayah Indonesia secara tidak resmi.
Menurut dia, jalur imigran illegal tujuan Australia yang sebelumnya mengunakan rute Lombok-Pulau Rote-Pulau Pasir, kini dialihkan dari Sulawesi-Pulau Sabu dan Raijua-Pulau Pasir.
Ini ditandai dengan mulai berkurangnya penangkapan imigran gelap di perairan Pulau Rote sejak lima bulan terakhir. Sebaliknya, penangkapan 68 imigran itu adalah kedua kalinya, setelah sebelumnya penangkapan 55 imigran di perairan Sabu pada 13 Januari lalu.
Terkait pengalihan rute penyelundupan imigran tersebut, tambah Bayu, polisi segera menempatkan sebuah kapal patroli di perairan Sabu dan Raijua untuk mengawasi imigran. "Kita akan tempatkan kapal patroli di perairan Sabu guna mengantisipasi masuknya imigran," katanya. YOHANES SEO
Ribuan Warga di Sumba Timur Terancam Kelaparan
TEMPO Interaktif, Kupang - Ribuan warga di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), terancam kelaparan. Hal itu terjadi akibat gagal panen yang melanda 121 desa di daerah tersebut. "Ada 121 desa yang terancam rawan pangan karena gagal panen," kata Bupati Sumba Timur, Gideon Mblijora di Kupang, Jumat (19/3).
Masalah ancaman rawan pangan ini, menurut Gideon, sudah melanda Sumba Timur sejak akhir 2009 lalu. Kala itu, setelah dilakukan identifikasi, ditemukan terdapat sebanyak 35 desa yang terancam rawan pangan.
Sedangkan identifikasi pada tahun 2010, ia melanjutkan, terdapat 121 desa yang terancam rawan pangan. Bencana ini terjadi karena curah hujan di daerah tersebut sangat minim. "Hujan terakhir turun akhir Januari lalu, setelah itu tidak pernah turun lagi," kata Gideon.
Jika tak segera mendapat bantuan, rawan pangan di kabupeten tersebut akan berakibat terjadinya kelaparan bagi seribu lebih warga yang berada di 121 desa itu. "Sekitar seribu lebih warga yang terancam kelaparan di daerah itu," kata Gideon.
Untuk mengatasi masalah itu, katanya, pihaknya telah menyalurkan beras bantuan kepada warga sebanyak 100 ton yang dikelola pemerintah daerah. Selain itu, pihaknya juga akan memanfaatkan dana tak tersangka (DTT) sebesar Rp3 miliar untuk membantu masyarakat tersebut.
Tak hanya itu, pihaknya juga telah meminta bantuan beras ke Gubernur NTT melalui Dinas Sosial Provinsi NTT sebanyak 800 ton dan 100 unit mesin pompa air. Pemerintah Sumba Timur juga meminta bantuan pompa air ke Kementrian Pertanian sebanyak 250 unit untuk membantu petani di Sumba. "Namun, semuanya belum terealisasi," kata Gideon.
Hambatan lain, ia melanjutkan, "Saya mendapat laporan dari Kapala Dinas Pertanian bahwa bantuan beras dari Pemprov NTT ditahan oleh Komisi D DPRD NTT. Komisi D minta penyalurannya dilakukan setelah pilkada. YOHANES SEO
Polisi Sita Uang Imigran Afganistan
TEMPO Interaktif, Kupang - Kepolisian daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT) menyita sejumlah uang dan handphone (HP) milik imigran gelap asal Afghanistan yang terdampar di Pulau Raijua, Kabupaten sabu Raijua, Nusa Tenggara timur (NTT).
"Uang dan HP yang disita untuk kepentingan penyelidikan, sehingga kami belum bisa sampaikan total dana yang disita polisi," kata juru bicara Polda NTT, Okto Riwu saat dihubungi Tempo di Kupang, hari ini.
Menurut dia, imigran yang terdampai di Raijua telah dititipkan di rumah detensi imigrasi (Rudenim) untuk diproses. Pihak kepolisian sendiri, sedang menyelidiki imigran gelap tersebut.
Ditanya soal permintaan imigran agar dilepas ke Australia. Okto mengatakan, untuk melepas imigran tersebut bukan merupakan kewenangan polisi, namun imigrasi. "Sah-sah saja, kalau mereka minta untuk dilepas, tetapi itu kewenangan imigrasi, bukan polisi," katanya.
Kepala Divisi imigrasi Kanwil Hukum dan Ham NTT, Rindang Napitupulu mengatakan, para imigran yang dievakuasi dari Raijua telah dititipkan di Rudenim kupang untuk selanjutnya diproses untuk dievakuasi.
"Saya sudah perintahkan staf untuk menempatkan imigran tersebut di Rudenim untuk diproses deportasinya," ujarnya.
Sebelumnya, Abbas, 33 tahun, salah seorang imigran meminta kepada polisi untuk melepaskan mereka Australia untuk mencari kehidupan yang lebih damai. "Kami tidak ingin kembali ke negara kami, karena di negeri sedang perang. Kami ingin mencari kedamaian," katanya.
Ia juga meminta polisi mengembalikan uang mereka yang telah disita secara utuh. "Polisi sita seluruh uang yang kami bawa. Banyak sekali. Kami percaya polisi Indonesia akan mengembalikan uang kami," ujar Abbas. YOHANES SEO
"Uang dan HP yang disita untuk kepentingan penyelidikan, sehingga kami belum bisa sampaikan total dana yang disita polisi," kata juru bicara Polda NTT, Okto Riwu saat dihubungi Tempo di Kupang, hari ini.
Menurut dia, imigran yang terdampai di Raijua telah dititipkan di rumah detensi imigrasi (Rudenim) untuk diproses. Pihak kepolisian sendiri, sedang menyelidiki imigran gelap tersebut.
Ditanya soal permintaan imigran agar dilepas ke Australia. Okto mengatakan, untuk melepas imigran tersebut bukan merupakan kewenangan polisi, namun imigrasi. "Sah-sah saja, kalau mereka minta untuk dilepas, tetapi itu kewenangan imigrasi, bukan polisi," katanya.
Kepala Divisi imigrasi Kanwil Hukum dan Ham NTT, Rindang Napitupulu mengatakan, para imigran yang dievakuasi dari Raijua telah dititipkan di Rudenim kupang untuk selanjutnya diproses untuk dievakuasi.
"Saya sudah perintahkan staf untuk menempatkan imigran tersebut di Rudenim untuk diproses deportasinya," ujarnya.
Sebelumnya, Abbas, 33 tahun, salah seorang imigran meminta kepada polisi untuk melepaskan mereka Australia untuk mencari kehidupan yang lebih damai. "Kami tidak ingin kembali ke negara kami, karena di negeri sedang perang. Kami ingin mencari kedamaian," katanya.
Ia juga meminta polisi mengembalikan uang mereka yang telah disita secara utuh. "Polisi sita seluruh uang yang kami bawa. Banyak sekali. Kami percaya polisi Indonesia akan mengembalikan uang kami," ujar Abbas. YOHANES SEO
Kamis, 18 Maret 2010
Dua Imigran Asal Afghanistan Masih Buron
TEMPO Interaktif, Kupang - Dua dari 68 imigran yang terdampar di Pulau Raijua, Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga kini, masih dalam pengejaran polisi. Keduanya kabur saat kapal mereka kehabisan bahan bakar dan dihantam gelombang.
Kepala Bagian Operasional Pol Air Polda NTT, Komisaris Bayu menyatakan dari 68 imigran gelap asal Afghanistan yang terdampar di Raijua sejak Selasa (16/3) lalu itu, hanya 66 imigran yang dievakuasi ke Kupang. Sedangkan dua imigran sisanya masih buron.
"Kedua imigran tersebut kabur ke dalam hutan di Raijua. Polisi di Raijua masih memburu dua imigran yang berhasil kabur tersebut," kata Bayu di Kupang, Jumat (19/3). Kedua imigran tersebut berhasil kabur, setelah turun dari kapal untuk mencari bahan bakar di Pulau Raijua.
Pol Air Polda NTT, tadi malam, telah mengevakuasi sebanyak 66 imigran gelap bersama dua Anak Buah Kapal (ABK) asal Sinjae, Makasar yang hendak membawa imigran tersebut ke Australia. Polisi mengevakuasi para imigran tersebut menggunakan kapal polisi Pinguin dengan nomor lambung 644. Setelah tiba di Kupang, ke-66 imigran gelap itu diangkut ke Markas Polda NTT untuk diserahkan kepada pihak imigrasi guna dideportasi kembali ke negara asalnya
Saat ini, pelaku penyelundupan imigran gelap menggunakan rute baru mengantar imigran ke Australia, yakni melalui Pulau Sabu Raijua, sebelumnya melalui Pulau Rote. Pengalihan ini, menurut polisi, karena penjagaan di Rote mulai diperketat.YOHANES SEO
Kepala Bagian Operasional Pol Air Polda NTT, Komisaris Bayu menyatakan dari 68 imigran gelap asal Afghanistan yang terdampar di Raijua sejak Selasa (16/3) lalu itu, hanya 66 imigran yang dievakuasi ke Kupang. Sedangkan dua imigran sisanya masih buron.
"Kedua imigran tersebut kabur ke dalam hutan di Raijua. Polisi di Raijua masih memburu dua imigran yang berhasil kabur tersebut," kata Bayu di Kupang, Jumat (19/3). Kedua imigran tersebut berhasil kabur, setelah turun dari kapal untuk mencari bahan bakar di Pulau Raijua.
Pol Air Polda NTT, tadi malam, telah mengevakuasi sebanyak 66 imigran gelap bersama dua Anak Buah Kapal (ABK) asal Sinjae, Makasar yang hendak membawa imigran tersebut ke Australia. Polisi mengevakuasi para imigran tersebut menggunakan kapal polisi Pinguin dengan nomor lambung 644. Setelah tiba di Kupang, ke-66 imigran gelap itu diangkut ke Markas Polda NTT untuk diserahkan kepada pihak imigrasi guna dideportasi kembali ke negara asalnya
Saat ini, pelaku penyelundupan imigran gelap menggunakan rute baru mengantar imigran ke Australia, yakni melalui Pulau Sabu Raijua, sebelumnya melalui Pulau Rote. Pengalihan ini, menurut polisi, karena penjagaan di Rote mulai diperketat.YOHANES SEO
68 Imigran Gelap Afghanistan Dievakuasi dari Raijua
TEMPO Interaktif, Kupang - Sebanyak 68 imigran gelap asal Afghanistan dan dua orang Anak Buah Kapal (ABK) perahu kayu yang mengangkut imigran dievakuasi dari Pulau Raijua, Kabupaten Sabu Raijua menuju Kupang.
"Imigran gelap tersebut diberangkatkan dari Pulau Raijua pukul 10.00 Wita dan tiba di dermaga Pol Air Bolok, Kupang sekitar pukul 17.30 Wita,' kata Direktur Polisi Air Polda NTT, Komisaris Besar Amir Racham Lubis yang dihubungi di Kupang, hari ini.
Menurut dia, setelah tiba di Kupang, para imigran tersebut diserahkan ke pihak Imigrasi untuk selanjutnya ditampung di rumah tahanan imigrasi (Detensi) Kupang.
Imigran gelap yang seluruhnya laki-laki tersebut, sempat diamankan di Pos polisi (Pospol) Raijua. Sedangkan, dua ABK kapal kayu yang kabur telah ditangkap dan turut serta dievakuasi ke Kupang.
Setelah mendapat informasi terdamparnya sebanyak 68 imigran gelap di Desa Kolorae, Pulau Raijua, Pol Air langsung menerjunkan tim menjemput para imigran tersebut.
Selasa (16/3), ebanyak 68 imigran asal Afghanistan, terdampar di Pulau Raijua, Kabupaten Sabu Raijua, setelah perahu yang ditumpangi mereka dihantam gelombang dan kehabisan bahan bakar saat berlayar menuju Australia.
Sebelumnya, pada 13 Januari lalu sebanyak 55 imigran asal Afghanistan dan Turki juga terdampar di daerah tersebut, ketika hendak mencari suaka ke Australia. YOHANES SEO
"Imigran gelap tersebut diberangkatkan dari Pulau Raijua pukul 10.00 Wita dan tiba di dermaga Pol Air Bolok, Kupang sekitar pukul 17.30 Wita,' kata Direktur Polisi Air Polda NTT, Komisaris Besar Amir Racham Lubis yang dihubungi di Kupang, hari ini.
Menurut dia, setelah tiba di Kupang, para imigran tersebut diserahkan ke pihak Imigrasi untuk selanjutnya ditampung di rumah tahanan imigrasi (Detensi) Kupang.
Imigran gelap yang seluruhnya laki-laki tersebut, sempat diamankan di Pos polisi (Pospol) Raijua. Sedangkan, dua ABK kapal kayu yang kabur telah ditangkap dan turut serta dievakuasi ke Kupang.
Setelah mendapat informasi terdamparnya sebanyak 68 imigran gelap di Desa Kolorae, Pulau Raijua, Pol Air langsung menerjunkan tim menjemput para imigran tersebut.
Selasa (16/3), ebanyak 68 imigran asal Afghanistan, terdampar di Pulau Raijua, Kabupaten Sabu Raijua, setelah perahu yang ditumpangi mereka dihantam gelombang dan kehabisan bahan bakar saat berlayar menuju Australia.
Sebelumnya, pada 13 Januari lalu sebanyak 55 imigran asal Afghanistan dan Turki juga terdampar di daerah tersebut, ketika hendak mencari suaka ke Australia. YOHANES SEO
Danrem Bantah Warga Eks Timtim Minta Suaka ke Portugal
TEMPO Interaktif, Kupang - Komandan Korem 161 Wirasaksti Kupang, Kolonel Inf. Dody Usodo Hargo membantah adanya permintaan suaka ke Portugal sebanyak 396 warga eks Timtim di Desa Tuapukan, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Tidak benar adanya permintaan suaka dari warga eks pengungsi Timtim," kata Danrem Dody di Kupang, Kamis (18/3).
Menurut dia, pihaknya telah melakukan pengecekan di Desa Tuapukan, Kabupaten Kupang, dan berdasarkan pesan singkat dari salah satu tokoh masyarakat eks pengungsi Timtim bahwa informasi permintaan suaka itu, tidak benar.
"Permintaan itu hanya merupakan sikap kekecewaan dari seorang warga eks Timtim untuk mencari perhatian pemerintah," katanya.
Apalagi, lanjut Danrem, permintaan suaka itu dikaitkan dengan tidak kebagiannya warga eks pengungsi Timtim di Kamp Tuapukan yang tidak kebagian rumah sangat sederhana bantuan pemerintah. "Permintaan suaka itu dikaitkan dengan bantuan rumah bagi mereka (Warga eks Timtim) itu juga tidak benar," katanya.
Dia menambahkan, permintaan suaka dari warga eks Timtim muncul saat digelarnya pertemuan antara warga eks Timtim dan warga lokal terkait hilangnya seorang warga eks Timtim.
"Dalam pertemuan itu, seorang warga eks Timtim mengatakan, jika aparat tidak serius tangani masalah ini, maka sebaiknya kita minta suaka saja," katanya.
Sebelumnya, sebanyak 396 warga eks Timtim yang masih bermukim di kamp pengungsi di Desa Tuapukan akan meminta suaka ke Portugal, karena kurang mendapat perhatian dari pemerintah. YOHANES SEO
"Tidak benar adanya permintaan suaka dari warga eks pengungsi Timtim," kata Danrem Dody di Kupang, Kamis (18/3).
Menurut dia, pihaknya telah melakukan pengecekan di Desa Tuapukan, Kabupaten Kupang, dan berdasarkan pesan singkat dari salah satu tokoh masyarakat eks pengungsi Timtim bahwa informasi permintaan suaka itu, tidak benar.
"Permintaan itu hanya merupakan sikap kekecewaan dari seorang warga eks Timtim untuk mencari perhatian pemerintah," katanya.
Apalagi, lanjut Danrem, permintaan suaka itu dikaitkan dengan tidak kebagiannya warga eks pengungsi Timtim di Kamp Tuapukan yang tidak kebagian rumah sangat sederhana bantuan pemerintah. "Permintaan suaka itu dikaitkan dengan bantuan rumah bagi mereka (Warga eks Timtim) itu juga tidak benar," katanya.
Dia menambahkan, permintaan suaka dari warga eks Timtim muncul saat digelarnya pertemuan antara warga eks Timtim dan warga lokal terkait hilangnya seorang warga eks Timtim.
"Dalam pertemuan itu, seorang warga eks Timtim mengatakan, jika aparat tidak serius tangani masalah ini, maka sebaiknya kita minta suaka saja," katanya.
Sebelumnya, sebanyak 396 warga eks Timtim yang masih bermukim di kamp pengungsi di Desa Tuapukan akan meminta suaka ke Portugal, karena kurang mendapat perhatian dari pemerintah. YOHANES SEO
Polisi Cegah Masuknya Teroris ke Nusa Tenggara Timur
TEMPO Interaktif, Kupang - Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT), Kombes Yory Yance Worang mengatakan pihaknya sudah mengantisipasi masuknya teroris ke daerah ini.
"Saya sudah perintahkan anggota saya untuk mengawasi masuk keluar orang di daerah ini," kata Yance Worang di Kupang, Kamis (18/3).
Bahkan, menurut dia, pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan pemerintah hingga tingkat kelurahan dan RT untuk mengawasi masuk keluar orang asing di wilayah itu. Pengawasan dilakukan di setiap pintu masuk, seperti bandara dan pelabuhan. "Pengawasan teroris sudah dilakukan hingga tingkat kelurahan dan RT," katanya.
Dari hasil pengawasan yang dilakukan selama ini, lanjut dia, pihaknya belum menemukan masuknya teroris ke NTT. "Sejauh ini kita belum temukan adanya teroris yang masuk ke NTT," katanya.
Ia berharap adanya kerjasama dari masyarakat, apabila adanya dugaan keberadaan teroris segera menyampaikan ke aparat kepolisian agar segera diantisipasi. "Harus ada kerjasama dari masyarakat untuk mengantisipasi masuknya teroris," katanya.
Peningkatan pengawasan terhadap teroris di NTT karena wilayah ini berbatasan langsung dengan dua negara, yakni Timor Leste dan Australia. YOHANES SEO
"Saya sudah perintahkan anggota saya untuk mengawasi masuk keluar orang di daerah ini," kata Yance Worang di Kupang, Kamis (18/3).
Bahkan, menurut dia, pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan pemerintah hingga tingkat kelurahan dan RT untuk mengawasi masuk keluar orang asing di wilayah itu. Pengawasan dilakukan di setiap pintu masuk, seperti bandara dan pelabuhan. "Pengawasan teroris sudah dilakukan hingga tingkat kelurahan dan RT," katanya.
Dari hasil pengawasan yang dilakukan selama ini, lanjut dia, pihaknya belum menemukan masuknya teroris ke NTT. "Sejauh ini kita belum temukan adanya teroris yang masuk ke NTT," katanya.
Ia berharap adanya kerjasama dari masyarakat, apabila adanya dugaan keberadaan teroris segera menyampaikan ke aparat kepolisian agar segera diantisipasi. "Harus ada kerjasama dari masyarakat untuk mengantisipasi masuknya teroris," katanya.
Peningkatan pengawasan terhadap teroris di NTT karena wilayah ini berbatasan langsung dengan dua negara, yakni Timor Leste dan Australia. YOHANES SEO
Ratusan Siswa di Flotim Terancam Tidak Ikut Ujian Nasional
TEMPO Interaktif, Kupang - Ratusan siswa kelas III SMA dan SMP di Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) terancam tidak ikut Ujian Nasional (UN) yang akan digelar 22 Maret mendatang.
Hal itu terjadi pascaperang kampung yang terjadi antara Desa Lamahala dan Horowura pada awal Maret lalu. Ratusan siswa dari dua desa itu belajar di sekolah yang sama, yakni SMA Lamahala, di Desa Lamahala.
"Kami sedang berupaya untuk mendamaikan kedua warga desa tersebut, sehingga anak-anak mereka bisa mengikuti UN," kata Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Flores Timur, Ankletus Taka yang dihubungi di Kupang, Kamis (18/3).
Menurut dia, Dinas Pendidikan juga telah berkoordinasi dengan SMAN I Larantuka untuk menitipkan ratusan siswa tersebut agar bisa mengikuti ujian nasional di sekolah tersebut. "Kami akan titipkan siswa kelas III ini ke salah satu sekolah di Larantuka," katanya.
Sementara itu, Kepala Urusan Kurikulum SMAN I Larantuka, Yakobus Milan mengatakan, pihaknya belum mendapat informasi dari Dinas Pendidikan tentang rencana penitipan ratusan siswa untuk mengikuti ujian nasional di sekolah itu.
Namun, menurut dia, pihaknya akan tetap menerima siswa yang akan dititipkan. Namun ia kuatir hasil ujian nasional dari siswa tersebut akan merosot, karena faktor psikologis pascakonflik di wilayah mereka. "Kami berharap siswa bisa konsentrasi mengikuti ujian nasional, walaupun secara psikologis tentunya akan mengganggu," katanya.
Dua desa di Kabupaten Flores Timur terlibat peperangan akibat sengketa tapal batas. Upaya penyelesaian yang difasilitasi oleh pemerintah daerah setempat belum menemui kata sepakat. YOHANES SEO
Rabu, 17 Maret 2010
Tercemar Minyak, Produksi Rumput Laut di Rote Menurun
Tempo, Kupang - Bupati Rote Ndao, Lens Haning mengatakan, produksi rumput laut di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT) mengalami penurunan yang signifikan, karena laut di perairan itu tercemar minyak akibat meledaknya ladang minyak Montara di Australia.
"Produksi rumput laut menurun hingga 10 persen. Penurunan ini diduga akibat pencemaran minyak yang terjadi perairan pulau Rote," kata Bupati Lens Haning kepada wartawan di Kupang, Kamis (18/3).
Menurut dia, total produksi petani rumput laut di Pulau Rote sebelum terjadinya pencemaran minyak mencapai 7000 ton per tahun, namun setelah laut tercemar menurun menjadi 2000 ton per tahun.
Masalah ini, kata Lens, akan disampaikan ke Gubernur NTT, Frans Lebu Raya bersama Bupati se-daratan Timor dan Penjabat Bupati Sabu Raijua untuk mendesak pemerintah pusat agar meminta ganti rugi yang dialami oleh petani rumput laut dan nelayan di NTT.
"Masalah ini tidak bisa diperjuangkan oleh Rote sendiri, sehingga saya bersama beberapa Bupati yang terkena dampak pencemaran Laut Timor akan menyampaikan kejadian ini ke Gubernur untuk diteruskan ke pemeirntah pusat," katanya.
Selain rumput laut, lanjutnya, nelayan Rote juga mengeluhkan banyaknya ikan yang mati dan kerusakan biota laut. "Kerugian yang dialami nelayan dan petani harus dihitung," katanya.
Untuk mengatasi penurunan produksi rumput laut tersebut, menurut dia, pemerintah daerah sudah berupaya menjaring investor dari luar NTT, seperti Jakarta.
Selain itu, pemerintah daerah juga akan membantu petani rumput laut berupa bibit dan tali. "Petani rumput laut harus bangkit kembali. Inputnya harus kita mulai lagi," katanya.
Penjabat Bupati Sabu Raijua, Tobais Uly, sebelumnya juga melaporkan terjadinya gagal panen yang dialami oleh petani rumput laut di Pulau Sabu akibat tercemarnya laut Timor.
Walaupun dampak pencemaran ini baru disampaikan oleh pemerintah daerah, namun Tim nasional (Timnas) penanganan pencemaran laut Timor telah mengeluarkan angka ganti rugi sebesar Rp510 miliar yang telah disampaikan ke pemerintah Australia. YOHANES SEO
"Produksi rumput laut menurun hingga 10 persen. Penurunan ini diduga akibat pencemaran minyak yang terjadi perairan pulau Rote," kata Bupati Lens Haning kepada wartawan di Kupang, Kamis (18/3).
Menurut dia, total produksi petani rumput laut di Pulau Rote sebelum terjadinya pencemaran minyak mencapai 7000 ton per tahun, namun setelah laut tercemar menurun menjadi 2000 ton per tahun.
Masalah ini, kata Lens, akan disampaikan ke Gubernur NTT, Frans Lebu Raya bersama Bupati se-daratan Timor dan Penjabat Bupati Sabu Raijua untuk mendesak pemerintah pusat agar meminta ganti rugi yang dialami oleh petani rumput laut dan nelayan di NTT.
"Masalah ini tidak bisa diperjuangkan oleh Rote sendiri, sehingga saya bersama beberapa Bupati yang terkena dampak pencemaran Laut Timor akan menyampaikan kejadian ini ke Gubernur untuk diteruskan ke pemeirntah pusat," katanya.
Selain rumput laut, lanjutnya, nelayan Rote juga mengeluhkan banyaknya ikan yang mati dan kerusakan biota laut. "Kerugian yang dialami nelayan dan petani harus dihitung," katanya.
Untuk mengatasi penurunan produksi rumput laut tersebut, menurut dia, pemerintah daerah sudah berupaya menjaring investor dari luar NTT, seperti Jakarta.
Selain itu, pemerintah daerah juga akan membantu petani rumput laut berupa bibit dan tali. "Petani rumput laut harus bangkit kembali. Inputnya harus kita mulai lagi," katanya.
Penjabat Bupati Sabu Raijua, Tobais Uly, sebelumnya juga melaporkan terjadinya gagal panen yang dialami oleh petani rumput laut di Pulau Sabu akibat tercemarnya laut Timor.
Walaupun dampak pencemaran ini baru disampaikan oleh pemerintah daerah, namun Tim nasional (Timnas) penanganan pencemaran laut Timor telah mengeluarkan angka ganti rugi sebesar Rp510 miliar yang telah disampaikan ke pemerintah Australia. YOHANES SEO
Rumah Sakit Kupang Kekurangan Puluhan Dokter
TEMPO Interaktif, Kupang - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) W.Z. Johannes Kupang dengan klasifikasi tipe B hingga saat ini masih kekurangan 62 dokter dari kebutuhan 100 dokter.
"Kita masih kekurangan sebanyak 62 dokter untuk memenuhi standar rumah sakit tipe B," kata Direktur Umum RSUD W.Z. Johannes Kupang, Alfons Anapaku di Kupang, Rabu (16/3).
Menurut dia, idealnya RSUD Johanes Kupang memiliki 100 orang dokter, yang terdiri dari dokter spesialis dan dokter umum. Namun, hingga saat ini rumah sakit itu hanya memiliki 38 orang dokter sehingga mengalami kekurangan sebanyak 62 orang dokter.
Untuk mengatasi kekurangan dokter ini, menurut dia, pemerintah mengambil kebijakan dengan membiayai anak-anak NTT yang mengambil pendidikan dokter. "Pemerintah telah mengirim beberapa anak untuk mengambil pendidikan dokter," katanya.
Selain kekurangan dokter, katanya, rumah sakit juga kekurangan tenaga cleaning service yang hanya berjumlah enam orang. Sebelumnya tenaga cleaning service direkrut hingga 182 orang, tetapi setelah diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS), mereka dipindahkan ke unit kerja lain.
“Jumlah cleaning service yang minim ini mengakibatkan kebersihan di lingkungan rumah sakit terkesan tidak terurus sebagaimana dikeluhkan masayarakat,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD NTT, Jimy Sianto, mengatakan manajemen rumah sakit harus segera mengatasi kekurangan tenaga cleaning service dan dokter tersebut.
Untuk itu, lanjutnya, manajemen rumah sakit diminta untuk menghitung jumlah tenaga cleaning service yang harus dibutuhkan, sehingga bisa diperjuangkan untuk diatasi.
"Kami minta pihak rumah sakit mengusulkan penambahan tenaga cleaning service ke Dewan untuk diusulkan agar diangkat sebagai tenaga honorer," katanya. YOHANES SEO
"Kita masih kekurangan sebanyak 62 dokter untuk memenuhi standar rumah sakit tipe B," kata Direktur Umum RSUD W.Z. Johannes Kupang, Alfons Anapaku di Kupang, Rabu (16/3).
Menurut dia, idealnya RSUD Johanes Kupang memiliki 100 orang dokter, yang terdiri dari dokter spesialis dan dokter umum. Namun, hingga saat ini rumah sakit itu hanya memiliki 38 orang dokter sehingga mengalami kekurangan sebanyak 62 orang dokter.
Untuk mengatasi kekurangan dokter ini, menurut dia, pemerintah mengambil kebijakan dengan membiayai anak-anak NTT yang mengambil pendidikan dokter. "Pemerintah telah mengirim beberapa anak untuk mengambil pendidikan dokter," katanya.
Selain kekurangan dokter, katanya, rumah sakit juga kekurangan tenaga cleaning service yang hanya berjumlah enam orang. Sebelumnya tenaga cleaning service direkrut hingga 182 orang, tetapi setelah diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS), mereka dipindahkan ke unit kerja lain.
“Jumlah cleaning service yang minim ini mengakibatkan kebersihan di lingkungan rumah sakit terkesan tidak terurus sebagaimana dikeluhkan masayarakat,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD NTT, Jimy Sianto, mengatakan manajemen rumah sakit harus segera mengatasi kekurangan tenaga cleaning service dan dokter tersebut.
Untuk itu, lanjutnya, manajemen rumah sakit diminta untuk menghitung jumlah tenaga cleaning service yang harus dibutuhkan, sehingga bisa diperjuangkan untuk diatasi.
"Kami minta pihak rumah sakit mengusulkan penambahan tenaga cleaning service ke Dewan untuk diusulkan agar diangkat sebagai tenaga honorer," katanya. YOHANES SEO
Polisi Air Jemput 68 Imigran Gelap
TEMPO Interaktif, Kupang - Polisi Air (Pol Air) Polisi daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT) menerjunkan tim ke Pulau Raijua untuk menjemput 68 imigran asal Afghanistan yang terdampar di Pulau Raijua. "Mereka sekarang sudah di lokasi," kata Penjabat Bupati Sabu Raijua, Tobias Uly yang dihubungi dari Kupang, hari ini.
Sebanyak 68 imigran asal Afghanistan yang semuanya laki-laki berusia dewas, Selasa (16/3) terdampar di Desa Kolorae, Pulau Raijua, Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur, setelah kapal kayu yang ditumpangi dari Makasar dihatam gelombang dan kehabisan bahan bakar ketika hendak berlayar menuju Australia.
Imigran tersebut sudah diamankan di Pos polisi (Pospol) Raijua, namun Nahkoda dan anak buah kapal (ABK) kapal kayu itu kabur. Pemerintah Sabu Raijua sudah berkoordinasi dengan Polisi Air (Polair) Polda NTT, International Organsation Migration (IOM) dan UNHCR untuk menangani para imigran gelap tersebut. "Hari ini IOM dan UNHCR serta imigrasi menggunakan kapal perintis menuju ke Raijua," katanya.
Sebelumnya, pada 13 Januari lalu sebanyak 55 imigran asal Afghanistan dan Turki juga terdampar di kabupaten tersebut, ketika hendak mencari suaka ke Australia. Dari jumlah itu, 41 orang diantaranya kabur ke Australia. Kaburnya imigran itu diduga dibantu oleh aparat kepolisian setelah dibayar sebesar Rp 400 juta. YOHANES SEO
Sebanyak 68 imigran asal Afghanistan yang semuanya laki-laki berusia dewas, Selasa (16/3) terdampar di Desa Kolorae, Pulau Raijua, Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur, setelah kapal kayu yang ditumpangi dari Makasar dihatam gelombang dan kehabisan bahan bakar ketika hendak berlayar menuju Australia.
Imigran tersebut sudah diamankan di Pos polisi (Pospol) Raijua, namun Nahkoda dan anak buah kapal (ABK) kapal kayu itu kabur. Pemerintah Sabu Raijua sudah berkoordinasi dengan Polisi Air (Polair) Polda NTT, International Organsation Migration (IOM) dan UNHCR untuk menangani para imigran gelap tersebut. "Hari ini IOM dan UNHCR serta imigrasi menggunakan kapal perintis menuju ke Raijua," katanya.
Sebelumnya, pada 13 Januari lalu sebanyak 55 imigran asal Afghanistan dan Turki juga terdampar di kabupaten tersebut, ketika hendak mencari suaka ke Australia. Dari jumlah itu, 41 orang diantaranya kabur ke Australia. Kaburnya imigran itu diduga dibantu oleh aparat kepolisian setelah dibayar sebesar Rp 400 juta. YOHANES SEO
Warga Eks Timtim di Pengungsian Minta Suaka ke Portugal
TEMPO Interaktif, Kupang -Warga eks pengungsi Timor-Timur (Timtim) yang masih bermukim di kamp pengungsi di Desa Tuapukan, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) akan meminta suaka ke Portugal. Saat ini, di kamp pengungsi tersebut masih dihuni sedikitnya 396 orang yang mengaku kurang mendapat perhatian dari pemerintah Indonesia.
"Kami ini pengungsi internasional. Jika pemerintah Indonesia tidak mampu menangani pengungsi di kamp, sebaiknya diserahkan ke negara ketiga," kata Wakil Pengungsi, Antonio Fretes di Kupang, Rabu (17/3).
Alasan permintaan suaka, menurut dia, karena pengungsi tidak mendapat bantuan rumah dan dana pemberdayaan ekonomi dari pemerintah. Sebab itu, mereka berharap agar permintaan suakanya ke Portugal dikabulkan oleh pemerintah Indonesia. "Kami segera menyerahkan permintaan suaka itu secara tertulis kepada pemerintah, diharapkan difasilitasi agar bisa hidup layak di negara tersebut," katanya.
Selama hidup di kamp, Fretes menambahkan, para eks pengungsi bertahan hidup dengan menjadi petani penggarap sawah milik warga lokal, sambil membangun kebun di tanah milik warga untuk menanam jagung dan sayuran. "Hasil panen dari tanah Garapan itu dibagi bersama pemilik lahan," katanya.
Terkait masalah pengungsi ini, Pemerintah Indonesia sejak 2006-2009 telah membangun sekitar 11.000 rumah sangat sederhana untuk ditempati eks pengungsi yang masih bermukim di kamp di tiga kabupaten, yakni Kupang, Belu dan Timor Tengah Selatan. Sesuai data pemerintah NTT, jumlah eks pengungsi calon penerima rumah sebanyak 6.790 keluarga. Namun, banyak dari mereka belum kebagian rumah. YOHANES SEO
"Kami ini pengungsi internasional. Jika pemerintah Indonesia tidak mampu menangani pengungsi di kamp, sebaiknya diserahkan ke negara ketiga," kata Wakil Pengungsi, Antonio Fretes di Kupang, Rabu (17/3).
Alasan permintaan suaka, menurut dia, karena pengungsi tidak mendapat bantuan rumah dan dana pemberdayaan ekonomi dari pemerintah. Sebab itu, mereka berharap agar permintaan suakanya ke Portugal dikabulkan oleh pemerintah Indonesia. "Kami segera menyerahkan permintaan suaka itu secara tertulis kepada pemerintah, diharapkan difasilitasi agar bisa hidup layak di negara tersebut," katanya.
Selama hidup di kamp, Fretes menambahkan, para eks pengungsi bertahan hidup dengan menjadi petani penggarap sawah milik warga lokal, sambil membangun kebun di tanah milik warga untuk menanam jagung dan sayuran. "Hasil panen dari tanah Garapan itu dibagi bersama pemilik lahan," katanya.
Terkait masalah pengungsi ini, Pemerintah Indonesia sejak 2006-2009 telah membangun sekitar 11.000 rumah sangat sederhana untuk ditempati eks pengungsi yang masih bermukim di kamp di tiga kabupaten, yakni Kupang, Belu dan Timor Tengah Selatan. Sesuai data pemerintah NTT, jumlah eks pengungsi calon penerima rumah sebanyak 6.790 keluarga. Namun, banyak dari mereka belum kebagian rumah. YOHANES SEO
Selasa, 16 Maret 2010
68 Imigran Gelap Afghanistan Terdampar di Raijua
Tempo, Kupang - Sebanyak 68 imigran asal Afghanistan, Selasa (16/3) terdampar di Pulau Raijua, Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur. Setelah kapal yang ditumpangi mereka dihantam gelombang ketika hendak menuju Australua.
"Benar, ada sebanyak 68 imigran yang terdampar di Raijua. Saya baru dapat informasi itu," kata Penjabat Bupati Sabu Raijua, Tobias Uly di Kupang (17/3).
Imigran gelap asal Afghanistan tersebut terdampar di Desa Kolorae, Pulau Raijua, setelah kapal kayu yang ditumpangi dari Makasar dihatam gelombang ketika hendak berlayar menuju Australia.
Imigran gelap yang seluruhnya laki-laki, saat ini telah diamankan di Pos polisi (Pospol) Raijua, namun Nahkoda dan anak buah kapal (ABK) kapal kayu yang hendak mengantar imigran tersebut melarikan diri dan masih dalam pengejaran polisi.
Pemerintah Sabu Raijua, kata Tobi, sudah melakukan koordinasi dengan Polisi Air (Polair) Polda NTT, International Organsation Migration (IOM) dan UNHCR untuk segera menangani para imigran gelap tersebut.
"Kita sudah koordinasi dengan berbagai pihak untuk menangani imigran di Raijua itu," katanya.
Sementara itu, Humas Polda NTT, Okto Riwu mengatakan, pihaknya belum mendapat informasi terdamparnya imigran gelap di Pulau Raijua. "Kami belum dapat informasinya. Saya akan cek dulu," katanya.
Pada 13 Januari lalu sebanyak 55 imigran asal Afghanistan dan Turki juga terdampar di kabupaten tersebut, ketika hendak mencari suaka ke Australia.
Bahkan, sebanyak 41 imigran diantaranya berhasil meloloskan diri ke Australia yang diduga dibantu oleh aparat kepolisian setelah dibayar sebesar Rp400 juta. YOHANES SEO
"Benar, ada sebanyak 68 imigran yang terdampar di Raijua. Saya baru dapat informasi itu," kata Penjabat Bupati Sabu Raijua, Tobias Uly di Kupang (17/3).
Imigran gelap asal Afghanistan tersebut terdampar di Desa Kolorae, Pulau Raijua, setelah kapal kayu yang ditumpangi dari Makasar dihatam gelombang ketika hendak berlayar menuju Australia.
Imigran gelap yang seluruhnya laki-laki, saat ini telah diamankan di Pos polisi (Pospol) Raijua, namun Nahkoda dan anak buah kapal (ABK) kapal kayu yang hendak mengantar imigran tersebut melarikan diri dan masih dalam pengejaran polisi.
Pemerintah Sabu Raijua, kata Tobi, sudah melakukan koordinasi dengan Polisi Air (Polair) Polda NTT, International Organsation Migration (IOM) dan UNHCR untuk segera menangani para imigran gelap tersebut.
"Kita sudah koordinasi dengan berbagai pihak untuk menangani imigran di Raijua itu," katanya.
Sementara itu, Humas Polda NTT, Okto Riwu mengatakan, pihaknya belum mendapat informasi terdamparnya imigran gelap di Pulau Raijua. "Kami belum dapat informasinya. Saya akan cek dulu," katanya.
Pada 13 Januari lalu sebanyak 55 imigran asal Afghanistan dan Turki juga terdampar di kabupaten tersebut, ketika hendak mencari suaka ke Australia.
Bahkan, sebanyak 41 imigran diantaranya berhasil meloloskan diri ke Australia yang diduga dibantu oleh aparat kepolisian setelah dibayar sebesar Rp400 juta. YOHANES SEO
Senin, 15 Maret 2010
NTT ALami Krisis Listrik
Tempo, Kupang - Humas PLN Wilayah Nusa Tenggara Timur, Paul Bolla mengatakan, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) saat ini sedang mengalami krisis listrik, sehingga sering terjadi pemadaman bergilir dan pemadaman mendadak.
"Pemadaman bergilir ini, karena NTT sedang mengalami krisis listrik," kata Paul Bolla yang dihubungi di Kupang, Rabu (16/3).
Krisis listrik yang terjadi di NTT, menurut dia, disebabkan daya tampung mesin PLN yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah ini. Selain itu, PLN juga sementara melakukan pemeliharaan beberapa mesin. "Mesin tersebut sudah waktunya untuk menjalani masa pemeliharaan," katanya.
Masalah lain dari pemadaman bergilir, kata Paul, karena pemakaian listrik mengalami peningkatan yang disebabkan perubahan cuaca. Bahkan, Kenaikannya mencapai lima mega. "Kondisi saat ini sangat panas, sehingga kebanyakan masyarakat menggunakan alat pendingin, seperti AC dan kipas angin," katanya.
Kebutuhan listrik masyarakat sebelum mengalami krisis listrik, jelas Paul, hanya sebesar 26 mega, namun saat ini mencapai 31 mega, sehingga PLN kesulitan mengatasi kebutuhan listrik masyarakat. "Normal saja, daya listrik yang digunakan pas-pasan, apalagi mengalami peningkatan," katanya.
Akibatnya, PLN masih mengalami defisit listrik, sehingga PLN berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menyewa mesin. "Jangka pendeknya, kita menyewa mesin untuk mengatasi pemadaman bergilir," katanya.
Sedangkan, jangka panjangnya, lanjut Paul, PLN sedang membangun beberapa unit Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di sejumlah daerah, seperti di Bolok, Kabupaten Kupang dengan kapasitas 2x16 mega, PLTU Ropa, Kabupaten Ende kapasitas 2x7 mega dan Atambua, Kabupaten Belu kapasitas 4x6 mega.
Dengan dibangunnya tiga PLTU tersebut, tambahnya, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di NTT, namun dilihat dari kapasitas PLTU itu maka daya yang disediakan melebihi kebutuhan masyarakat.
Pemdaman listrik mendadak di Kota Kupang, NTT cukup meresahkan warga, karena pemadaman bergilir itu dilakukan tanpa pemberitahuan. Agustina, warga Kota Kupang, misalnya, mengeluhkan pemadaman listrik bergilir dan mendadak tersebut. "Kami sangat sesalkan pemadaman listrik secara mendadak ini," katanya.
Padahal, menurut dia, jika masyarakat terlambat membayar listrik akan dikenai denda dan diancam meteran dicabut. Sedangkan, pelayanan kepada masyarakat tidak maksimal. "Alasan yang disampaikan PLN sangat klasik, karena saat padam selalu alasannya mesin rusak," katanya. YOHANES SEO
"Pemadaman bergilir ini, karena NTT sedang mengalami krisis listrik," kata Paul Bolla yang dihubungi di Kupang, Rabu (16/3).
Krisis listrik yang terjadi di NTT, menurut dia, disebabkan daya tampung mesin PLN yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah ini. Selain itu, PLN juga sementara melakukan pemeliharaan beberapa mesin. "Mesin tersebut sudah waktunya untuk menjalani masa pemeliharaan," katanya.
Masalah lain dari pemadaman bergilir, kata Paul, karena pemakaian listrik mengalami peningkatan yang disebabkan perubahan cuaca. Bahkan, Kenaikannya mencapai lima mega. "Kondisi saat ini sangat panas, sehingga kebanyakan masyarakat menggunakan alat pendingin, seperti AC dan kipas angin," katanya.
Kebutuhan listrik masyarakat sebelum mengalami krisis listrik, jelas Paul, hanya sebesar 26 mega, namun saat ini mencapai 31 mega, sehingga PLN kesulitan mengatasi kebutuhan listrik masyarakat. "Normal saja, daya listrik yang digunakan pas-pasan, apalagi mengalami peningkatan," katanya.
Akibatnya, PLN masih mengalami defisit listrik, sehingga PLN berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menyewa mesin. "Jangka pendeknya, kita menyewa mesin untuk mengatasi pemadaman bergilir," katanya.
Sedangkan, jangka panjangnya, lanjut Paul, PLN sedang membangun beberapa unit Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di sejumlah daerah, seperti di Bolok, Kabupaten Kupang dengan kapasitas 2x16 mega, PLTU Ropa, Kabupaten Ende kapasitas 2x7 mega dan Atambua, Kabupaten Belu kapasitas 4x6 mega.
Dengan dibangunnya tiga PLTU tersebut, tambahnya, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di NTT, namun dilihat dari kapasitas PLTU itu maka daya yang disediakan melebihi kebutuhan masyarakat.
Pemdaman listrik mendadak di Kota Kupang, NTT cukup meresahkan warga, karena pemadaman bergilir itu dilakukan tanpa pemberitahuan. Agustina, warga Kota Kupang, misalnya, mengeluhkan pemadaman listrik bergilir dan mendadak tersebut. "Kami sangat sesalkan pemadaman listrik secara mendadak ini," katanya.
Padahal, menurut dia, jika masyarakat terlambat membayar listrik akan dikenai denda dan diancam meteran dicabut. Sedangkan, pelayanan kepada masyarakat tidak maksimal. "Alasan yang disampaikan PLN sangat klasik, karena saat padam selalu alasannya mesin rusak," katanya. YOHANES SEO
Timnas Kaji Masalah Gizi Buruk di NTT
Tempo, Kupang - Tim Nasional (Timnas) penanganan gizi buruk, terdiri dari kementrian kesehatan, unicef, WHO dan WFP melakukan kajian masalah gizi buruk di dua kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT), yakni Alor dan Belu.
"Kita datang kesini untuk melakukan kajian dan analisa tentang kasus gizi buruk," kata ketua Timnas gizi buruk, Dini Latief di Kupang, Selasa (16/3).
Menurut dia, NTT, merupakan salah satu provinsi dari tiga provinsi yang dikaji oleh Timnas terkait kasus gizi buruk. Dua provinsi lainnya, yakni Nangroh Aceh Darusalam dan Jawa Tengah.
Masalah gizi buruk di Indonesia sudah sangat memprihatinkan, karena Indonesia termasuk dalam 36 negara yang punya masalah gizi buruk yang cukup tinggi, sehingga perlu adanya intevensi yang tepat untuk menangani masalah itu.
"Intevensi pemerintah daerah dalam menangani gizi buruk selama ini dinilai tidak tepat sasaran, terutama bagi ibu hamil dan balita," katanya.
NTT merupakan daerah dengan jumlah penderita gizi buruk tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data Dinas Kesehatan provinsi NTT, jumlah gizi buruk di NTT mencapai 60.616 orang dari total balita sebanyak 504.900 orang.
Sementara itu, Anggota DPRD NTT, Proklamasi Ebu Tho mengatakan, lambannya penanganan gizi buruk di NTT, karena pemerintah daerah tidak fokus menangani masalah itu.
"Penangan gizi buruk belum jadi program prioritas dari pemerintah daerah. Bahkan, penanganan masalah ini selalu terabaikan," katanya.
Menurut dia, harapan pemerintah melalui program posyandu untuk menekan angka gizi buruk di NTT tidak berjalan baik, sehingga angka gizi buruk terus mengalami peningkatan. "Program posyandu tidak secara kontinyu dilakukan oleh pemerintah," katanya.
Selain itu, program keluarga bencana (KB) juga dinilai tidak berhasil, karena pertumbuhan penduduk di NTT mengalami peningkatan yang sangat signifikan. "Kalau pendekatan yang dilakukan untuk tangani gizi buruk hanya bersifat proyek, saya yakin tidak akan berhasil," katanya.
Karena itu, butuh komitmen semua pihak dan sektor-sektor terkait agar secara bersama-sama menanggulangi masalah gizi buruk di daerah ini. YOHANES SEO
"Kita datang kesini untuk melakukan kajian dan analisa tentang kasus gizi buruk," kata ketua Timnas gizi buruk, Dini Latief di Kupang, Selasa (16/3).
Menurut dia, NTT, merupakan salah satu provinsi dari tiga provinsi yang dikaji oleh Timnas terkait kasus gizi buruk. Dua provinsi lainnya, yakni Nangroh Aceh Darusalam dan Jawa Tengah.
Masalah gizi buruk di Indonesia sudah sangat memprihatinkan, karena Indonesia termasuk dalam 36 negara yang punya masalah gizi buruk yang cukup tinggi, sehingga perlu adanya intevensi yang tepat untuk menangani masalah itu.
"Intevensi pemerintah daerah dalam menangani gizi buruk selama ini dinilai tidak tepat sasaran, terutama bagi ibu hamil dan balita," katanya.
NTT merupakan daerah dengan jumlah penderita gizi buruk tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data Dinas Kesehatan provinsi NTT, jumlah gizi buruk di NTT mencapai 60.616 orang dari total balita sebanyak 504.900 orang.
Sementara itu, Anggota DPRD NTT, Proklamasi Ebu Tho mengatakan, lambannya penanganan gizi buruk di NTT, karena pemerintah daerah tidak fokus menangani masalah itu.
"Penangan gizi buruk belum jadi program prioritas dari pemerintah daerah. Bahkan, penanganan masalah ini selalu terabaikan," katanya.
Menurut dia, harapan pemerintah melalui program posyandu untuk menekan angka gizi buruk di NTT tidak berjalan baik, sehingga angka gizi buruk terus mengalami peningkatan. "Program posyandu tidak secara kontinyu dilakukan oleh pemerintah," katanya.
Selain itu, program keluarga bencana (KB) juga dinilai tidak berhasil, karena pertumbuhan penduduk di NTT mengalami peningkatan yang sangat signifikan. "Kalau pendekatan yang dilakukan untuk tangani gizi buruk hanya bersifat proyek, saya yakin tidak akan berhasil," katanya.
Karena itu, butuh komitmen semua pihak dan sektor-sektor terkait agar secara bersama-sama menanggulangi masalah gizi buruk di daerah ini. YOHANES SEO
TKW Ditipu Belasan Juta
Tempo, Kupang - Elisabet Tafetin, seorang Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Takari, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) ditipu seorang petugas lapangan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) sehingga mengalami kerugian Rp11,2 juta lebih.
"Kita mendapat informasi bahwa seorang TKW ditipu oleh petugas lapangan PJTKI. Saat ini, kita sedang mengurus agar dana TKW tersebut dapat dikembalikan," kata Sekretaris Apjati NTT, Yeskiel Natonis di Kupang, Selasa (16/3).
Ia mengisahkan, Tafetin, TKW yang dikirim PT Maharani Anugerah sejak tahun 2007 lalu untuk bekerja di Malaysia sebagai pembantu rumah tangga.
Setelah tiga tahun bekerja, Tafetin pulang ke Kupang melalui Jakarta menggunakan pesawat Lion Air akhir Februari lalu. Setelah tiba di Kupang, Tafetin meminta pertolongan Polce Maak, Kepala Seksi Perlindungan TKI pada BP3TKI untuk mencairkan uangnya di Pos Giro Kupang.
Namun, kepala seksi tersebut mengarahkan Tafetin kepada oknum petugas lapangan PT Mutiara Putra Utama, Ibrahim Koten dengan alasan bahwa perusahaan yang mengirimnya telah tutup, karena direkturnya meninggal dunia.
Ibrahim Koten lalu mencairkan dana sebesar Rp11,2 juta lebih milik Tafetin di kantor Pos setempat dan menahan paspor miliknya. Anehnya, dana yang dicairkan tersebut tidak pernah diserahkan ke TKW itu atau keluarganya.
Merasa ditipu oleh petugas lapangan itu, lanjutnya, keluarga Tafetin pun melaporkan kejadian itu ke Apjati dan Polresta Kupang untuk diproses sesuai aturan yang berlaku.
"Ini merupakan modus penipuan yang sering terjadi pada TKI yang baru kembali bekerja dari luar negeri," katanya.
Ibu Tafetin, Ny.Zakarias mengatakan keluarga tetap memroses kasus penipuan ini ke polisi, walaupun Ibrahim punya niat untuk mengembalikan uang milik Tafetin. "Kami tetap meminta polisi untuk memroses kasus ini, karena anak saya sudah dirugikan," katanya.
Sementara itu, Ibrahim Koten membantah dirinya melakukan penipuan terhadap Tafetin, karena ia hanya berupaya membantunya untuk mencairkan dananya di kantor pos. "Saya tidak punya niat menggelapkan dana milik TKW itu," katanya.
Menurut dia, dana yang diambilnya diamankan di Bank BCA cabang Kupang, karena tidak menemui korban. "Saya amankan uang itu untuk selanjutnya diserahkan kepada yang bersangkutan (TKW)," katanya.
Akhirnya, Ibrahim mengembalikan dana itu ke keluarga Tafetin dengan total dana Rp12 juta, ditambah uang sebesar Rp800.000 yang dipinjam dari ibu korban. YOHANES SEO
"Kita mendapat informasi bahwa seorang TKW ditipu oleh petugas lapangan PJTKI. Saat ini, kita sedang mengurus agar dana TKW tersebut dapat dikembalikan," kata Sekretaris Apjati NTT, Yeskiel Natonis di Kupang, Selasa (16/3).
Ia mengisahkan, Tafetin, TKW yang dikirim PT Maharani Anugerah sejak tahun 2007 lalu untuk bekerja di Malaysia sebagai pembantu rumah tangga.
Setelah tiga tahun bekerja, Tafetin pulang ke Kupang melalui Jakarta menggunakan pesawat Lion Air akhir Februari lalu. Setelah tiba di Kupang, Tafetin meminta pertolongan Polce Maak, Kepala Seksi Perlindungan TKI pada BP3TKI untuk mencairkan uangnya di Pos Giro Kupang.
Namun, kepala seksi tersebut mengarahkan Tafetin kepada oknum petugas lapangan PT Mutiara Putra Utama, Ibrahim Koten dengan alasan bahwa perusahaan yang mengirimnya telah tutup, karena direkturnya meninggal dunia.
Ibrahim Koten lalu mencairkan dana sebesar Rp11,2 juta lebih milik Tafetin di kantor Pos setempat dan menahan paspor miliknya. Anehnya, dana yang dicairkan tersebut tidak pernah diserahkan ke TKW itu atau keluarganya.
Merasa ditipu oleh petugas lapangan itu, lanjutnya, keluarga Tafetin pun melaporkan kejadian itu ke Apjati dan Polresta Kupang untuk diproses sesuai aturan yang berlaku.
"Ini merupakan modus penipuan yang sering terjadi pada TKI yang baru kembali bekerja dari luar negeri," katanya.
Ibu Tafetin, Ny.Zakarias mengatakan keluarga tetap memroses kasus penipuan ini ke polisi, walaupun Ibrahim punya niat untuk mengembalikan uang milik Tafetin. "Kami tetap meminta polisi untuk memroses kasus ini, karena anak saya sudah dirugikan," katanya.
Sementara itu, Ibrahim Koten membantah dirinya melakukan penipuan terhadap Tafetin, karena ia hanya berupaya membantunya untuk mencairkan dananya di kantor pos. "Saya tidak punya niat menggelapkan dana milik TKW itu," katanya.
Menurut dia, dana yang diambilnya diamankan di Bank BCA cabang Kupang, karena tidak menemui korban. "Saya amankan uang itu untuk selanjutnya diserahkan kepada yang bersangkutan (TKW)," katanya.
Akhirnya, Ibrahim mengembalikan dana itu ke keluarga Tafetin dengan total dana Rp12 juta, ditambah uang sebesar Rp800.000 yang dipinjam dari ibu korban. YOHANES SEO
Minggu, 14 Maret 2010
Petani Nusa Tenggara Timur Beralih ke Pupuk Organik
TEMPO Interaktif, Kupang - Rencana pemerintah menaikan harga pupuk bersubsidi pada April 2010 ini menyebabkan petani di Nusa Tenggara Timur (NTT) beralih ke pupuk organik.
"Hampir seluruh petani di daerah ini mulai beralih dari pupuk non organik ke pupuk organik mengantisipasi kenaikan harga pupuk," kata Ketua kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) NTT, Oktory Gasperz di Kupang, Senin (14/3).
Rencananya, pemerintah akan menaikan harga pupuk hingga 50 persen. Namun, sebelum kebijakan itu diberlakukan, pemerintah akan menaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen dari petani.
Kenaikan harga pupuk ini, menurut dia, akan memberatkan petani di daerah ini yang didominasi oleh masyarakat pedesaan sehingga perlu diantisipasi.
Walaupun kebutuhan pupuk organik lebih banyak yakni empat sampai 10 ton untuk satu hektare lahan pertanian, namun pupuk organik selalu tersedia di kalangan petani. Sebab selain menanam, petani juga memelihara ternak. Apalagi harga jual pupuk organik lebih murah yakni Rp1000 per kilogram (kg).
"Bahan baku pupuk organik yang berasal dari kotoran ternak lebih banyak tersedia," katanya.
Sedangkan kebutuhan pupuk non organik per hektare sebanyak tiga sampai lima ton, dengan harga jual Rp1500 per kilogram dan selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya.
Dengan pengalihan ini, ia meminta kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mendukung petani yang beralih ke pupuk organik. "Kami berharap ada dukungan dari pemerintah dengan pengalihan ini," katanya.
Pada 2010, NTT mendapat alokasi pupuk bersubsidi dari menteri pertanian sebanyak 33 ribu ton, naik dibanding 2009 sebanyak 30 ribu ton.
YOHANES SEO
Pencemaran Laut, Nelayan Rugi Rp 510 Miliar
TEMPO Interaktif, Kupang - Tim nasional (Timnas) pencemaran Laut Timor menyatakan nelayan Nusa Tenggara Timur (NTT) mengalami kerugian Rp 510 miliar akibat pencemaran Laut Timor setelah meledaknya ladang minyak Montara di Australia.
"Timnas sudah keluarkan angka Rp510 miliar untuk mengganti kerugian ekologis dan ekonomi sebagai tuntutan ganti rugi kepada Australia," kata Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB), Ferdi Tanoni yang menghubungi Tempo di Kupang, Senin (15/3).
Namun, ia mempertanyakan angka ganti rugi yang dikeluarkan oleh Timnas pencemaran Laut Timor, karena menurut dia, Timnas tidak pernah melakukan penyelidikan, berapa luas Laut Timor yang tercemar minyak tersebut.
Selain itu, tidak diketahui juga berapa banyak masyarakat NTT yang harus diberi kompensasi akibat pencemaran itu. "Aneh, tidak tahu angka ini didapat darimana, karena tidak pernah ada penyelidikan tentang pencemaran itu," katanya.
Ia menilai angka ganti rugi yang diminta ke Pemerintah Australia dan PTTEP Australasia sebagai pengelola ladang minyak Montara tanpa dasar penyelidikan yang komperhensif dan menyeluruh.
Harusnya, tambah Tanoni, Timnas melakukan penyelidikan yang komperhensif sehingga diketahui luasan laut yang tercemar minyak, sehingga angka ganti rugi yang diminta sesuai dengan kondisi di daerah. "Selama enam bulan tidak ada penanganan," ujarnya.
Meledaknya ladang minyak Montara milik mantan perdana Menteri Thailand, Taksin Siwanatra di perairan Australia tersebut menumpahkan sebanyak 500.000 liter minyak mentah di laut Timor yang merusak biota laut dan ikan di perairan tersebut.
YOHANES SEO
Langganan:
Postingan (Atom)
